//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

Bupati Bandung Tangguhkan Penetapan & Pengesahan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Pacet

M. Jam'u Jawamie (Konstributor BIN)

M. Jam’u Jawamie (Konstributor BIN)

klarifikasi pilkades (1)klarifikasi pilkades (2)Bandung, (BIN).- Warga Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merasa kebingungan dan mempertanyakan sehubungan legalitas dstatus devinitif Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang akhir-akhir ini menjadi kontroversi, menyusul ada kabar, bahwa, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, belum menanda tangani keputusan penetapan dan pengesahan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala Desa Mekarsari, Kec. Pacet pada 5 November 2013 lalu.
Karena itu Tim Investigasi, selanjutnya menemui Camat Pacet Moch. Ishaq untuk klarifikasi sehubungan masalah pelantikan Kepala Desa terpilih H. Nandang Mutakin, SE, Periode 2013-2019. Saat diminta konfirmasinya secara lugas Moch. Ishaq, mengakui, bahwa, pelantikan Kadaes Mekarsari Kecamatan Pacet, telah dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati Bandung.namun kemudian diperoleh kabar yang dihimpun Media BIN dari sumber yang dipercaya mengemukakan, bahwa, Bupati Bandung H. Dadang M Naser, SH, sampai saat ini belum menandatangani Surat Keputusan Penetapan dan Pengesahan terkait hasil pemilihan Kades Mekarsari Kecamatan Pacet.
Lebih lanjut Tim Investigasi, memperoleh keterangan lain dari sejumlah warga Desa Mekarsari, yang membutuhkan pelayanan administrasi dari kepala desa. Dari situ diperoleh sejumlah keterangan bahwa penanda tanganan administrasi desa yang mereka peroleh hanya dilayani oleh Sekretaris Desa Mekarsari, Tarmedi, yang saat ini oleh warga disebut-sebut sebagai PJS.
Permasalah ini muncul karena sebelumnya ada pengaduan dari pelaor, Asep Asy’ari Warga Kp. Cicangri, RT 01/RW. 10, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, secara tertulis disampaikan melalui Dinas Kesantuan Bangsa dan Politik, (Kesbangpol), Kabupaten Bandung tanggal 6 Desember 2013, dan Surat Pengaduan yang ditujukan Kepada Bupati Bandung, pada 23 Desember 2014. menindak lanjuti pengaduan pertama yang disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan tanggal 07 November 2013. Sehubungan permasalaha Pilkades Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, periode tahun 2013-2019, yang dilaksanakan pada 05 November 2013 lalu.
Beberapa permasalahan pelaksanaan pilkades yang dilaporkan meliputi indikasi pelanggaran kode etik dan sumpah jabatan, pelanggaran administrasi dan pelanggaran unsur pidana. Kendatipun persoalan yang ditemukan semua telah dikemukakaan oleh pelapor, namun disayangkan pihak-pihak tekait tidak menanggapi serius, yang mengakibatkan ekses permasalahan berkepanjangan. Pasalnya aparatur pemerintah dan penegak hukum memilih untuk bungkam.
Karena belum ada respon dan penanganan yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, terkait permasalahan sengketa Pilkades Mekarsari, Kecamatan Pacet, kendatipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013, tentang Desa, secara tegas telah mengatur, seperti Pasal 37 ayat (6) berbunyi bahwa, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu; Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih, menjadi Kepala Desa Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
Sehubungan Kasus Sengketa Pilkades Mekarsari yang ditangani oleh Panwas Pemilihan di tingkat Kecamatan tidak berjalan bahkan tidak ada kejelasan ujung penyelesainnya karena itu kemudian pelapor berinisiatif sendiri untuk menindak lanjuti melalui surat laporan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Bandung, dengan tembusan-tembusan yang disampaikan kepada pihak berwenang dan instansi yang terkait, sebagaimana terlamfir dalam surat tanggal 06 Desemmber 2013.
Meski Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, No. 8 Tahun 2006 menugaskan Panitia pengawas pemilihan seharusnya menyelesaikan sengketa baik dalam hal laporan yang tidak mengandung unsur pidana maupun penanganan penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur pidana yang secara tegas diatur oleh peraturan ini dilakukan sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Begitu pula berdasarkan Peryataan Fakta Integritas kedua calon kepala desa Mekarsari (No. urut 1: H. Nandang Mutakin, SE dan No. urut 2; Asep Asy’ari) tertanggal 15 September 2013 dengan ditanda tangani diatas materai yang cukup yang tercantum pada poin (6) yaitu berbunyi; Bahwa apabila terjadi sengketa atau permasalahan baik sebelum maupun sesudah pemilihan maka kami akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah kekeluargaan dan apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Menanggapi Pengaduan atas permaslahan Pilkades Mekarsari, Panitia Pengawas Pemilihan Kades, kemudian mengundang para pihak dalam hal ini pihak pemohon dan jajaran panitia P4KD beserta Panitia KPPS untuk dipertemukan dalam forum musyawarah dan klarifikasi, tanggal 11 November 2013, bertempat di Ruangan Aula Serba Guna, Kecamatan Pacet, namun dalam pertemuan tersebut Panitia P4KD sebagai pihak termohon belum dapat menjawab substansi permasalahan yang diajukan oleh pihak pemohon, sehingga pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil penyelesaian secara mufakat.
Panitia Pengawas pemilihan Kades membuat draf berita acara penyelesaian sengketa pilkades secara musyawarah dan mufakat yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Deding Arizal.MS, Ketua P4KD Mekarsari dan telah ditanda tangani pula oleh jajaran Panitia Pengawas Pemilihan yaitu; Aiptu Andang Kosasih Ketua Panwas, Serma Setia, Wakil Ketua Panwas, Engkos Kosasih, Sekretaris, Endang Sujana,Anggota, Jajang Cahyuma, Anggota, namun untuk pelapor sendiri, sampai berita ini dimuat tidak menanda tangani berita acara tersebut.
Sementara itu Panitia pengawas pemilihan kades beranggapan permasalahan sengketa pilkades Mekarsari sudah selesai, hal tersebut sesuai jawaban Panitia P4KD Mekarsari dan Panitia Panwas Pilkades yang telah dituangkan dalam konsep Berita Acara Penyelesaian Pilkades secara musyawarah dan myfakat tanggal 11 November 2013, sebagaimana terlampir.
Paska diadakan pertemuan pelapor beberapa kali mendatangi Kantor Pemerintahan Kecamatan Pacet, untuk menghadap kepada Camat sebagai Kepala Pembina Wilayah Kecamatan Pacet, dengan maksud meminta konfirmasi penanganan sehubungan laporan pengaduan tersebut, tetapi Pemerintah Kecamatan Pacet lagi-lagi selain tidak menghormati pengaduan yang diajukan oleh Pelapor meski di sampaikan berdasarkan bukti-bukti, tapi menyikapinya seolah-olah masa bodoh atas segala permaslahan yang mengemuka dan ditemukan di lapangan.
Mengabaikan pengaduan dari warga, dalam konteks pilkades ini sama artinya mendukung ada kecurangan serta mengkebiri hak demokrasi pada masyarakat, sikap seperti ini adalah merupakan arogansi terhadap peraturan yang ada.
Terbukti dengan keputusan camat untuk melaksanakan pelantikan calon kepala desa terpilih dengan segala konsekwensi tanpa mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang secara tegas telah mengamanatkan kepada aparatur pemerintah untuk tanggap terlebih dulu menyelesaikan permasalahan sengketa Pilkades yang timbul baik sebelum maupun sesudah dilaksanakan pemilihan.
Tuntutan
Berdasarkan temuan yang kami peroleh bahwa, pelaksanaan pemilihan kepala desa mekarsari, kental dengan keberpihakan untuk kepentingan pemenangan incumbent yang turut ambil bagian sebagai salah satu kandidat calon pada pemilihan Kepala Desa Mekarsari, Periode 2013-2019.
Ekses keberpihakan unsure kepanitiaan Pimilihan sangat jelas telah merugikan bagi pihak calon yang lain, baik kerugian materil maupun imateril. Karena itu kami menuntut kepada pihak berwenang dalam hal ini Inspektorat Wilayah Kabupaten Bandung serta instansi yang terkait kiranya dapat bertindak tegas atas kinerja oknum aparatur prmrintah yang dinilai kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (TIM WRC)

Discussion

One thought on “Bupati Bandung Tangguhkan Penetapan & Pengesahan Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Pacet

  1. Warga yang mana yang merasa kebingungan? Jawaban Pa Camat masalah pelantiikan Sudah 100% benar,

    Posted by haq87 | May 5, 2014, 06:27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,290 hits
%d bloggers like this: