//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

KOTIM KEBOCORAN PAD

pad kotimSalah satu kekayaan alam Kabupaten Kotawaringin timur yang saat ini pemerintah daerah mendapatkan kebocoran PAD dari salah satu kekayaan alam ini yaitu yang sering di sebut
Galian “C” padahal yang sebenar nya bukan sebutan nya itu yang sebenar nya ialah mineral bukan logam dan batuan dengan beragam jenis yaitu Zirkon, Pasir tanah urug yang biasa di gunakan untuk membangun perumahan dan lainnya .
Kepala Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Kotawaringin Timur Joni Tangkere Ketika di konfirmasi BIN pekan lalu mengatakan Galian C itu yang sebenar nya di sebut mineral bukan logam, dan batuan inilah nama yang paling tepat.
Untuk yang satu ini tidak ada yang disebut retribusi yang bisa di pungut hanya pajak
Sekarang yang jadi pertanyaan siapa yang disebut wajib pajaknya. Seharusnya yang wajib membayar pajak ialah orang yang melakukan usaha penggalian dan seharus memang di lakukan penertiban seperti yang terjadi sekarang, perkebunan sawit mengambil tanah jadi jika terjadi seperti itu maka harusnya pajak itu wajib di bayar oleh orang yang mempunyai usaha tersebut.
Hingga saat ini dinas perizinan kesulitan mengatasi hal ini seharusnya penempatan itu harus ada bahkan sudah dilimpahkan keperizinan namun hingga saat ini pihak Dinas Pertambangan tidak pernah menyerahkannya sehingga tidak bisa memonitor. Mereka tidak menyerahkan penempatan terkait pemungutan pajak tersebut.
‘’Mereka tidak menyerahkan dengan
berbagai macam alasan padahal untuk pembuatan izinnya tidak ada pungutan dan memang tidak boleh ada pungutan, hanya di kenakan nilai pajak saja, itu pun jika sudah beroperasi “. tandas Joni.
Seperti yang sudah-sudah jika lewat dinas perizinan terpadu kami sebelum mengeluarkan izin harus melalui rapat dengan intasi terkait kemudian baru izin tersebut bisa di keluarkan. Namun tanah yang di gali tidak pernah di tertibkan baik itu di kebun misal nya dengan masyarakat sehingga kami akui PAD yang di kucurkan dari perkebunan hasilnya tidak ada untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan. Apakah Undang-undang no 28 tahun 2009 tetang pajak daerah dan retribusi daerah harus di lakukan evaluasi ?

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: