//
you're reading...
Politik & Korupsi

Maraknya Pembangunan Gelap Tanpa Pengawasan

proyek gelapBandung, [BIN].- Maraknya pembangunan gelap khusnya yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, pasalnya banyak ditemukan kegiatan proyek pembangunan infrastruktur sejak dimulai sampai dengan selesainya kegiatan pembangunan kebanyakan ditemukan dilapangan tanpa dipasang papan proyek. Hal ini menunjukan pembangkangan pada aturan khusnya Keputusan Presiden (Kepres) No. 80 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menegaskan suatu kewajiban bagi para pelaksana proyek untuk memasang papan proyek
Ironis memang, sejumlah proyek pembagunan yang ditemukan di Kabupaten Bandung, baik proyek pembangunan infrastruktur bangunan sekolah, fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, proyek TPT dan Kirmir bangunan-bangunan kantor Pemerintah desa, gedung serbaguna dan sebaginya dalam akses keterbukaan informasi publik terkait pelaksanaan pembangunan tersebut terkesan sangat ditutup tutupi.
Contoh kasus proyek tembok penahan tanah (TPT) kirmir jalan Amir Mahmud yang terletak di Desa Ciparay Kecamatan Ciparay, volume sekitar 350 meter dalam penerapannya tergolong asal – asalan, misalnya spesipikasi pada galian pondasi yang seharusnya sekitar 50 cm dilaksanakan hanya sekitar 10 cm sampai 15 cm saja, matrial pasir seharusnya pasir pasang sedangkan yang digunakan jenis pasir hampo, semen seharusnya merek terkenal ‘Tiga Roda” yang digunakan merk ‘padang Cement’ begitupun kadar pemakaian campuran semen adukan tidak menggunakan takaran melainkan sekedar ditabur pakai sendok tembok, papan proyek tidak ada.
Lebih lanjut ketika wartawan Media Berita Investigasi Nasional (BIN) mengorek ke­terangan melalui salah seorang pekerja yang dipercaya saat itu dia mengatakan , “ Mengenai CV / PT dan siapa nama pemborongnya saya tidak tau yang saya tau suka ngontrol kesini kalau tidak salah namanya ‘Usin’ dia pelaksana proyek ini,” paparnya
Selanjutnya sumber menambahkan, soal pengerjaan galian pondasi, takaran untuk campuran bahan adukan maupun bahan matrial kami laksanakan sesuai petunjuk dari ‘Pa Usin‘ itu yang mengatur, saya disini sebatas bekerja sebatas pelaksana saja,” Ujar sumber. Kepada Media BIN.
Memang benar, penulisan papan proyek sebagaimana dimaksud pada Kepres No. 80 Tahun 2013 tersebut mewajibkan untuk mencantumkan spesipikasi proyek seperti; besaran anggaran, sumber pembiayaan, volume proyek, waktu dan tempat kegiatan proyek dan mencantumkan nama serta identitas perusahaan kontraktor yang melaksanakan proyek hal ini dimaksudkan sebagai pelayanan informasi public atas pelaksanaan satuan kegiatan pembangunan infrastruktur.
Keberatan pemasangan papan proyek ini mengindikasikan suatu kelalian dan kurangnya disiplin Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) didalam melaksakan pengawasan internal. Kemudian para kontraktor sendiri sebagai rekanan pelaksana proyek bersikap semaunya tanpa pengawasan secara internal maupun dari pihak eksternal. Fenomena ini mengesankan adanya unsur kesengajaan agar masyarakat sebagai control social tertutup untuk memperoleh informasi.
Pembangunan tanpa papan proyek ini banyak sekali dijumpai pelaksanaan ditingkat daerah, kecamatan maupun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan, tentu saja hal ini mengundang banyak pertanyaan bagi kalangan masyarakat yang ingin tahu informasi apakah pemenangannya sistem tender atau penunjukan langsung (PL), apakah anggaran bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Daerah, P4D, PNPM, PPIP Aspirasi atau apa? Untuk sekedar ingin mengetahui sumber anggaran saja cukup sulit, ini menunjukan masih mahalnya menjalankan prindip transparansi.
Sementara itu pengawasan internal maupun dari kalangan media social control kurang terjalin akses informasi yang berkesinambungan, bahkan terkesan sangat tertutup rapat kendatipun fakta yang ada secara kasat mata proyek pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi rencana anggaran proyek.
Karena itu hasilnya tidak heran lagi jika target yang dikejar rekanan pelaksana proyek tersebut sekedar hitungan kwantitas alias asal jadi meski megurangi spek dan penggunaan bahan matrial tanpa memperhatikan kwalitas. Pantas saja jika kemudian ditemukan kasus-kasus proyek pembangunan yang hanya dalam tempo hitungan bulan setelah selesai kembali mengalami keruksakan bahkan ada yang sampai ambruk lagi. (Tim WRC)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: