//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

PT. BORNEO SAWIT PERDANA (PT.BSP) Garap Lahan Gambut Kotim – Kalteng

tanah gambutPT. Borneo Sawit Perdana (BSP) Kotim, Garap lahan gambut, danau – danau serta perusakan anak – anak sungai kayu- kayu yang ditebang secara ilegal dilokasi penggarapan lahan diDesa Rubung buyung, Desa Patai, Desa Lubuk Rangan, Desa Cempaka Mulya Timur dll Kec. Cempaga Kab.Kotim.Prop. Kalyeng. Pertanyaan besar yang tidak terjawab, Seriuskah penegak hukum, terkait dengan penggarapan lahan gambut PT. Borneo Sawit Perdana (BSP) yang tidak tersentuh hukum. Meskipun faktor awal garap lahan gambut tersebut sangat jelas dan dekat sekali. Berdasarkan data yang ada dan hasil investigasi BIN, di beberapa wilayah Kec. Cempaga Kab. Kotim Prop. Kalteng ditemukan banyak Penyimpangan di lapangan terkait dengan kegiatan PT. Borneo Sawit Perdana (BSP) maupun masalah lahan yang digunakan Untuk perkebunan kelapa sawit.
Menurut anggota kelompok yang diminta komentarnya oleh BIN, “ Kami tidak mengerti, PT. Borneo Sawit Perdana (BSP) garap lahan gambut yang jelas sudah diatur undang – undang, koq bisa dibiarkan oleh aparat terkait yang jelas merusak lingkungan” ucap Nana pada BIN. Nama di samarkan. Mengomentari masalah di atas, Ketua Tim LSM LIRA Kotim pada BIN, “ Penggarapan lahan gambut di Kec. Cempaga Kab. Kotim Prop. Kalteng tidak Lepas dari kolusi antara oknum kecamatan, desa dan oknum aparat terkait kegiatan penggarapan lahan gambut tersebut.” Ucapnya pada BIN. PT. Borneo Sawit Perdana yang berada di jalan Cilik Riwut Sampit – Palangka Raya tepatnya di Desa Cempaka Mulya Timur kecamatan Cempaga Kab. Kotim, PT. Borneo Sawit Perdana ini,sudah menanam bibit sawit dilahan gambut kurang lebih seribu hektar dan jumlahnya terus akan bertambah sesuai target mereka 18.000 Ha. Menurut Team Investigasi LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Ardiansyah masalah penggarapan lahan gambut yang dilakukan oleh PT.BSP tersebut sudah dilaporkan ke DPRD tingkat II Kotim tetapi tidak direspon / kurang ditanggapi. Menurut kabar angin diduga oknum DPRD Kotim sudah menerima bantuan dana dari PT.BSP, sehingga meyakinkan ketua team investigasi LIRA membenarkan kabar angin tersebut karena sampai berita ini turun belum ada kejelasan kapan laporan tersebut ditindak lanjuti. Wakil ketua II DPRD Kotim saat dikonfirmasi masalah laporan LSM LIRA masalah PT.BSP yang menggarap lahan gambut ilegal selalu bilang banyak kesibukan.Sampai beberapa kali berita ini turun MPK tidak dapat petunjuk dimana kantor resmi PBS PT. Borneo Sawit Perdana. Seharusnya PT. Borneo Sawit Perdana wajib memasang papan nama perusahaan, karena sesuai aturan yang berlaku atau seperti ini mungkin saja PT. Borneo Sawit Perdana temasuk PBS illegal. Data yang ada pada BIN, Dari surat izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.261477/IX/EK-SDA/2009 Tentang Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT. BORNEO SAWIT PERDANA, Keputusan dari KEMENTERIAN KEHUTANAN RI 8 Juli 2011, Tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. BORNEO SAWIT PERDANA. Sehubung dengan surat saudara nomor 006/BSP/SK/XII/09 tanggal 15 Desember 2009 dan nomor 003/BSP/SK/III/10 Tanggal 15 Maret 2010, hal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. BORNEO SAWIT PERDANA. Berdasarkan peta Indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal pengguna lain yang merupakan lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 sisa areal yang dimohon seluas 3.700 Ha. Untuk perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA merupakan lahan gambut. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengingat areal seluas 3.700 Ha. Merupakan lahan gambut maka permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. BORNEO SAWIT PERDANA tidak dapat dipertimbangkan. An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Bambang Soepijanto. MM.
Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng yang baru agar dapat menangani masalah penggarapan lahan gambut di Kec. Cempaga khususnya di Desa Cempaka Mulya Timur yang seakan – akan mereka kebal terhadap hukum yang berlaku dinegara RI ini. Adapun yang disampaikan cukup dasar untuk memproses secara hukum dengan landasan, yang artinya cukup bukti awal ke arah penyidikan pada Pihak yang dianggap turut serta atau bertanggung jawab atas pengarapan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit PT. BORNEO SAWIT PERDANA.
Menurut Tokoh masyarakat kotim yang tidak mau namanya dipublikasikan pada BIN mengatakan “ Percuma saja permasalahan ini dibawa ke DPRD terutama masalah kebun, mereka tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut contoh mereka bentuk TIM PANSUS yang menangani permasalah perkebunan kelapa sawit diKab. Kotim Kalimantan Tengah,yang sudah banyak menghabiskan dana ratusan juta rupiah, mana pertanggung jawabannya.” Ungkapnya dengan mimik serius. Sementara dari pihak PT.BSP tidak pernah mau menanggapi konfirmasi dari BIN terkait penggarapan lahan gambut tersebut, seakan – akan kebal terhadap hukum, jadi terkesan garap dulu urusan gampang belakangan.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: