//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

PEMKAB KOTIM TUTUP MATA PT.BORNEO SAWIT PERDANA (BSP) GARAP LAHAN GAMBUT

bspPerusahaan Besar Swasta (PBS) milik PT. Borneo Sawit Perdana (BSP) di wilayah Kecamatan Cempaga , Desa Rubung Buyung dan Desa Cempaka Mulya Timur diduga masih melakukan aktivitas tanpa mengantongi SK Pelepasan dari Menteri Kehutanan (Menhut). Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kotim, Wim RK Benung, kepada BIN ,selasa (16/7/2013).
Dikatakan Wim, berdasarkan surat Badan Planologi No.S.748/VII-KUH/2013 tertanggal 29 Mei 2013, yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah, kemudian melalui surat ini juga, PT.BSP dibebani dengan kewajiban melaksanakan penataan batas kawasan hutan, yang dicadangkan sebagaimana dalam peta lampiran surat Menteri Kehutanan No.S280/Menhut-II/2013 tanggal 24 April 2013, pelaksanaan tapal batas agar berkoordinasi dengan IPKH wilayah lima Banjar baru dan memperhatikan hasil tapal batas yang diberikan sebelumnya.
Dalam hal ini menurut Wim, PT.BSP memang belum diperkenankan untuk melakukan penanaman, pengarapan atau melakukan aktivitas dilapangan. Untuk itu, sebagai upaya menyikapi dugaan aktivitas illegal yang dilakukan PT.BSP di status lahan yang masih belum mengantongi ijin pelepasan kawasan hutan. Audy Valent Ketua Umum LSM BONGKAR mengatakan “PT.BSP sudah satu tahun lalu menanam bibit sawit sampai sekarang dan berita ini bukan rahasia umum lagi pemerintah daerah saja tutup mata belagak tidak tahu bahwa ada aktivitas PT.BSP di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang pun PT.BSP melalui Kades Desa Cempaka Mulya Timur dan perangkat desa sudah beberapa kali melakukan pengukuran lahan milik masyarakat Desa Cempaka Mulya Timur dengan mimik merah”, ungkapnya pada BIN pekan lalu.
Kepala Desa Cempaka Mulya Timur saat dihubungi BIN tidak bersedia dikonfirmasi. Sebelumnya hal ini sudah diadukan oleh sejumlah kelompok tani yang berada di Desa Rubung Buyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah, dasar aduan sejumlah Gapoktan tersebut. Masyarakat kelompok tani merasa dibodohi mengenai(red) lahan mereka banyak di garap, tanpa ada kompensasi yang jelas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. “kami sudah melaporkan kepihak yang berwenang dalam hal tersebut, berharap lahan masyarakat yang telah dicaplok dengan iming-iming ganti rugi bisa dikembalikan ke warga dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.”, Pungkas Yusuf, Sekretaris Desa Rubung Buyung pada BIN.
Kepala Desa Rubung Buyung , Donis mengatakan, tidak tahu jelas masalah perusahan yang beroperasi didaerahnya. ”Selama ini saya hanya memfasilitasi saja, yang lebih tahu adalah pihak kecamatan Cempaga.”, Tegasnya.
bsp2
(Deddy dj / Syahrian BIN Kalteng)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,290 hits
%d bloggers like this: