//
you're reading...
Nasional

Kontroversi Manajemen Panwaslu Daerah Kabupaten Bandung

bawaslu-ripemilu setkabBandung, (BIN).- Sebagai lembaga penyelenggara Negara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seyogyanya mengutamakan ketertiban perangkat Panwaslu, Penegasan dalam penerapan peraturan-peraturan tentang pemilu, penertiban manajemen administrasi dan pengelolaan keuangan. Perlu disadari bahwa, Manajemen yang serampangan berkonstribusi patal yang menimbulkan kontoropersi dalam menjalankan tugas pengawasan terkait penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum legislative dan eksekutif di tahun 2014 mendatang.
Fenomena beberapa temuan dilapangan perlu di rekomendasikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menetralisir dan membenahi keberadaan Panwaslu Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, khusnya. Temuan yang kami rekomendasikan diantaranya:
Administrasi Personil
Status administrasi kependudukan bagi perangkat Panwaslu akan menjadi penting untuk dipejelas domisilinya, sesuai peraturan yang berlaku, menyebutkan bahwa ketua dan keanggotaan Panwaslu disaratkan domisili tercatat sebagai penduduk setempat yang memilki hak pilih pada daerah yang bersangkutan, hal ini dimaksudkan guna menjaga inpac negatif yang berpotensi menjadi konflik internal dilingkungan Panwaslu sendiri.
Contoh kasus, Ketua Panwaslu, Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Husein, diketahui berdomisili sebagai penduduk, bahkan dikabarkan dia menjabat ketua salah satu Rukun Wwarga (RW), di wilayah Kota Bandung, tetapi dalam hal Jabatan sekarang sebagai Ketua Panwaslu Daerah Kabupaten Bandung. Pantas dan wajar saja bilai kemudian mengundang kontroversi baik internal begitupun secara eksternal juga turut mengkonfrontir status kedudukan jabatan Husein di kursi Panwaslu tersebut.
Kendatipun Tim Investigasi telah memberi masukan kepada yang bersangkutan maupun lembaga Panwaslu Kab. Bandung dan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Provinsi Jawa Barat, namun konstribusi saran pandang pemikiran tersebut, nampaknya tidak terlalu berarti untuk diapresiasi dalam tindakan untuk meluruskan fenomena yang berada di tubuh Bawaslu. Tidak adanya perubahan yang kongkrit cukup menjadi fakta Jawaban secara inplisit maupun eksplisit ini sangat bertentangan dengan peraturan yang ada.
Lemah Penerapan Aturan
Praturan dan perundang-undangan sudah cukup sedemikian gamblang, mengarahkan Badan Pengawas pemilu dengan kewenangannya misalnya dianalogikan sebagai wasit dalam sebuat event pertandingan olahraga misalnya,begitupun dalam hal pengaturan lalulintas proses demokrasi Pemilihan umum, baik pada proses persiapan, sebelum dan sudah pelaksanaan pemilu tersebut. Panwaslu, memiliki kewajiban: Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum secara aktif, Menuruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Pemilihan umum, kepada pihak yang berwenang; Menyampaikan laporan secara tertulis kepada pihak yang berwenang atas pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum kepada DPRD dan kepala Daerah. Memperlakukan seluruh peserta calon legislative pada pemilu secara adil dan setara,
Fenomena yang terjadi seperti pemasangan tanda gambar, atribut kampanye, bahkan mobilisasi kegiatan rekruetmen masa sebelum masa pelaksanaan kampanye sering terjadi, justeru penerapan peraturan-peraturan semasa persiapan pemilihan umum 2014, fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh Indibidu Caleg dan Partai-partai sebagai peserta Pemilu di lapangan yang banyak ditemukan di Daerah Kabupaten Bandung, lagi-lagi pihak Panwaslu nampak inpoten tidak berdaya untuk melakukan penertiban atas dugaan tindak yang bertentangan dengan aturan disiplin pemilu.

Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan anggaran biaya oprasional yang dialokasikan untuk pengawasan Pelaksana Lapangan (PL) di tingkat desa, disinyalir ngendap dalam modus konfirasi pengelolaan keuangan antara Panitia Pengawas pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten. Pasalnya ada sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari sejumlah sumber, bahwa keuangan untuk PL tersebut tidak direaslisasikan, Selain persoalan biaya oprasional untuk PL, juga diperoleh keluhan atas kutipan pembayaran gajih honor untuk anggota panwaslu kecamatan berkisar 5 % (lima per seratus) dari jumlah nominal sebesar Rp.500 ribu/bulan, alasannya dipotong pajak, kendatipun untuk honor untuk pembayaran honor anggota panwaslu, Rp.500 ribu/bulan tersebut menurut yang bersangkutan tidak ada pembayaran potongan PPH/PPN. Kalau begitu untuk apa?
Lebih lanjut sumber menambahkan, Panwaslu kecamatan dan PL di tingkat desa mempertanyakan juga soal pengelolaaan biaya oprasional Rp. 250 ribu per bulan, yang seharusnya diperoleh para anggota panwalu kecamatan dan PL pada Tingkat Desa. Fenomena yang ditemukan ini menunjukan preseden adanya ketimpangan transparansi dalam manajemen Panwaslu Daerah Kabupaten Bandung. (Tim WRC)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: