//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu merasa kebal Hukum

28pendidikan diperbatasanNasib-Guru-PerbatasanKapuas Hulu – BIN. Berdasarkan data dari Pacific Economic and Risk Consultancy, Pada
Tahun 2005 Indonesia Pernah menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Dan Bibit-bibit para koruptor itupun juga telah lahir dan mewabah sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu, Salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dan para pengikutnya tak henti-hentinya mereka membuat alasan–alasan baru dalam mengelabui para guru yang bertugas di daerah khusus tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. kali ini Permasalahan yang dihadapi oleh para Guru-guru yang bertugas di Daerah khusus tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu mengenai SK (Surat Keputusan) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima tunjangan di daerah khusus yang mereka miliki. sampai saat ini masih membuat hati para Guru itu hancur berkeping-keping karena Tunjangan khusus yang mereka harapkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu tak kunjung datang, Padahal mereka telah mengikuti ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi tekad dan keyakinan yang kuat dari seorang Pahlawan tanpa tanda jasa tidak akan mudah luntur, itulah sebabnya sampai saat ini para guru-guru yang mengajar di daerah khusus masih bisa bertahan dan sampai kapanpun tidak akan mundur sebelum mereka mendapatkan apa yang seharusnya menjadi Hak mereka guru-guru yang mengajar di daerah khusus, dan harus dipertanggung jawabkan oleh Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi, Kapan para Bandit-bandit Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu itu sadar dan bisa mengembalikan hak-hak para Guru tentang tunjangan khusus yang selama ini selalu menjadi sasaran yang empuk orang-orang Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu. Apakah diduga dengan mendapat dukungan dari orang tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara Gratifikasi (pemberian hadiah. Red) yang membuat orang-orang Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu merasa kebal Hukum ? (tentu tidak. Red). Sudah jelas ditegaskan dalam UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 B dan Pasal 15.
Dari hasil investigasi kami dilapangan salah seorang Guru Sekolah Dasar yang mengajar di daerah khusus dan tidak ingin disebutkan namanya, melaporkan bahwa sampai pada akhir Tahun 2013 ini belum juga menerima tunjangan khusus padahal Guru itu telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria sebagai penerima tunjangan khusus yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sudah jelas dan nyata data beserta dengan Nama Guru itu sendiri tercatat didalam SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 Nomor : 0044.13/C5.6/KH/P/2013 tentang “Daftar Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Khusus Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Barat” Ironisnya tidak Satu Rupiah pun guru itu mendapatkan tunjangan khusus yang menjadi Haknya.Tetapi tetap saja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dan Para pengikut-pengikut setianya dengan wajah seperti seorang Malaikat ( maut. Red ) dan dengan bermacam-macam cara yang selalu menjadi alasan mereka.Jadi apa gunanya pemerintah susah-susah membuat UU Nomor 14 Tahun 2005 dan UU Nomor 41 Tahun 2009 juga SK (Surat Keputusan) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 yang seharusnya menjadi dasar untuk mendapatkan tunjangan, apa mungkin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu terobsesi ingin menjadi seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ? karena semakin jelas terlihat bahwa pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu sudah menyimpang dari aturan-aturan yang di tetapkan didalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ditambah lagi tidak adanya tanggapan dan penyelesaian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang tunjangan khusus ini seperti adanya pembiaran atau berpura-pura tidak tau.
Tampaknya Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu telah melupakan janji dan sumpah jabatan mereka, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, BAB II Pasal 3 dan 4 tentang kewajiban dan larangan bagi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ). Permasalahan ini tampaknya semakin mengarah ke Pelanggaran dan Penyalahgunaan dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dilakukan Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pengikut-pengikut setianya yang menggunakan sistem Tebang pilih. Sehingga sampai sekarang masih banyak Guru-guru di Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas dan mengajar di daerah khusus tidak pernah mendapatkan Tunjangan khusus.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: