//
you're reading...
Nasional, Politik & Korupsi

HABISLAH IMAN TERBITLAH KORUPTOR

Oleh : Abunibal al-Atsary 

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi bahkan rakyat jelata yang tinggal dipelosok desa pun mengenal korupsi. Gerakan anti korupsi digelar disetiap tempat, gerakan pemberatasan KKN digulirkan, dan jihad melawan kriminal birokrasi ditegakkan dengan harapan perilaku insan birokrasi juga sistem pemerintahan berubah menjadi lebih baik. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkeinginan Negara tercintanya bebas dari penyakit korupsi serta sistem birokrasi yang ruwet, sehingga tercipta sistem sosial, ekonomi, politik yang adil, bermoral, dan agamis. Namun harapan indah itu kini seakan hanya ada dalam angan-angan, bahkan mungkin sebuah mimpi karena betapa banyak usaha yang telah dilakukan namun penyakit ini seakan sudah mengakar kuat sehingga tidak bergeming. Bahkan berbagai bencana yang mendera negeri kita belum juga mampu merubah perilaku para koruptor dan para birokrat.
Berbagai kejahatan berlindung di bawah payung hukum positif tanpa diketahui masyarakat atau bahkan aparat penegak hukum yang terlibat didalamnya. Apabila ada yang terbongkar hanya kasus-kasus tertentu, terkadang itupun tidak ada tindak lanjutnya hingga masyarakat pun lupa, lalu kasus dianggap selesai.
Ajaran agama, nilai dan moral, seolah tidak lagi mempan membendung kejahatan korupsi, menghindarkan umat manusia dari kecenderungan berkhianat, menyimpang dan berdusta. Nasihat agama sepertinya tak berbekas, para tokoh agama kehilangan wibawa, moral dan ritual ibadah mandul tidak memberi pengaruh pada perilaku keseharian individu. Seharusnya setiap ibadah mampu merubah perilaku lebih bagus dan mental lebih baik.
Beribu-ribu umat Islam baik pegawai negeri maupun karyawan swasta menunaikan shalat, bahkan hampir seluruh masjid perkantoran dan perindustrian tiap waktu shalat tidak pernah sepi dari jamaah, acara kerohanian yang berupa kajian agama, dzikir berjamaah, istighasah, renungan dan mabit mereka lakukan, namun catatan kejahatan agama, moral dan kemanusiaan tidak berkurang. Aksi kriminalisasi sosial dan agama makin marak, bahkan korupsi, suap, sogok, pungli dan money politic, termasuk penyeludupan, illegal logging (pembalakan liar), illegal fishing (pencurian ikan) dan illegal mining (penambangan liar) makin subur.
Kenapa korupsi dan budaya suap menjadi tradisi yang susah diberantas? Sebab utamanya adalah keimanan yang lemah, kesempatan terbuka lebar, lingkungan yang mendukung dan sanksi hukum yang tidak tegas terhadap pelaku korupsi, bahkan sebagian pelakunya ada yang tidak tersentuh hukum sama sekali.
Mental korupsi melekat pada diri sebagian anak bangsa, limbah suap mencemari setiap lorong kehidupan, budaya KKN menghiasi hampir seluruh lapisan masyarakat baik kelas bawah, menengah, maupun atas. Tidak bisa dipungkiri, para koruptor yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta adalah manusia biasa, kadang imannya menguat, kadang melemah. Ketika iman sedang menguat, keinginan untuk berbuat baik juga menguat, namun ketika iman melemah, kecenderungan berbuat jahatpun menguat termasuk korupsi dan maksiat lainnya.
Ada beberapa faktor yang secara signifikan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi dan menistakan harga diri dengan menerima suap dan uang pelicin dalam menjalankan tugas dan amanah pekerjaannya, diantaranya : Lemahnya semangat keagamaan dan menurunnya indikasi keimanan. Mengikuti keinginan syahwat dan menuruti kelezatan dunia yang semu yang tak pernah kenal batas.
Pembelaan dan nepotisme terhadap keluarga secara berlebihan sehingga mematikan sikap obyektif, rasa keadilan, perilaku amanah dan profisionalime.
Memilih teman-teman buruk, pembisik-pembisik jahat, partner-partner culas dan kroni-kroni yang korup sehingga peluang korupsi terbuka lebar.
Menempatkan para pejabat atau petugas yang kurang ikhlas dalam pengabdian dan kurang bertanggung jawab dalam mengemban tugas sehingga mereka banyak melakukan aji mumpung, yaitu mumpung jadi pejabat.
Terpengaruh dengan gaya hidup yang glamor dan serba hedonis, terpengaruh dengan pemikiran dan prinsip-prinsip hidup yang meyimpang dan matrialistis. Terpedaya dengan kehebatan materi dan kenikmatan harta sesaat sehingga silau dengan fatamorgama dunia, bahkan muncul anggapan bahwa harta benda adalah segala-galanya. Diktator dalam mengendalikan kepemimpinan membuat para pemimpin dan pejabat gampang korupsi. Intervensi pihak asing senantiasa mengatur kebijakan politik dan ekonomi suatu negara akan membuat para pengelola negara gampang terjebur dalam tindak korupsi.
Barangsiapa yang ingin memerangi korupsi hendaknya menganalisa sebab-sebab diatas secara cermat, mencari solusi serta penangkalnya secara bijaksana dan penuh dengan ketegasan dalam memberi sanksi. Namun sehebat apapun aturan hukum yang ingin diterapkan, maka Islam merupakan solusi utama untuk menghilangkan tradisi korupsi karena dengan keimanan kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala secara benar.
Mengakarnya budaya korupsi, suap, sogok, money politics, pungli dan kelompok turunannya ditubuh birokrasi setiap lembaga, baik negeri maupun swasta merupakan fakta dan tantangan paling fenomenal bagi agama-agama samawi, terutama agama Islam, yang secara tegas mengutuknya. Sebagaimana Rasulullah mengutuk orang yang menyuap dan orang yang disuap.
Dalam bahasa agama Islam, korupsi, suap, sogok, uang pelicin, money politics, pungli dan kelompok turunannya digolongkan sebagai risywah, yakni tindakan atau perbuatan seseorang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mempengaruhi keputusan pihak penerima agar keputusannya menguntungkan pihak pemberi meski dengan melawan hukum.
Bermodal kesadaran di atas, seharusnya kita mampu keluar dari kebiasaan buruk risywah, mengubur tradisi korupsi sedalam-dalamnya. Risywah membuat orang lain kehilangan hak, negara kehabisan devisa, masa depan rakyat terancam dan hidup menderita.
Risywah yang dilakukan oleh perorangan itu pada akhirnya membawa kerusakan yang konkret secara kolektif dan menyeluruh. Moral bangsa rusak secara sistematis, kredibilitas negara rusak, nama harum bangsa ternodai, karakter anak bangsa tercemar dan kita kehilangan pegangan dalam menentukan masa depan anak cucu.
Budaya suap-menyuap, korupsi, kolusi yang mendarah-daging di Indonesia semakin menyulitkan bahkan menggagalkan upaya kita untuk menempuh jalur bisnis juga birokrasi yang lurus dan bersih. Tampaknya, semua urusan bisa berjalan lancar asalkan ada “saling pengertian”, bahkan, semua menjadi “bisa diatur” sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu. Ini sudah menggurita dan berdampak buruk bagi individu, masyarakat dan negara.
Pelaksanaan tender proyek dibeberapa instansi seperti proyek pengadaan barang dan jasa, pembangunan, dan lain sebagainya, sungguh tak lagi berjalan secara profesional. Nilai kontrak dalam pengadaan barang dan jasa sering kali di-mark up atau digelembungkan sebelum dilaksanakan. Sudah menjadi rahasia umum siapapun yang bisa lolos me-mark up anggaran akan mendapat imbalan, padahal mereka sudah digaji. Bagaimana uang semacam itu dapat mengalir kepada mereka padahal tidak ada perinciannya dalam anggaran? Tentu karena ada penyimpangan.
Ada seseorang yang pernah terjebur dalam urusan semacam itu mengatakan bahwa ia menawarkan kepada suatu instansi, harga satu rim kertas HVS Rp 26.000, ia sudah mendapatkan laba untuk perhitungan itu. Di luar dugaan, pihak instansi memberikan harga lebih mahal Rp 28.000, lebih mengagetkannya lagi mereka meminta agar kwitansi tagihannya ditulis dengan harga Rp 45.000. Alasannya macam-macam, karena orang yang menawarkan ini mengetahui hukum me-mark up anggaran dan sanksinya di dunia maupun di akhirat, dia menolak tawaran itu, artinya dia rela melepas keuntungan sekitar Rp.10 juta per bulan. Bagaimana dengan proyek bernilai milyaran?
Saat mark up dilakukan, upeti dijalankan, sehingga pekerjaan dan hasilnya pun tidak profesional seperti yang diharapkan. Sering kali ada istilah “saling pengertian” dengan mengorbankan kualitas komponen dan spesifikasi pekerjaan akan lolos saat pemeriksaan. Karena si pemeriksa sudah dibutakan dengan tebalnya amplop, maka jangan heran jika jembatan baru dibangun jebol, jalan umum baru diperbaiki sudah rusak, gedung baru dibangun jadi hancur.
Jelas, suap dan semacamnya hanya akan merugikan negara dan masyarakat. Rakyat kecil yang tidak tahu-menahu akan terus hidup sengsara. Kekayaan negara yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan mereka menjadi salah alokasi bahkan hanya untuk memperkaya pribadi. Akibat selanjutnya, kepercayaan masyarakat kepada para pengelola pemerintah memudar.
Akhirnya, kecemburuan kepada orang kaya dan para pengelola negara tak terbendung, kebencian rakyat kepada mereka memuncak sehingga mereka sangat mudah terprovokasi dan terbawa arus anarkis.
Bagi dunia bisnis atau usaha swasta, semua yang tidak dijalankan secara profesional akan menurunkan daya saing. Kalau kebesaran dan kemajuan bisnis hanya bergantung kepada kedekatan dengan pejabat, kerabat, atau dukungan aparat, bukan dilandasi profesionalisme, akan mudah goyah dan tak akan mampu berkompetisi dalam persaingan sehat. Bila para pengusaha dan aparat negara sudah kongkalikong, timbullah penyelewengan, penyelundupan, penggelapan dan seterusnya.
Bila nepotisme dan suap menjadi azas dalam dunia kerja, maka pegawai yang diterima tidak lagi profesional dan transparan, tidak lagi berdasarkan kualifikasi yang benar. Sehingga terjadilah ketidakadilan. Orang-orang yang memenuhi syarat terzalimi; Orang yang seharusnya pantas memegang amanah pekerjaan dan jabatan, tersingkirkan.
Korupsi merupakan bentuk kezhaliman yang sangat licik. Koruptor adalah musuh dalam selimut. Ia senantiasa membokong orang atau pihak yang memberinya amanah. Saat ia disuruh mengamankan asset, ia justru menggelapkannya. Saat ia diberi amanah, ia mengambilnya dengan sekehendak hawa nafsu, tak peduli apakah amanah itu milik negara, perusahaan ataupun majikan. Padahal dalam muamalah, setelah Allâh Subhanahu wa Ta’ala, pihak yang dikhianatinya itu adalah yang selama ini berjasa, menggajinya dan menjamin kesejahteraan diri dan keluarganya.
Melihat kenyataan itu, koruptor layak kita masukkan dalam kategori musuh yang haru diperangi, melawan orang-orang munafik dan zalim. Koruptor, baik yang beroperasi di perusahaan atau instansi pemerintah, di depan atasan, bawahan, atau masyarakat selalu menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya. Visi dan misi besarnya selalu dikatakan demi kemajuan kantor, perusahaan, instansi, bahkan bangsa dan negara.
Bahkan, saat sang koruptor memiliki jabatan di pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif, ia tak segan-segan mengobral janji, bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kemakmuran rakyat, membela kaum miskin dan rakyat jelata. Ia selalu berusaha menampilkan dirinya sebagai pendekar pembela kebenaran dan pejuang keadilan. Namun, lihatlah berbagai kasus korupsi yang terungkap belakangan ini, semuanya tampak jelas, seperti benderangnya matahari disiang bolong. Apa yang dilakukannya berbeda jauh dengan kata-kata manis yang keluar dari bibirnya. Maka, koruptor sungguhlah orang-orang munafik, yang senang berkata dusta, saat berjanji ia ingkar, saat dipercaya ia khianat.
Sementara itu, negara kita juga belum menemukan formula hukum yang bisa memberikan efek jera kepada para koruptor sekaligus menciptakan sistem yang bisa meminimalisir tindak korupsi. Hukuman mati masih diberlakukan dan belum akan dihapus di negara kita. Namun, berbeda dengan Vietnam dan China, hukuman mati di Indonesia tidak menyentuh pelaku korupsi.
Kita sebagai rakyat tentu hanya bisa mengharapkan adanya sanksi yang setimpal beratnya dengan bobot kejahatan mereka, sembari memulai membangun usaha yang sungguh-sungguh, paling tidak menjauhkan diri kita dan orang-orang tercinta kita dari praktik korupsi.
Rintangan hidup dan sanksi rohani maupun fisik yang diperoleh para koruptor dan pencuri harta negara setelah mati akan lebih pedih juga sangat berat karena tidak ada pengadilan yang lebih adil dan jujur daripada pengadilan akhirat. Perbuatan korupsi ini menimbulkan dampak negatif sangat banyak dan dampaknya meluas, bahkan bisa lebih parah daripada terorisme. Karena korupsi menghancurkan ekonomi negara, menghilangkan kepercayaan investor, melumatkan hak-hak rakyat, membuat masyarakat menderita secara dzahir maupun batin, mematikan sikap amanah dan kejujuran, membunuh karakter bangsa, merusak moral dan peradaban bangsa, juga mengancam masa depan generasi bangsa.

Discussion

One thought on “HABISLAH IMAN TERBITLAH KORUPTOR

  1. trims pak atas info nya…..

    Posted by mediabin86 | August 25, 2013, 15:26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,591 hits
%d bloggers like this: