//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Politik & Korupsi

BANTUAN SOSIAL PENGUNGSI DI MARK UP OKNUM DINAS SOSIAL KALBAR

PENGUNSIKALBAR.BIN. Kerusuhan sosial yang pernah terjadi di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas pada Tahun 1996/1997 dan Tahun 1999 menyisakan kenangan yang tak pernah terlupakan. Kerusuhan social kala itu memakan puluhan bahkan ratusan ribu korban. Jika diceritakan malah membuat luka lama berdarah kembali. Anggaplah itu suatu cobaan yang bias dijadikan pelajaran rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kalbar. Tetapi kenyataan tersebut beralih dari sejuta rasa kesedihan yang mendalam bagi korban kerusuhan yang harus kehilangan segala-galanya menjadi potensi-potensi konflik baru. Yaitu antara korban kerusuhan social dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat. Khususnya dalam hal ini Dinas Sosial. Dinas Sosial Provinsi Kalbar dikeluhkan oleh korban kerusuhan karena telah mengabaikan dan menghilangkan (alias memakan) hak-hak Korban kerusuhan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Diketahui perwakilan korban kerusuhan tersebut yang menelusuri bantuan pemerintah pusat bahwa sebenarnya telah disalurkan kePemerintah Provinsi Kalbar bantuan diantaranya :
Bantuan Jadup / Lauk pauk, 04 ons/jiwa + Rp.1.500,-/jiwa= Rp.2.700,-/jiwa x 68.934 jiwa, total keseluruhannya untuk satutahun Rp.67 Miliar. Ternyata yang hanya 3 bulan terhitung dari bulan September s/d November dan penyalurannya pun tidak semua pengungsi yang berhak menerima. Dan Jadup / lauk pauk bulan Desember s/d Juli belum di salurkan sama sekali. Menurut Keterangan Bapak Bappeda Kalbar sisa Jadup / Lauk pauk yang delapan bulan sudah diserahkan sekaligus kepada ketua YKKSS (Yayasan Korban Kerusuhan Sosial Sambas) Tapi hingga sekarang tidak pernah diterima oleh pengungsi yang berhak.
Perumahan untuk 7143 KK, yang ditandatangani oleh Ir. SJ jumlah dana Rp. 89.287.500.000,- (di peruntukkan 7.143 KK). Dan menurut keterangan pemerintahan yang terkait menjelaskan perumahan pengungsi yang sedang dibangun 6.432 KK. Namun setelah dicek kelapangan yang sedang di bangun hanya kurang lebih 4.000 KK.
Konsumsi, pengangkutan dan pengobatan untuk satu jiwa Rp.250.000,- untuk pemindahan 5.000 jiwa yang ditangani oleh CV. LB sampai ini tidak sampai kepada pengungsi yang berhak.
Bantuan sapi anggaran tahun 2000 Nomor 103/XVIII/4/-/2000 Tanggal 1 April 2000 kode rekening proyek 02.1.04.370862.18.05.013 Kabupaten Pontianak mendapat bantuan sapi sebanyak 228 ekor. Dengan perincian DesaTebang Kacang 100 ekor, Kec. Mempawah Hilir 78 ekor, Kec. Sungai Pinyuh 25 ekor dan Kec. Sungai Ambawang 25 ekor. Jumlah 228 ekor. Untuk Desa Tebang Kacang sudah disalurkan dan sudah diterima sebanyak 100 ekor. Dan Kec. Ambawang, Kec. Sungai Pinyuh, dan Kec. Mempawah Hilir satu ekor pun tidak sampai kepada kepada pengungsi yang berhak.
Bantuan dana untuk pengungsi tahun 1996-1997 yang disalurkan oleh pemerintah pusat ( Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial ) yang ditunjukan kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Kalbar Nomor : 400 A/BJS/IV /2007, tanggal 19 April 2007 sebesar Rp. 6.536.484.000,- yang diserahkan kepada ketua Satuan Tugas Gabungan Penanganan pengungsi paska kerusuhan social tahun 1996-1997 Cq. Kepala Badan KesbangLinmas Prov. Kalbar selaku sekertaris Tim SATGAS di Pontianak dengan Nomor : 460/2248 A/DSPM/IX/2007 yang dipercayakan kepada ketua YKKSS untuk penyalurannya. Perihal dana sebesarRp. 6.536.484.000,- berdasarkan SKU Nomor : 007/WA.XI/PK.03/2003 untuk pemulangan / terminasi pemberdayaan bagi 1.233 KK yaitu Kab. Singkawang 920 KK dan Kab. Pontianak 313 KK, Dana tersebut tidak sampai kepada pengungsi tahun 1996-1997 yang berhak menerima.
Keadaan ini diceritakan langsung kepada Tim Investigasi oleh Ketua Pendiri LSM Forum Peduli Dan Pemberdayaan Pengungsi Kalimantan Barat. “Di sini pengungsi hidup seperti bukan layaknya manusia. Tapi Pemerintah Pusat tidak tahu. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden selalu mendapatkan laporan selesai / hal-hal yang baik oleh anak buahnya, sungguh tanggung jawab seperti itulah yang menyedihkan ” keluh Pak Modus. “ Apa yang bisa kami perbuat menghadapi Pejabat yang memakan hak-hak kami jika laporan kami sudah kemana-mana. Kadang-kadang kami kumpulkan uang Rp. 500 perorang dan pergi keliling mencari keadilan. Keliling betul-betul keliling” kenang Pak Modus. “ ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saja kami selalu disambut dengan lembaran-lembaran tanda terima yang tak pernah ada ujung beritanya. Sampai-sampai kami pernah berdemo disana dengan 40 orang pengungsi. Penerima laporan kami hanya member lembaran yang seolah-olah harapan tak kunjung jadi kenyataan bagi kami. Percaya atau tidak silahkan lihat ada 12 lembar laporan sudah pernah diterima KPK dan diterima oknum-oknum dengan KOP surat Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditanda tangani, mulai dari tahun 2005 sampai 2013. Apakah betul sudah sampai ke Meja Pak Abraham Samad? Papar Pak Modus Bin Munikan. Tim Investigasi mencatat diantaranya Nomor 745/PM-L/PIPM/KPK/7/2005 diterima Juliawan Superani tgl 27-5-2005,Nomor R.2796/D.PIPM/KPK/XI/2005 diterima Junino Jahja (DEPUTI) tgl 29 Nopember 2005, Nomor 2008-05-000295 diterima Nana Mulyana tgl 15-5-2008, Nomor /53/VIII/2008 tanda tangan saja tgl 22.08.08 pukul 10.07,nomor R-3540/40-43/09/2009 ditanda tangani Handoyo Sudrajat tgl 11 Nopember 2009 sudah diteruskan ke Bidang Penindakan, nomor R-147/40-43/01/2010 ditanda tangani Handoyo Sudrajat tgl 19 Januari 2010 sudah diteruskan ke Bidang Penindakan, nomor … /56/…/200 Tanda tangan Reni tgl 19-11-12 pukul 10.02.
Lembar tanda terima laporan ke Kejaksaan Agung diterima PUSPENKUM FERRY P.H. tgl 19-05-2008, diterima Rikhy Khadari tgl 19 Nov 2012 Pukul 11.20 Wib,
Dan dari Mabes Polri diantaranya Nomor B/719-b/IX/2011/DIVPROPAM pemberitahuan bahwa Divpropam Polri telah meneruskan ke Bidpropam Polda Kalbar ditanda tangani KOMBES Drs. Anang Sidanu SH. MSi, Biro Wassidik Bareskrim Polri Permohonan perkembangan kemajuan penyidikan ke rowassidik bareskrim Nomor 2011-07000551.No-2012-02-00028 ditanda tangani Risma S tgl 19-11-2012, dan ada pemberitahuan bahwa sudah dilimpahkan ke bagwassidik ditreskrimsus Polda Kalbar.
Tetapi uang sejumlah Rp. 183 Milyar (total bantuan setahu Pak Modus) sungguh lah besar. “ Uang Rp. 183 Milyar itu besar sekali, cukup dibungakan dan bunganya sebagian kecil untuk menyogok pemeriksa, tapi Walaupun begitu harapan kami tetap ada. Perjuangan kami tak kan pernah kendur walaupun sampai harus ke PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Lihat saja, kalau kami bias mengalahkan kejahatan KORUPSI itu”. Penjelasan Ketua LSM Forum Peduli dan Pemberdayaan Pengungsi Kalimantan Barat (FP3KB) yang sampai saat ini masih setia dan loyal kepada saudara-saudaranya.
Lihatlah dan fikirkanlah masyarakat lemah yang sedang tertindas. Walaupun mereka dalam keadaan yang menyedihkan dan amat memprihatinkan hidup ke dunia seolah-olah baru terlahir tanpa satu apapun harus berjuang dapat terus hidup menanggung beban keluarga tetapi semangat tidak pernah padam. Mereka berlajar dari pengalaman orang tua kita dimasa dahulu yang terus berjuang tanpa henti. Jika bukan karena rahmat Tuhan yang maha esa kemudian dengan perjuangan orang tua kita yang merebut kemerdekaan, tidak mungkin kita merasakan merdeka sekarang ini. Ingat itu, ada Yang Maha Kuasa di atas sana. Fadli-BIN.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,290 hits
%d bloggers like this: