//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional, Politik & Korupsi

SUDAH SAATNYA KPK AUDIT DISDIK KALBAR atas Hilangnya Dana Sertifikasi dan Fungsional Guru

Demo Guru Gagal Sertifikasi fadlidemo-guru fadliSemakin hari berita tragis yang menimpa guru-guru yang berada di daerah khusus Kabupaten Kapuas Hulu semakin terungkap. Perkembangan berita yang diperoleh Tim Investigasi di lapangan baik itu berdasarkan penelusuran investigasi atau masukan dari guru-guru mengenai masalah penggelapan (terlambat bahkan tidak tersalurkan) dana tunjangan meliputi tunjangan fungsional (APBD), tunjangan sertifikasi (APBN) dan tunjangan khusus (APBN) tidak bisa dibendung lagi.
Dari penelusuran dan temuan Tim Investigasi diketahui bahwa ada beberapa catatan penting yang perlu diketahui dan digarisbawahi oleh lembaga/instansi yang mempunyai kapasitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan ini atau bagi siapa saja yang mungkin masih ada tersimpan sedikit rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama bahkan juga untuk Pemimpin Tertinggi Negeri ini, yaitu:
Perjuangan guru beramai-ramai menuntut hak mereka mengenai tunjangan-tunjangan pernah dilakukan beberapa kali. Apakah beraudensi kepada Bapak Bupati dan juga ke DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bahkan ke Dinas Pendidikan Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat pun sudah pernah mereka lakukan. Berikut kami muat materi audensi yang pernah disampaikan oleh guru-guru. Audensi pertama:
“Kepada Yth. Bpk. Bupati Kab. Kapuas Hulu.
Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan tunjangan-tunjangan yang akhir-akhir ini ramai dipersoalkan. Tunjangan itu antara lain: tunjangan khusus. Berdasarkan Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu:
1.Tunjangan daerah terpencil dan terkebelakang
2.Tunjangan daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil
3.Tunjangan khusus daerah perbatasan dengan Negara lain
4.Tunjangan khusus daerah yang mengalami bencana alam
5.Tunjangan daerah yang mengalami bencana sosial dan konflik sosial
Untuk lima kecamatan lintas utara yaitu: Kec. Puring Kencana, Kec. Empanang, Kec. Badau, Kec. Batang Lupar, Kec Embaloh Hulu termasuk kriteria ” Daerah perbatasan dengan daerah lain dan daereh terpencil serta terbelakang”.Meski diketahui Undang Undang No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen sudah dikeluarkan pemerintah dan berlaku, namun kami baru mendengar perihal ini tahun 2010. Pada tahun itu berita ini baru muncul tapi masih samar-samar, namun dari harian Pontianak Pos kami membaca bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar merasa sangat heran setelah kuota yang diluncurkan pusat sekitar 1000 orang lebih untuk Kab. Kapuas Hulu ternyata oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kapuas Hulu hanya mengusulkan sekitar 600 an orang untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Berpedoman dari itu semua pada tgl 23-02-2010 kami coba menelusuri kebenaran tersebut dengan mengutus 2 orang guru dari Kec. Batang Lupar untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Prov Kalbar di Pontianak sambil membawa persyaratan yaitu masing-masing guru 1 berkas lengkap yang dipersyaratkan. Hal ini mencakup berkas semua guru SD di Kec. Batang Lupar baik Guru Kelas, Guru Agama dan Guru Honorer. Kedua utusan kami menemui Pak Riyad beliau membenarkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Prov Kalbar bahwa kepala dinas kabupaten lah yang mengusulkan 600 an orang saja sehingga kuota yang sisa diambil oleh kabupaten lain dan beliau menyarankan bahwa ususlan kami dibawa pulang untuk diusulkan dari Kapuas hulu, dan kami manut. Akhirnya semua guru SD baik guru kelas, guru bidang studi (guru agama dan guru olah raga) memvalidasi data bahan usulan antara lain beban kerja 24 jam mengajar, NUPTK, Rekening Bank dan SK-SK lain sesuai permintaan. Dengan surat pengantar dari KUPT Batang Lupar, 21 Februari 2011 bahan usulan tersebut diantar ke Putussibau. Karena pengusulan Dinas Pendidikan Kapuas Hulu berpedoman pada usulan terdahulu dan tidak memakai usulan kami yang baru ini maka masih banyak guru-guru di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Kami coba bersabar untuk menerima apa adanya. Tapi kesabaran kami mulai luntur ketika kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang tidak popular dengan memilah-milah tanpa berpedoman pada aturan. Akhirnya kawan-kawan PGRI Kec. Badau pada bulan Oktober 2011 mengadu ke DPRD Kapuas Hulu sehubungan dengan jumlah guru yang sudah dapat tetapi rekeningnya di Bank Kalbar kenapa diblokir oleh Kepala Dinas Pendidikan? setelah audensi tersebut rekening para guru yang dapat tunjangan perbatasan mulai dibuka dan dapat diambil. Jumlah usulan diperbaharui tetapi guru-guru Agama dan guru kelas senior tetap tidak diusulkan. Kami para guru SD yang hadir saat ini telah mengabdi rata-rata lebih dari 30 tahun merasa sangat sedih. Kami tidak tahu apa alasan beliau tidak mengusulkan. Tapi 1 hal yang kami tangkap dari beberapa pertemuan untuk guru agama katanya urusan DEPAG sedangkan guru-guru kelas karena sudah Sertifikasi. Perlu dipahami bahwa guru-guru agama dan guru-guru kelas yang sudah sertifikasi yang berada di daerah perbatasan dan daerah terpencil itu anggaran APBN nya terpisah antara tunjangan profesi dan tunjangan khusus.
Bapak Bupati yang kami hormati !!!…
Kami sangat kecewa dengan Kepala Dinas Pendidikan yang punya kebijakan sangat melecehkan kami guru-guru senior ini, yang seharusnya di penghujung pengabdian kami ini Pemerintah Pusat telah memberi Apresiasi kepada kami tapi itu tidak disalurkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kapuas Hulu. Cobalah bapak renungkan 30 tahun yang lalu dimana guru-guru senior ini menerobos hutan Kalimantan Barat mencerdaskan anak bangsa di Kapuas Hulu lalu bertahan hingga berkeluarga dan menjadi penduduk dimana ia ditugaskan. Sungguh menyedihkan….. sementara guru-guru yang sekarang baru saja bertugas 3 atau 4 tahun sudah mengusulkan pindah kembali ke kampung halamannya dengan berbagai alasan dan itu juga yang diusulkan dan mendapat tunjangan khusus. Paling ironis lagi iparnya kepala dinas yang notabene guru agama yang katanya dari DEPAG diusulkan mengapa sekarang mendapat tunjangan khusus?(suami-suami takut istri.red)
Berdasarkan paparan atau uraian kami diatas maka hari ini kami menuntut :
1. Tunjangan khusus untuk Guru-guru yang belum dapat, supaya segera dibayarkan segera.
2. Kepala Dinas Pendidikan ( Antonius Anton ), Sekretaris dinas ( Jumran ), Kasi Ketenagaan / Tunjangan Khusus ( Rajali Tiwi Maswardi ) dan bagian tunjangan sertifikasi M.Yamin, Salma dan Meri. Supaya mundur dari jabatan sekarang dan menyelesaikan semuanya permasalahan kami.
Sebelum kedua tuntutan kami dikabulkan oleh Bapak Bupati kami akan tetap bertahan di tempat ini.”
( tertanggal 4 Januari 2012 ).
Pada audiensi pertama ini Bupati berjanji akan menyelesaikan dengan membawa 1 atau 2 orang guru perbatasan menghadap ke Jakarta (tidak dipastikan menghadap siapa.red). Tapi ternyata melalui KUPT dan pengawas TK/SD tanpa sepengetahuan guru-guru mereka (diknas dan KUPT serta Pengawas TK/SD) berkolusi dengan menghasilkan kesepakatan yang isinya sungguh menghancurkan hati guru-guru. Dengan perasaan hancur lebur guru-guru kembali beraudiensi kepada Bapak Bupati dengan anggapan Bapak Bupati tidak mengetahuinya. Audiensi ke 2
“ Setelah Audiensi pertama di tempat ini 2 bulan yang lalu kami menunggu kejelasan tentang tunjangan khusus untuk guru-guru yang pada saat itu bapak berjanji untuk bersama 1 atau 2 orang guru perbatasan akan menghadap ke Jakarta, tapi ternyata melalui KUPT dan pengawas TKSD pada tanggal 25 Februari 2012 yang lalu kami menerima nota kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan para KUPT serta pengawas TK/SD yang isinya sungguh jauh dari harapan kami untuk bisa “dapat” dan sungguh-sungguh penuh dengan rekayasa untuk “cuci tangan”. Semua pointnya diupayakan agar yang sudah sertifikasi untuk tidak diusulkan periode 2012 ini bahkan ada kesan dipaksakan dengan PERMEN 2007. Sedangkan guru agama dan guru yang sudah sertifikasi  tahun 2011 yang belum dapat tahun lalu alasannya penggunaan NUPTK yang ganda dan Validasi data yang tidak akurat (yang memasukkan data adalah pegawai DIKNAS sendiri). Apalagi yang tahun 2012 ini bahan yang sudah kami sampaikan ke Dinas Pendidikan dikembalikan, sementara kuota tahun 2012 ini diluncurkan dari pusat 3000 orang guru untuk Kalbar dan kalau dibagi secara proporsional untuk seluruhnya 15 Kecamatan yang termasuk kategori penerima tunjangan khusus di Kalbar maka tiap-tiap Kecamatan akan mendapatkan jatah 200 orang. Itu berarti sudah semua guru termasuk guru yang sudah bersrtifikat pendidik sudah terkafer di dalamnya. Sungguh heran dan membingungkan (sengaja.red). karena itu kami mau bertanya kepada saudara kepala dinas atas dasar apa saudara tidak mengusulkan itu? sementara yang kami pahami (aturan.red) antara tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus anggarannya berbeda berdasarkan sasaran kegiatan PMPTK tahun 2010. Untuk lebih jelasnya kami bacakan latar belakang pemberian tunjangan khusus yaitu pada  pasal 14 dan pasal 15 Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen tersebut, juga mengamanatkan bahwa:
1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjagan professional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas prestasi.
Memang selama ini anda meragukan prestasi kami karena anda hanya melihat dari sudut akademik, tapi anda lupa satu hal yaitu prestasi, loyalitas dan pengabdian. Tolong anda renungkan 32 tahun yang lalu dimana guru-guru senior ini menerobos isolasi perbatasan dengan kekhasan hutan belantara kalimantan yang belum ada jalan darat yang ada hanyalah jalan tikus yang menghubungi dari rumah panjang ke sekolah dan dari rumah panjang yang satu ke rumah panjang lainnya.
Dimana kami pemula dalam mendidik anak-anak yang sungguh-sungguh buta dan gelap soal pendidikan, karena baru itu kedatangan seorang guru. Dari guru tua inilah mereka baru mengenal pendidikan. Keadaan bahkan kesejahteraan kami sungguh-sungguh memprihatinkan (mayoritas guru dari timur.red). Mau urus nasib ke Putussibau harus estafet lewat sungai kapuas dengan motor bandung(perahu/kapal.red), 3 atau 4 hari baru tiba di Putussibau ini. Pergi penataran ada yang jatuh ke sungai kapuas dan hilang tinggal nama (guru asal jawa.red), tapi semua tidak menurunkan semangat untuk mengabdi. Mungkin saudara kepala dinas akan berkata “ah jangan terlalu berlebihan….” tapi biarlah anda menyimpan ketidakpercayaan itu untuk anda sendiri, hanya Tuhan lah Yang Maha Tahu. Inilah orang-orang yang hampir mencampai garis finish(kalau diibaratkan dalam lomba lari) 1 atau 2 tahun setelah ini pensiun. Kami rasa tidak juga terlalu jelek pengabdian kami selama ini, kalau pun ada kekurangan itu manusiawi. Maaf Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kami berilustrasi bukan untuk dikasihani tetapi untuk ditaati aturannya, di samping mengasah ketajaman hati dan perasaan sebagai pemimpin yang seharusnya mengayomi dan diayomi.
Silih berganti kami mengalami kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu, dan kami mencoba untuk selalu setia. Tetapi setelah periode Kepala Dinas ini sungguh membuat kami gerah dengan kebijakan yang sarat KKN. Sebelumnya kami boleh mengucapkan puji syukur karena hari ini sekali lagi kami boleh bertatap muka dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sebagai pengambil keputusan nasib kami di kemudian hari yang mudah- mudahan membuat pendidikan di Kapuas Hulu ini semakin baik, sehat dan menyenangkan. Dari apa yang kami paparkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami akan hak prerogative Bapak Bupati sekali lagi kami tetap menuntut:
1. Tunjangan khusus untuk Guru-guru yang belum dapat, supaya segera dibayarkan segera.
2. Kepala Dinas Pendidikan ( Antonius Anton ), Sekretaris dinas ( Jumran ), Kasi ketenagaan / Tunjangan Khusus ( Rajali Tiwi Maswardi ) dan bagian tunjangan sertifikasi M.Yamin, Salma Meri. Supaya mundur dari jabatan sekarang dan menyelesaikan semuanya permasalahan kami Dalam 1 x 24 jam.
Sebelum ada keputusan kami tetap berada di tempat ini.”
(Tertanggal 5 Maret 2012).
“Dengan sangat disayangkan pada audensi kedua ini sepertinya sudah “disetting” sedemikian rupa sehingga materi ini gagal audensi karena hanya 2 orang yang diperbolehkan masuk. Apakah yang terjadi sebenarnya hanya mereka lah yang tahu”, kenang seorang guru.
Tim Investigasi meneruskan dengan penelusuran terhadap “Nota Kesepakatan Bersama”, setelah susah payah mencari didapatkan data dan diketahui bahwa telah disepakati yang bertempat diaula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kapuas Hulu antara Unsur Dinas Pendidikan, KUPT Kecamatan, PengawasTK/SD, Pengawas SMP/SMA dan SMK, Pengurus PGRI Kab. Kapuas Hulu dan Dewan Pendidikan Kab. Kapuas Hulu tertanggal 22 Februari 2012, sebagai berikut:
1. Penetapan sekolah sasaran penerima tunjangan khusus TK,SD dan SMP dalam ruang lingkup 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kec. Putussibau Selatan, Kec. Putussibau Utara, Kec. Embaloh Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Badau, Kec Empanang dan Kec. Puring Kencana, sepenuhnya berdasarkan usulan dari masing-masing  UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab membagi kuota untuk masing-masing Kecamatan melalui kepasla UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan setelah menerima kuota dari DIRJEN P2TK di Jakarta melalui satuan kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pihak UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu masing-masing bertanggung jawab mengusulkan calon penerima tunjangan khusus dalam bentuk Hard dan Soft Copy menggunakan format sesuai yang dipersyaratkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu tidak bertanggung jawab terhadap validitas data calon penerima Tunjangan Khusus dalam rekapitulasi usulan yang telah disampaikan oleh masing-masing UPT.
5. Pihak UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab sepenuhnya secara hokum atas kebenaran / validitas data calon penerima yang telah diusulkan oleh masing-masing UPT kecamatan.
6. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab menyampaikan usulan penetapan sekolah penerima tunjangan khusus dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu.
Demikian kesepatan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bersama dalam melaksanakan program tunjangan khusus, dan masing-masing pihak bertanggung jawab secara moral dan hokum sejak kesepakatan ini dibuat. Ditandatangani oleh : Kadis, Sekdis,Kepala Bid TK/SD, Kepala Bid. SMP/SMA dan SMK, Kasi Ketenagaan Bid. TL dan SD, Kasi Ketenagaan Bid. SMP/SMA dan SMK, Kasi Kurikulum Bid TK/SD, Kasubag Personil dan Umum, Pengawas TK/SD, Pengawas SMP/SMA dan SMK, Ketua PGRI Kab. Kapuas Hulu dan KUPT/Plt. KUPT setiap kecamatan serta Pengawas TK/SD setiap kecamatan yang termasuk daerah khusus.
Yang mengherankan Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani lagi oleh kepala dinas (2 kali). Diurutan pertama ke-25 orang yang membuat kesepakatan dan di akhir nota kesepakatan tersebut(dicap tapi tanpa keterangan sebagai apa).
Sungguh suatu tindakan bodoh, licik dan menggeramkan apa yang dilakukan kepala diknas cs ini, dengan mengalihkan tanggung jawab kepada tumbal mereka yaitu pihak UPT. Untung saja pihak UPT dalam hal tunjangan khusus sejauh ini mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Itu kami buktikan dengan pengecekan system online. Sehingga setiap guru terdaftar sebagai penerima tunjangan khusus.
Dan jika guru tidak menerima dana tunjangan khusus ini semata-mata karena “talang air” yang menyalurkannya (mungkin saja dari pusat) bocor dengan lubang besar sehingga tidak pernah sampai.
Jadi untuk kesimpulan pemberitaan ini adalah Penggelapan besar-besaran dan terkoordinir dengan baik mulai dari Tingkat Kabupaten entah sampai ke tingkat yang mana (hanya mereka dan Tuhan lah yang tahu.red).

Discussion

4 thoughts on “SUDAH SAATNYA KPK AUDIT DISDIK KALBAR atas Hilangnya Dana Sertifikasi dan Fungsional Guru

  1. sy merasa kesal sekolah sya ambruk 3 lokal tpi dari thn 2000 tk pernah dperhatikan oleh diknas kab landak terpaksa anak2 belajar digabung dua kls satu ruangan padahl sekolah sy sd penyelenggara bagmna mtu penddkn bisa terpenuhi.

    Posted by m.yunus,spd | October 5, 2013, 10:59
  2. mohon perhatikan sekolah2 yang layak direnopasi,sy sudh usulkan sejak 2011,2012,2013 ke kasi sarana kab Landak namun hasilnya nihil ,justru yg tidk ngusulkn yg dpt dana DAK apa salahku mohon diknasprop perhatikan.terakhir direnopasi thn 2000 bayngkan belum lagi cerita RDKS dn RDG

    Posted by m.yunus,spd | October 5, 2013, 11:04
  3. Memang nasip umar bakri tk bisa di hilangkan sebagian besr t4 tinggal Guru seperti gubuk bambu padahal gurulah yg menjadikan orang2 yg tdk tau mnjdi tau, stelh mereka pd tau lupa dengan jasa2 Guru trutama guru dipedalamn,segla tunjangan sellu moloooor sedangkan kewjiban Guru sllu dituntut dngn berbagai jenis kurikulum tetapi tidk seimbang dngn hak2nya sy sudh 20 thn bertugas didaerah terpencil blum jga disertifikasi,sedangkan murid sy ada yg lulusan s2 belanda, meskipun tenaga gru cmn 2 orang pns ditambah tenaga GTT bos sy ttap tabah beginilah nasip Guru.

    Posted by m.yunus,spd | October 5, 2013, 11:15
    • kbupaten sekadau juga sama nasibnya bos,yang ngajar terlama dak dapat tunjangan khusus,tetapi yang baru jadi guru dapat tunjangan,,,ironisnya operator dinas nyalahkan guru bahwa data dak valid,padahal sangat valid

      Posted by Anonymous | October 12, 2013, 21:12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,591 hits
%d bloggers like this: