//
you're reading...
Hukum & Kriminal

Berang Namanya dimuat Koran, Anggota Komisioner Panwaslu Minta Ralat Kembali Pemberitaan

surat pengangkatan husen sebagai ketua RW

surat pengangkatan husen sebagai ketua RW

husenBandung, (BIN).- Menjalankan peran dan fungsi pers sebagai media informasi serta sosial kontrol merupakan hal yang biasa ketika sewaktu-waktu harus menelan krikil teror, ancaman kekerasan, jebakan-jebakan, bahkan intervensi kekuasaan politik dan prangkap oknum aparat. Begitu pula Media Berita Investigasi Nasional, terkait ekspos berita berjudul “Kenakalan Oknum Komisioner Panwaslu Bagian Pengawasan” edisi 9103 pada 12 Maret 2014, memunculkan beragam tanggapan menyusul kemudian yang bersangkutan meminta agar pemberitaan tersebut diralat kembali.
Menanggapi materi pemberitaan tersebut, Anggota Komisioner Panwaslu Kabupaten Bandung Bidang Pengawasan, Arie Haryanto ketika menghubungi Media BIN Melalui Handphone Pemimpin Redaksi menyatakan rasa keberatan dengan adanya pemberitaan yang telah di muat di Media BIN.
“Saya keberatan dengan judul berita yang dirasakan sangat menyudutkan, karena itu saya meminta bertemu untuk klarifikasi sehubungan masalah pemberitaan tersebut,” ungkap Arie kepada Media BIN.
Labih lanjut ketika itu Arie juga mengakui pihaknya telah menyiapkan sejumlah pengacara yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dirinya jika sewaktu-waktu diperlukan untuk mengkonfrontir dan menangani permasalahan ini.
Sehubungan dengan permintaan tersebut tentu saja merupakan hak jawab bagi narasumber untuk mengemukakan argumentasi sesuai dengan inti persoalan yang menjadi substansi keberatannya, disini sebagai media independen SKU Berita Investigasi Nasional dengan terbuka akan sangat menghargai hak-hak publik tentu saja berkewajiban untuk menghimpun masukan dan sekaligus meralat jika terdapat suatu kekeliruan dalam pemberitaan tersebut.
Namun dalam hal ini pada pemberitaan sebelumnya Media BIN menyajikan beberapa hal temuan yaitu indikasi adanya pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh oknum anggota komisioner Panwaslu Kabupaten Bandung bidang pengawasan, contoh kasus dugaan pelanggaran kampanye tersembunyi pada Pemilu 2014 untuk pemilihan DPRD, DPD dan DPR-RI salah satu Caleg DPR-RI Drs. H. Ikang Fawzi, MBA.
Keterlibatan oknum disini adalah diduga telah memfasilitasinya yang pada gilirannya telah menimbulkan kontroversi di masyarakat, terbukti dengan munculnya reaksi pelaporan masyarakat ke Panwaslu Kabupaten Bandung, terkait hadirnya Ikang Fawzi diatas panggung pada acara sebuah hajatan di keluarga Arie Haryanto (anggota Komisioner Panwaslu) Kp. Ciapus Banjaran Kabupaten Bandung. kemudian oleh masyarakat acara tersebut diduga bermuatan politik yang terindikasi melakukan kampanye terselubung kepada Panwaslu Kabupaten Bandung pada beberapa waktu lalu.
Sedangkan Pelanggaran kode etik dan disiplin lainnya, bahwa Ari Haryanto diam-diam diduga membocorkan rahasia kajian internal bidang pengawasan dan penindakan kepada pihak lain sebelum materi kajian tersebut ditetapkan pada sidang pleno pimpinan Panwaslu. Hal tersebut menjadi masalah buruk bagi kelembagaan Panwaslu Kabupaten Bandung khususnya.
Sehubungan Ketua komisioner Panwaslu Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Husen Hermawan, S.Ag, M.Pd yang disinyalir melakukan menipulasi data administrasi kependudukan yaitu dengan memiliki status tempat domisili ganda, pasalnya berdasarkan temuan Media Berita Investigasi Nasional, bahwa status domisili Husen Hermawan tercatat sebagai penduduk RW 12 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
Sementara itu yang bersangkutan tercatat pula sebagai penduduk Kp. Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, rupanya dengan menggunakan legalitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut Husen Hermawan, S.Ag, M.Pd hingga terpilih menjadi Ketua Komisioner Panwaslu Kabupaten Bandung, kendatipun diketahu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pertanyaan sekarang mengapa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) berdiam diri? Sangat disayangkan setelah kasus ini mengemuka dimasyarakat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersikap apriori dan tidak bertindak padahal ini menyangkut prosedur administrasi penyelenggara negara. Dikhawatirkan permasalahan ini menjadi titik kelemahan di tubuh Panwaslu terkait kelemahan legalitas tempat domisili pejabat Komisioner Panwaslu Kabupaten Bandung, yang nantinya para kandidat calon legislatif khususnya di daerah pemilihan Kabupaten Bandung, ramai-ramai menggugat atas penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU. (JM/TIM WRC)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,591 hits
%d bloggers like this: