//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

Pembangunan RKB MAN Ciparay Terkatung-Katung

Bandung, (BIN).- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) MAN Ciparay sampai sekarang belum terselesaiakan sehingga belum dipergunakan untuk kediatan belajar-mengajar. Sehubungan dengan ini Kepala Sekolah mestinya selaku penanggungjawab dan tidak baik bila kemudian saling tuding dengan pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan.
Menindak lanjuti pemberitaan Media Berita Investigasi Nasional pada edisi sebelumnya terkait permasalahan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madarasah Aliyah Negeri Ciparay yang berdomisili di Baranangsiang, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, beberpa waktu yang lalu terjadi roboh tepatnya hari Rabu pada 8 Januari 2014 Sekitar Jam 16.30 WIB, kejadian ini menyusul pelaksanaan pembangunan RKB diduga tidak sesuai dengan bestek RAB yang mengakibatkan bangunan RKB yang sedang dikerjakan roboh kembali. Kendatipun kerusakan bangunan tersebut sekarang sudah diperbaiki kembali, namun yang diperbaiki hanya seperlunya yaitu pada bagian fisik bangunan yang mengalami kerusakan saja tanpa dilakukan perombakan struktur konstruksi sebagaimana yang dituangkan di RAB.
Sejumlah narasumber ketika dimintai keterangan kepada Media BIN mengatakan bahwa dengan memperhatikan pelaksanaan pembangunan RKB ini sangat menyangsikan kwalitas konstruksi bangunan untuk kedepannya, mengingat penambahan RKB untuk MAN Ciparay ini dilaksanakan pada lantai dua yang tentunya harus dibangunkan konstruksi secara stabil dan permanen sesuai RAB , dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan kemanan dan keselamatan khususnya bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya.
Pembangunan RKB MAN Ciparay terbengkalai, sampai saat ini pelaksanaan pembangunan menjadi tersendat tidak sesuai dengan jadual waktu pekerjaan yang harus diselesaikan di tahun anggaran 2013, sebesar Rp. 540. Juta, dialokasikan untuk tiga ruang kelas baru, namun fakta dilapangan berdasarkan hasil tim Investigasi Media BIN, pembangunan RKB tersebut sampai sekarang belum terselesaikan sehingga belum dapat dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Sejumlah warga yang juga kapasitas sebagai pemerhati dunia pendidikan sangat menyayangkan dengan persoalan pembangunan RKP MAN Ciparay ini, sebab secara jelas mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan RKB tersebut tidak sesuai dengan bistek yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Anggaran dipa tahun 2013 sebesar Rp. 540 000 000,- dialokasikan untuk biaya pembangunan tiga ruang kelas baru, dimana pembayarannya dilakukan sistem progres tiga kali termen melalui pihak Kepala Sekolah MAN Ciparay.
Berdasarkan hasil monitoring tim Investigasi, menemukan sejumlah kejanggalan, seperti: dilokasi kegiatan pembanguna tidak ada papan proyek, banyak menggunakan kayu-kayu bekas, tidak memasang balek, kuda- kuda atap menggunakan bahan kayu bekas dan lain-lain. Ini mengindikasikan adanya peraktek korupsi alokasi anggaran belanja untuk material bahan abngunan yang dilakukan oleh pihak pelaksana bahkan tidak tertutup ada konfirasi dengan pihak kepala sekolah yang bersangkutan.
Pihak ketiga selaku pelaksana pembangunan dan Kepala Sekolah adalah selaku terpihak yang harus bertanggungjawab atas penyelesaian persoalan pembangunan RKB ini. Ambruknya RKB pada saat dibangun karena lemahnya unsure pengawasan internal dalam hal ini pengawas teknis dari instansi terkait, konsultan pembangunan termasuk pihak sekolah sebagai penerima manpaat.
Diduga kuat adanya kong kalingkong dengan pihak-pihak terkait yang hanya mementingkan keuntungan pribadi misalnya; mengurangi kuwalitas dan kuantitas matrial bahan bangunan tidak sesuai dengan kontrak bestek RAB tanpa memperhatikan standar kelayakan konstruksi. Praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme tentu saja dengan berbagai trik-intrik (modus kong kalingkongnya) ini sangat merugikan keuangan Negara.
Sehubungsn dengan ini masyarakat meminta kepada para pihak terkait mulai pihak pelaksana pembangunan, pengawas teknis, konsultan, Kemenag Prov Jabar dan pihak sekolah sebagai penanggungjawab sekaligus pihak penerima manpaat. Lebihlanjut masyarakat meminta kepada aparat hukum untuk segera menindak lanjuti permasalahan ini sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (TIM)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: