//
you're reading...
Opini

MEMAHAMI ESENSI PERINGATAN HUT RI

BUKAN SEKEDAR UPACARA SEREMONIAL
Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang, masyarakat mungkin dihadapkan pada situasi yang kurang begitu suka cita. Seperti diketahui sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum Ramadhan, jelas cukup membuat masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kebakaran jenggot dengan kenaikan harga yang melambung ditambah lagi keperluan mudik yang tidak sedikit. Lantas ketika dihadapkan pada hari kemerdekaan Indonesia, apakah antusiasme masyarakat masih tetap ada untuk menyambut HUT RI?
Beberapa daerah di Indonesia sebagian telah mempersiapkan atribut untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia dengan menyiapkan upacara pengibaran bendera sangsaka merah putih, arak-arakan rakyat, serta perlombaa-perlombaan khas HUT RI. Tidak sedikit pula hiasan bendera merah putih dan hiasan gapura dibuat semenarik mungkin. Pemuda-pemudi Karang Taruna pun tak ingin kalah menyemarakkan HUT RI. Bagi sebagian masyarakat lain, tidak menjadi halangan untuk tetap bisa bersuka cita.
Perkembangan Indonesia dari tahun ke tahun setelah mengalami pergantian pemerintahan dalam tiga massa, yaitu Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi, persepsi mengenai negara yang merdeka pada dasarnya tetap sama, yakni hilangnya segala bentuk penjajahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi hingga kini, Pemimpin Indonesia belum cukup kuat untuk menhilangkan bentuk penjajahan dalam artian sempit. Dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang masih mengalami kasus perbudakan oleh bangsanya sendiri.
Jika kita jeli melihat situasi, sebetulnya secara tidak langsung masyarakat Indonesia telah dijajah oleh pola pemerintahan yang tersirat adanya unsur kapitalisme. Terbukti dari beberapa program pemerintah banyak yang memberatkan warganya sendiri. Bukankah itu secara tidak langsung bentuk penjajahan?
Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa Negara adalah organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Unsur-unsur Negara meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berkedaulatan merupakan unsur konstitutif atau unsur pembentuk, yang harus terpenuhi agar terbentuk Negara.
Good Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar Negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan cita Good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang kekuatan Negara.
Didalam governance terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat antara lain : Public Governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. Coorporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Civil Society atau masyarakat luas.
Idealnya, hubungan antar ketiga komponen (Lembaga kepemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat) diatas harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau chek and balance. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya penguasaan atau “Eksploitasi” oleh satu komponen tertentu terhadap komponen lainnya.
Jika salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan antas dua komponen lainnya, sehingga cepat atau lambat dapat mengarah kepada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.
Dalam prakteknya pemerintahan yang bersih (Clean Government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab.
Sejalan dengan prinsip di atas pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktifitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktifitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya. Hilangnya segala bentuk penjajahan mungkin masih sulit, namun bukan berarti saling menyalahkan antara rakyat dan pemerintah, begitupun sebaliknya. Kemauan untuk merdeka masyarakat itu sendiri yang akan mewujudkannya. Tentu saja perlu kerja keras, bukan tanpa sebab. Sebagai penguasa Negara, pemerintah tidak berarti dapat menjajah rakyat dengan aturan berat, namun menjadikan rakyat partisipan Negara yang mendapatkan hak yang adil.
Dirgahayu Negeriku… !!!

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,560 hits
%d bloggers like this: