//
you're reading...
Opini

Inspektorat Jenderal Kemenpera RI dan SKPD Audit Program Reguler BSPS dan Peluncuran Peningkatan Kwalitas RTLH

“Kemenpera terus berusaha meningkatkan kemampuan masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat membangun dan meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya dengan pendampingan. Dalam penyaluran program BSPS Kemenpera bekerjasama dengan BRI untuk menyalurkan dana bantuan tersebut”

Bandung, (BIN).- Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya menyalurkan dana BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
BSPS yang dimaksudkan  untuk pengentasan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang saat ini masih banyak dihuni kelompok masyarakat miskin di Indonesia, yang kemudian disalurkan melalui peluncuran program RTLH tahun 2012 dan program regular BSPS  Kemenpera RI Tahun Anggaran 2013, kemudian dicairkan melalui tabungan Bank BRI, masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp 7.500.000,- per unit RTLH.
Sehubungan penindakan  atas indikasi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan dilapangan ini Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat RI Dr. Eko D Heripoerwanto, saat diwawancarai kepada wartawan Media Investigasi Nasional mengemukakan, “laporkan apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memotong dana BSPS Kemenpera ini. Sebab dalam pelaksanaan BSPS tidak boleh ada potongan atau pungutan liar,” ujarnya
Lebih lanjut Eko menjelaskan program BSPS yang dilaksanakan oleh Kemenpera merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat membangun serta meningkatkan kualitas rumahnya secara berkelompok sehingga lebih layak huni. “Kemenpera terus berusaha meningkatkan kemampuan masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat membangun dan meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya dengan pendampingan. Dalam penyaluran program BSPS Kemenpera bekerjasama dengan BRI untuk menyalurkan dana bantuan tersebut,” ujarnya.
Pelaksanaan program BSPS Kemenpera RI ini didampingi TPM (Tim Pelaksana Monitoring) yang dibetuk melalui SKPD Bidang Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Tata Ruang. Program bantuan dana BSPS dialokasikan khusus untuk membiayayi kegiatan peningkatan kualitas RTLH. Kendatipun problema program BSPS ini diakui oleh tim Pelaksana Monitoring (TPM) dalam pelaksanannya memang rentan terjadi penyimpangan dan Penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi seperti adanya Mark-Up harga satuan bahan bangunan, menipulasi data penerima, pengurangan distribusi matrial dan/atau dimungkinkan adanya pemotongan anggaran.
Dalam hal ini pihak SKPD (Satuan Kerja Pelaksana Daerah) Kabupaten Bandung melalui TPM Deden Mulyana saat ditemui Media Berita Investigasi Nasional (BIN) untuk klarifikasi dia mengatakan sedang melakukan auidit atas permasalahan yang ditemukan melalui  pengawasan dan evaluasi internal yang kini sedang  dilakukan pihak Inspektorat jenderal Kemenpera RI maupun Inspektorat wilayah Kabupaten Bandung, dan BPK RI Wilayah Jawa Barat.
Sehubungan pelaksanaan program regular BSPS dan peluncuran program peningkatan kwalitas RTLH yang di wilayah Kabupaten Bandung, berdasarkan monitoring dan keterangan narasumber yang diperoleh pihak Media BIN sejak tahapan sosialisasi untuk perivikasi pendataan  calon penerima bantuan pembiayaan peningkatan kwalitas RTLH baik melalui peluncuran  program bedah rumah RTLH  tahun 2012 yang terealisasi di Tahun Anggaran 2013 maupun program regular BSPS Kemenpera RI di wilayah Kabupaten Bandung, dalam wacananya dialokasikan sebayak 2000 penerima bantuan RTLH.
Penyaluran bantuan 2000 unit RTLH sebelumnya diarahkan kepada kelompok warga yang berpenghasilan rendah khusus yang tinggal di wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, karena berdasarkan tim survey Satker BSPS kondisi IPM daerah kecamatan dinilai memenuhi kelayakan untuk menerima subsidi “program tuntas desa—Tuntas kecamatan” dalam arti kata  kuota peluncuran BSPS ini semula akan disentralkan pelkasanaannya bagi warga yang menempati rumah tidak layak huni di Kecamatan pacet.  .
Tetapi dalam pelaksanaannya peluncuran BSPS tersebut dipecah untuk beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, dan anehnya lagi dikabarkan sebagian program BSPS jatah untuk Kabupaten Bandung ada yang dilarikan ke Kabupaten Bandung Barat. Persolannya bagai mana bisa alokasi dana untuk Kabupaten Bandung, kemudian sebagian dilarikan ke daerah lain. Padahal warga  Kabupaten Bandung berpenghasilan rendah yang menempati di RTLH masih ngantri menunggu santunan pembiayaan BSPS ini.
Lebih lanjut narasumber saat dimintai keterangan kepada Media Berita Investigasi Nasional menyebutkan desa-desa penerima program regular BSPS dan program peluncuran RTLH tahun 2012 yang cairkan pada tahun anggaran 2013 yaitu: Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Malasari Kec. Cimaung, Desa Dayeuhkolot, Kec. Dayeuhkolot, Desa Cibodas, Kec. Kutawaringin Desa Tanjungwangi, Desa Maruyung, dan Desa Pangauban, Desa Mandalahaji, Desa Sukarame dan Desa Mekarsari Kecamatan Pacet, Desa Babakan, Desa Mekarsari Kecamatan Ciaparay, Desa Ciwidey, Desa Panundaan, Desa Nengkelan, Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey dan selebihnya kabarnya dilarikan untuk KPB di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Membuat RPD
Memperhatikan Surat Edaran Nomor. 01/SE/DPS/2013 Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RI pada 18 Maret 2013  Tentang Pedoman pembuatan gambar kerja (GK) dan rencana Penggunaan  Dana (RPD). Sebelum dilakukan pencairan tahap I dan tahap II Kelompok penerima bantuan (KPB) harus memuat informasi rencana penggunaan dana seperti:
jenis pekerjaan; bahan bangunan; volume perjenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya perjenis bahan bangunan; total biaya membangun; sumber dana yang berasal dari BSPS dan swadaya penerima bantuan dan disaratkan penggunaan Jenis bahan bangunan harus sama dengan jenis bahan bangunan yang tertuang dalam Gambar Kerja (GK).
Harga satuan perjenis bahan bangunan yang digunakan adalah harga satuan pasar terrendah  rata-rata dari paling sedikit 3 (tiga) took/perusahaan/grosir resmi yang memiliki izin usaha dan tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum.
Gambar Kerja dan rencana penggunaan bantuan harus ditandatangani oleh penerima bantuan dan ketua kelompok penerima bantuan , kemudian disahkan oleh satuan kerja pelaksana daerah (SKPD) yang membidangi perumahan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diserahkan oleh ketua KBP atau pihak ketiga.
Kualitas dan kesehatan bangunan rumah terbangun, kecukupan minimal luas bangunan yaitu 36 M2. Dana BSPS hanya dapat digunakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan atap dan lantai.
Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan ialah: lantai terbangun dari rambat beton bertekstur halus; dinding terbangun dari batu bata atau batako terpasang rapi  tanpa pelester atau papan kelas tinggi ‘terserut’ dan pakai lidah penyambung, atap dari bahan seng gelombang, atau asbes gelombang,atau genteng lama dapat digunakan sepanjang biaya perbaikan tidak  melebihi biaya menggunakan seng atau asbes gelombang, tapi dalam pelaksanaannya banyak tidak ditemukan ktidaksesuaian  (WRC)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: