//
you're reading...
Politik & Korupsi

Dinas Pendidikan Propinsi Kalbar Di Duga Korupsi Dana Sertifikasi dan Fungsional

GURU KALBAR2Berita mengenai tunjangan guru di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya tunjangan khusus daerah perbatasan yang terdiri dari 7 kecamatan yaitu Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Badau, Puring Kencana, Batang Lupar, Empanang dan Embaloh Hulu yang belum dibayarkan dalam hal ini oleh pihak Kementerian Dinas Pendidikan beserta jajarannya semakin menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan yang mendalam di hati guru-guru. Saat dikonfirmasi Tim Investigasi di lapangan kembali guru-guru mengeluhkan bahwa tahun ini mereka tidak terdaftar sebagai penerima tunjangan khusus. Bahkan mereka yang tidak termasuk di daftar daerah khusus bisa menikmati tunjangan khusus. “Jika mereka masih ada hati nurani, kemanakah tunjangan kami? Apakah belum sampai kepada mereka mengenai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Tunjangan Guru?” keluh seorang guru dengan mata berlinang.
scan Fadli webSejak dia mengetahui bahwa kecamatannya termasuk ke dalam daftar daerah khusus maka harapan dan kekecewaan kerap kali dirasakannya, tepatnya pada waktu diterbitkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan awal tahun. Lembar demi lembar yang terlampir belum pernah mencantumkan namanya. Sedangkan guru baru yang belum lama mengajar di sekolahan yang sama, tercantum namanya dalam daftar penikmat puluhan juta dana tunjangan khusus (jumlah yang sangat besar menurutnya). “Kami mengantarkan berkas sama setahun dua kali, waktu pengumpulan sama dan dengan orang yang sama juga bahkan selalu menyerahkan pelicin (Rp. 100.000,-) seperti dia” tambah guru tersebut.
Walaupun diketahui secara pasti tentang adanya anggaran untuk kegiatan tersebut tetap saja mereka mengabulkan permintaan uang jasa Rp. 100.000,- dari pegawai diknas (yang bertugas memasukkan data) untuk setiap kali pegumpulkan berkas (setahun dua kali). Tetapi dengan tenang dan mudahnya pegawai bagian tunjangan khusus (Rajali, Tiwi, Mas Suwardi dll) mengelak dan melemparkan semua permasalahan ke pusat ketika dikonfirmasi. Bahkan ada yang tahun lalu menerima dan tahun ini tidak menerima, bukankah hal itu sangat ironi? Apakah karena protes mereka terhadap tunjangan sertifikasi yang selalu kurang sebulan dibayarkan menyebabkan mereka sama sekali tidak terdaftar tahun ini? Atau ada pesulap yang menipu dengan atraksi kecepatan tangannya menghilangkan nama tersebut dari daftar penerima tahun lalu. Dan Jika di cek secara online nama mereka masih terdaftar valid sebagai penerima tunjangan khusus. Sampai-sampai mereka digelar “guru tunjangan”.Seperti diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pengayom langsung guru-guru tersebut selalu menolak setiap kali dihadapkan pada landasan hukum yang mengatur mengenai tunjangan baik itu tunjangan sertifikasi maupun tunjang khusus. “Kenyataan pembayaran tunjangan sertifikasi yang kurang satu bulan selama ini sangat pahit ditelan. Pada tahun-tahun awal kami memaklumi mungkin saja hal ini tidak disengaja, tetapi jika 5 tahun kenyataan masih seperti ini maka siapakah yang memakannya? dan mungkinkah seperti yang mereka (M. Yamin, Salma, Meri dll) bilang bahwa ini kealpaan dari pusat ”, tambah guru lainnya.(berarti mereka bagi-bagi atau bagaimana?).
Berdasarkan keterangan para guru menyebutkan pada tahun 2009 bahwa pihak Dinas Pendidikan pernah menolak anggaran tunjangan khusus dari pemerintah pusat dan tidak dijelaskan alasannya. Pada tahun 2009 sebagian kecil guru pertama sekali mendapatkan tunjangan yaitu Tunjangan Sertifikasi. Pada tahun 2009 juga seluruh guru diminta untuk membuka rekening di Bank KALBAR dengan dalih untuk mencairkan tunjangan–tunjangan para guru. Data mereka harus dikumpulkan di Dinas Pendidikan dan mereka dilarang memasukan data-data mereka sendiri secara langsung. Pada tahun 2010 hingga sekarang sebagian besar guru-guru sudah menerima tunjangan sertifikasi namun hanya selalu dibayar selama (11) sebelas bulan, apakah mungkin dana dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat I yang tidak sampai sepenuhnya?
Pejabat pemerintah daerah mengatakan, “Sekarang memasukkan data menggunakan sistem online dimana sedikit saja kesalahan maka nama guru yang bersangkutan tidak akan terbaca atau ada wakil kami di gedung rakyat yang mengelak dengan mengatakan belum ada penambahan kuota untuk guru daerah khusus dan harus menunggu tahun berikutnya atau kita (pejabat dan guru-red) bersama harus menghadap Dirjen di pusat”.
Padahal selalu ada dana yang dianggarkan APBD setiap tahunnya mulai dari untuk memproses dan memasukkan data guru-guru sampai dana tunjangan itu sendiri. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, Bab kelima Pembinaan dan Pengembangan mengenai mengusahakan keakuratan data itu adalah kewajiban Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Demikian juga yang dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009. Bahkan yang perlu digarisbawahi pada BAB V, Penganggaran dan Pembayaran, pada ayat 1 disitu jelas mengatakan bahwa Tunjangan profesi dan tunjangan khusus baik guru PNS atau bukan PNS harus dianggarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
Berdasarkan pengamatan Tim investigasi melalui sistem online, untuk pengecekan tunjangan guru diketahui bahwa walaupun belum semua guru mendapatkan tunjangan sertifikasi tetapi semua guru yang terdaftar mengajar pada sekolahan dasar di 7 kecamatan (Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau, Kecamatan Empanang, Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan) kategori daerah khusus terdaftar di sistem sebagai guru yang berhak mendapatkan Tunjangan Khusus. Tepatnya pada no 14. Bertugas di wilayah khusus: Valid. “Dan selama dana tunjangan dari pusat masuk melalui rekening kas daerah sampai kapan pun dan itulah yang menyebabkan semua ini terjadi” ungkap salah seorang guru. Apa mungkin peraturan ini yang salah?
Awal tahun 2012 para guru diundang Ke Diknas Kabupaten Kapuas Hulu untuk disampaikan bahwa yang sudah menerima tunjangan sertifikasi tidak lagi mendapatkan tunjangan khusus, dan ketika ditanggapi dengan menunjukkan pada Bab VII, Ketentuan Peralihan Pasal 80 ayat 1.a. dan ayat 2 pihak Diknas merasa malu dan berbalik menantang sang pahlawan tanpa tanda jasa dengan kata-kata congkak “Apa sudah betul-betul tahu Undang-undang? Dan sok pintar ya?” Maka diamlah mereka karena mungkin menganggap pegawai kantor yang telah menghabiskan dana ratusan juta setiap tahun untuk pelatihan peraturan-peraturan pemerintah up to date memang jauh lebih pintar.
Pada tahun 2012 para guru menerima nomor rekening dari Bank BRI untuk penyaluran tunjangan (yang notabene pemenang lelang) namun sayangnya juga mereka diintimidasi oleh para pejabat tinggi di Kapuas Hulu supaya membuat surat menyatakan keberatan dan meminta penyaluran tunjangan mereka tetap melalui Bank Kalbar, walau pun para guru menolak membuat surat pernyataan tersebut namun tetap saja tunjangan mereka disalurkan melalui Bank Kalbar. Pada tahun 2008 tunjangan fungsional para guru dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu melaui APBD.
Pada mata anggaran Tunjangan Fungsional diterangkan sebanyak 418 orang (Rp. 147.102.000) di kalikan 13 bulan maka berjumlah Rp. 1,9 Milyar rupiah dan Tunjangan Fungsional Umum sebanyak 418 orang (Rp. 30.342.000) dikalikan 13 bulan berjumlah 404 juta rupiah. Dan di dalam perubahan anggaran APBD 2008 terjadi kenaikan untuk Tunjangan Fungsional menjadi sebesar Rp. 3,1 milyar dan pada tahun 2009 tidak diterangkan berapa jumlah guru yang menerima tetapi langsung total Rp. 3,1 milyar. Di pertengahan tahun 2009 dimana pertama kali guru-guru mendengar mengenai adanya tunjangan saat mereka disuruh membuka rekening di Bank Kalbar, disebut hanya ada beberapa orang guru saja yang menerima tunjangan tahun itu dimana nama mereka terdaftar pada lampiran SK (data Di Redaksi), yang kuat dugaan telah tebang pilih siapa saja yang dapat tunjangan khusus atau tunjangan sertifikasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih diherankan lagi jika melihat anggaran APBD tahun 2010 dimana pemerintah daerah menganggarkan tunjangan fungsional drastis meningkat sebesar Rp. 15,8 milyar demikian juga di tahun 2011 sebesar Rp. 15,8 milyar, dan tahun 2012 sebesar Rp. 15,5 milyar, sehingga sampai saat ini sudah mencapai Rp. 19.3 M.
Apakah terjadi double anggaran yaitu dari pusat dan dari daerah? Mungkin bendaharawan daerahlah yang lebih mengetahui. Hal senada ketika dikonfirmasi kepada seorang anggota dewan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, “Jika untuk pendidikan dan kesehatan kami tidak terlalu ‘mengamati’ karena memang sangat diperlukan masyarakat apalagi mengenai tunjangan tentulah kami menyangka yang bersangkutan akan berteriak minta haknya jika tidak dipenuhi”. Dan sampai saat para guru pedalaman tak pernah mendapatkan tunjangan apapun selama beberapa tahun dari 2008 sampai dengan 2013 dan para guru juga membuat pernyataan sebanyak 121orang dari 418 para guru (data ada pada Redaksi )scan fadli 3 web
Terhadap hal tersebut para guru juga sering bertanya-tanya kenapa tidak pernah trasparan dan terbuka, “Kami berharap Pemerintah Kalimantan Barat sudah saatnya mensejahterakan para guru dan bukan malah menjajah serta membodoh-bodohi. Keyakinan kami selagi ada Sang pembela kebenaran permasalahan ini pasti terselesaikan. Dan sekarang saatnya kami harus berani menentukan sikap jika kami merasa berada dipihak yang benar. Jika perlu kami akan langsung melaporkan kepihak Menteri dan juga ke instansi terkait mencari dan menegakkan keadilan”, tekad seorang guru. Besar harapan kami kepada bapak Presiden agar bisa mengatasi hal tersebut mengingat selama ini sudah sangat keterlaluan. (Red/Fadli)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,560 hits
%d bloggers like this: