//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

BPK RI Kepulauan Riau Tanggapi Surat No. 004/Korwil-BIN/I/2014 Terkait UU KIP No 14 Tahun 2008

Iklan DI Kantor BPK Kepri

Iklan DI Kantor BPK Kepri

Tanda Jadi Kantor BPK RI Kepri

Tanda Jadi Kantor BPK RI Kepri

Batam –(BIN).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Kepulauan Riau membalas dari Perwakilan Media Berita Investigasi Nasional (BIN) berdasarkan UU KIP No. 14 Tahun 2008. Berdasarkan beberapa hal yang diajukan antara lain: Wewenang dan Tugas BPK RI Pemprop Kepri ? Apa saja Bidang Wewang dan Tugas BPK RI Pemprop Kepri ? Apa saja Program Kerja BPK RI Pemprop Kepri ?
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23G
antara lain : Untuk memeriksa pengelolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan Keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksa tersebut ditindaklanjuti oleh Lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai Undang-undang. Badan Pemeriksa Keuangan berkedududkan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap Propinsi. Ketentuan lebih lanjut Badan Pemeriksa Keuangan di atur dengan Undang-undang.
Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan kewenangna kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolahan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam bentuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di dalamnya termasuk pemeriksa atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan atas LKPD wajib dilakukan oleh BPK sejak Tahun 2006 sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dalam Pasal 4 antara lain : Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksa Kinerja, dan Pemeriksa dengan Tujuan Tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksa atas Laporan Keuangan. Pemeriksa Kinerja adalah Pemeriksa atas pengelolahan Keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efesiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentan Pemeriksaan Pengelolahan dan Tanggung Jawab Keuna-gan Negara, opini merupakan pernyatakan professional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi Keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada criteria kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian internal.
Berdasarkan metologi pemeriksaan LKPD sebagai diatur dalam petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD sesuai keputusan BPK Nomor 56a/K/IXX. 2/9/2007, tahapan pemeriksaan LKPD meliputi tahapan perencana pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan Lapangan, dan pelaporan hasil Pemeriksaan. Salah satu tahap penting dalam pemeriksaan memuat penjelasan tentang gambaran umum, dasar pertimbangan opini , mekanisme dan matriks perumusan opini , pertimbangan temuan dalam menentukan opini, mengukursalah saji atau potensi atau potensi kesalahan yang terjadi, dan format dan contoh opini yang dikeluarkan oleh BPK RI atas LKPD adalah :
Wajar Tampa Pengecualian- WTP( Unqualified Opinion) termasuk dalam opini wajar tampa pengeculian dengan paragraf penjelasan (Unqualififed Opinion with modified wording) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi Keuangan dapat dipergunakan oleh para penguna laporan keuangan.
Wajar dengan pengecualian-WDP (Qualified Opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan telah di sajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang di kecualikan , sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dikecualikan dalm opini pemeriksaan dapat digunakan oleh peguna laporan keuangan.
Tidak Wajar-TW (Adverse Opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diung-kapkan secara wajar dalam semua hal material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan para pengguna laporan keuangan.
Tidak memberikan Pendapat-TMP (Disclaimer of Opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat di periksa sesuai dengan standart pemeriksaan dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
Program Kerja BPK RI Kepri
Sesuai dengan Visi dan Misi serta nilai-nilai dasar BPK RI yang merupakan kewajiban yang harus dilaksa-nakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri antara Lain : VISI: Menjadi lembaga pemeriksaan keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai – nilai dasar untuk berperan aktif dalm mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan .
MISI: Memeriksa pengelolah dan tanggung jawab keuangan Negara; Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolahan dan tanggung jawab keuangan negara; Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan Negara.
Tujuan Strategis:
Mendorong terwujudnya pengelolah keuangan Negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan , ekonomis, efisien, efektif , transparan ,dan bertanggung jawab dengan memperhatika rasa keadilan dan kepatutan. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermamfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Mewujudkan biokrasi yang modern di BPK .
Sasaran Strategis:
Meningkatkan Efektivitas TIndak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan; Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan; Meningkatkan mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan; Meningkatkan percepatan penetapan tuntutan perbendeharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara; Meningkatkan Efektivitas penerapan SPKM; Pemenuhan dan Harmonisasi peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara; Meningkatkan Mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan ; Meningkatkan Kompetensi SDM dan dukungan Manajemen; Meningkatkan pemenuhan Standart dan Mutu Sarana dan Prasarana; Meningkatkan pemantapan anggaran.
Rencana Strategis 2011-2015 berdasarkan keputusan BPK RI no. 3/K/I-XIII.2/5/2011 Tentang perubahan No. 7/K/I-XIII/12/ 2010 adalah menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelolah keugan Negara yang akuntabel dan transparan. Dan data ke empat dan kelima adalah adanya MOU. Sumber BPK RI Kepri. Drs. Parna, M.M dan Hukum dan Humas ( Arianto)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: