//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

Modus Kejahatan Demokrasi Pada Pilkades Mekarsari Kecamatan Pacet

pilkades mekarsarpilkades DSCF3443Kab, Bandung (BIN) Masyarakat Desa Mekar Sari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung mendesak agar pemerintah bertindak tegas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehubungan temuan permasalahan dilapangan yang meliputi hal-hal indikasi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan melanggar sumpah jabatan, pelanggaran administrasi maupun pelanggaran unsur tindak pidana.
Berdasarkan hasil koreksi, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam daftar pemilih di DPT, yang dinilai bertentangan dengan peraturan pemilihan yang ada, karena itu kemudian diusulkan kepada Panitia P4KD untuk melakukan revisi perubahan dan penambahan DPT pada pemilihan Kades Mekarsari. Kejanggalan administrasi yang dimaksud yaitu:
Ditemukan sebanyak 117 lembar blanko surat panggilan yang ditemukan di TPS III melebihi ketentuan dimana persediaan surat suara yang diperbolehkan sebanyak 2,5% dari jumlah daftar DPT. Dengan ditemukan blanko yang melebihi kavasitas toleransi maka berpotensi dapat disalah gunakan untuk panggilan para pencoblos gelap.
Terdapat nama pemilih ganda, Terdapat nama pemilih yang masih dibawah umur; Diskriminasi pendataan hak pilih, sehingga banyak sekali ditemukan warga yang berhak memilih tidak didaptar dalam DPT; Pemilih dalam DPT yang tidak memenuhi persaratan, seperti pemilih yang tidak ada NIK (nomor induk kartu penduduk); Terdapat nama hak pilih yang sudah meninggal.
Pada saat menandatangani pengesahan DPT perubahan dan pemilih tambahan yang disusulkan oleh jajaran panitia P4KD tanggal 04 November 2013 sekitar pukul 12.00, namun ketika P4KD yang didampingi panitia pengawas (Panwas) Pilkades itu tidak memberikan lampiran revisi DPT perubahan maupun daftar nama-nama pemilih DPT tambahan tersebut.
DPT yang dipakai untuk pemungutan suara di TPS tidak sesuai dengan DPT yang telah disepakati bersama dalam berita acara DPT hasil revisi perubahan dan tambahan pada hari senin tanggal 4 November 2013, pukul 24.00 WIB.
Pendataan pemilih tidak akurat karena bayak pemilih di DPT yang tergolong tidak memenuhi persaratan sebagai pemilih sebagaimana pada poin 2 hurup a,b,c,d dan e terhitung sebanyak kurang lebih ada 1.150 orang.
Dalam jumlah yang cukup besar ditemukan surat panggilan yang salah alamat, misalnya dalam DPT nama pemilih tercatat berdomisili di RT.03/RW 06, Kp. Sukanagara, namun dalam surat undangan ditulis beralamatkan warga Rt.03/ RW. 11 Kp. Sukanagara. Salah alamat pada surat undangan akibatnya sangat menyulitkan bagi petugas untuk membagikan kepada masing-masing daftar pemilih, terbukti dengan ini banyak pemilih yang tidak menerima surat pangilan untuk memilih.
Ditemukan surat panggilan yang tanpa penulisan nomor daftar DPT sehingga dalam pelaksanaan sangat menyulitkan bagi petugas di TPS dalam pencarian nama untuk menandai para pemilih yang sudah memilih atau belumnya.
Ditemukan surat panggilan yang tidak ditanda tangani oleh ketua panitia KPPS; Ditemukan surat panggilan yang dipergunakan lebih dari 1 (satu) pemilih gelap yang tidak terdaftar pada DPT; Ditemukan surat panggilan nomor daftar DPT yang sama diberikan kepada pemilih lebih dari satu orang pemilih; Ditemukan surat panggilan ganda yang diberikan kepada satu orang pemilih; Ditemukan surat panggilan untuk warga yang sudah pindah tempat domisili; Ditemukan sejumlah pemilih yang menggunakan daftar nomor DPT atas nama orang lain.
Selisih Surat Suara dan Surat Panggilan ditemukan Yang Temukan Jumlahnya Berbeda Berdasarkan hasil perhitungan suara pada hari selasa tanggal 5 November 2013, yang dilakukan pada TPS III, terhitung sebanyak 1527, sedangkan ditemukan surat panggilan yang telah dipergunakan oleh pemilih pada TPS III, terhitung sebanyak 1656 lembar, karena itu terdapat perbedaan sebanyak 129 lembar surat panggilan.
Mengapa bisa berbeda, apa yang terjadi sekenario dibalik fakta-fakta yang ditemukan? Namun sejumlah pertanyaan tersebut belum terjawab, untuk itu wajar dan tidak bisa dipersalahkan, bila kemudian muncul spekulasi opini masyarakat yang meragukan sikap netralitas panitia KPPS, sebab ruang TPS tidak lagi seteril dari interpensi pihak luar yang tidak bertanggung jawab menyusupi wilayah kewenangan panitia KPPS.
Pemilih Gunakan Lebih Dari Satu Surat Suara. Berdasarkan keterangan saksi bernama Ahmad Mubarok yang secara formil ditugaskan oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut. 2 khusus untuk mengawal pelaksanaan pemungutan suara di TPS II kp. Nunuk Kulon, bahwa pada saat pencoblosan berlangsung ditemukan insiden rencana untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh para pemilih.
Perampasan surat panggilan atas nama Hj. Biah (60), Jaah (70), iyah (70) dan Euis (50), kesemuanya beralamat di Kp. Rancagede, Rw. 10, desa mekarsari, di lakukan oleh salah seorang bernama Cepi warga Rt. 02/10, Kp. Rancagede. Meyerahkan surat pangilan karena percaya kepada Cepi, sebab yang bersangkutan mengaku disuruh oleh panitia untuk membantu keempat warga tersebut keadaan udzur karena usia lanjut dan sakit. (TIM WRC)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,560 hits
%d bloggers like this: