//
you're reading...
Nasional

L-KPK Kawal Pengungkapan Kasus Tanah Eks Perkebunan Teh Sitiarja

lkpk panri logoBandung (BIN).- Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (L-KPK) Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (PANRI) telah membentuk komisioner bidang pengawasan dan penindakan atas kasus permasalahan didaerah terkait penyelamatan asset Negara. Dalam hal ini L-KPK atas dasar surat tembusan dari Media Berita Investigasi Nasional (BIN) menunjuk komisioner pengawasan dan penindakan atas kasus permasalahan tanah Negara bekas perkebunan the Sitiarja yang terletak di Jln. Cijapati, Desa Sri Rahayu Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Menindak lanjuti laporan terkait permasalahan dugaan penyimpangan wewenang dan penyalahgunaan asset tanah Negara eks perkebunan teh Sitiarja yang terletak di Jln. Cijapati Blok Kincir, Legog Bagong Desa Sri Rahayu, Kecamatan Cikancung, sejak tahun 1943 objek tanah tersebut dikabarkan telah di garapan oleh warga Desa Ciluluk dan warga desa yang lainnya. sekarang bekas perkebunan Sitiarja sebagian besar telah di klim tanah milik PT. Kadila (Perusahaan Peternakan sapi), seluas kurang lebih 120 hektar.
Permasalahan yang mengemuka dipertanyakan warga Desa Sri Rahayu, dahulu merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung, diantaranya mempertanyakan terkait status Kepemilikan tanah Eks Perkebunan Sitiarja; konvensasi pembayaran ganti rugi atas pembabatan tanaman pertanian milik warga diatas tanah garapan eks perkebunan sitiarja yang sekarang diklim telah menjadi kepemilikan PT. Kadila; permasalahan lain yang dipertanyakan tentang kelengkapan legalitas perizinan perusahaan peternakan sapi milik PT. Kadila khususnya yang terletak di Jalan Cijapati, Blok Kincir dan Blok Legok Bagong Desa Sri Rahayu.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa sumber bahwa, secara historis sudah puluhan tahun tanah dilokasi tersebut menjadi lahan garapan warga bahakan telah berlangsung sejak tahun 1943 secara temurun tanah garapan eks perkebunan Sitiarja diandalkan menjadi sumber mata pencaharian warga setempat, tetapi sekarang banyak warga yang sudah kehilangan garapan karena tanah tersebut sebagian besar telah dimonopoli oleh pihak PT. Kadila (Perusahaan Peternakan Sapi Cijapati). Untuk menetralisir kebenaran status kepemilikan tanah eks perkebunan Sitiarja yang dulu dikenal tanah kontrak Cijapati ini.
Pasalnya berdasarkan hasil penelusuran sementara ini banyak ditemukan penguasaan tanah Negara dengan cara melawan hukum, memang status tanah Negara dapat dimohon oleh masyarakat untuk menjadi tanah milik pribadi, namun tentu saja harus dilakukan melalui prosedur pelimpahan hak kepemilikan dengan cara yang sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum, tetapi bilamana semua itu hanya tindakan menipulasi data administrasi Negara maka tindakan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut tidak ubahnya sebagai bentuk penjajahan gaya baru terhadap masyarakat daerah yang notabene status keluarga prasejahtera (Miskin) yang semestinya justru harus diberdayakan sesuai UUD tahun 1945. (TIM)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,560 hits
%d bloggers like this: