//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional, Politik & Korupsi

Maraknya Pungli di Sekolah Dana BOS Kemana? Sekolah Rame-Rame Mainkan Dana BSM

Dra. Hj.Sulfah Kepala Sekolah SMP  Mandalasari

Dra. Hj.Sulfah Kepala Sekolah SMP
Mandalasari

smp mandalasari aBandung, (BIN).- Kendatipun bantuan dana program wajib pendidikan dasar secara berkesinambungan terus bergulir ke sekolah, tapi tidak menyrutkan pemungutan dari pihak murid, banyak ditemukan kasus pungli pada orangtua murid yang dilakukan oleh oknum di lingkungan sekolah melalui peranan komite sekolah. Pungutan biaya tambahan ini tentu saja dikemas melalui program pada rencana pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang kemudian dijadikan dalih kekuarangan anggaran yang sesungguhnya pembiayaan dapat tercukupi melalui dana operasional sekolah (BOS).
Selain itu pemerintah meluncurkan kebijakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dialokasikan untuk membantu berbagai keperluan sekolah khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Adapun pengelolaannan dana BSM sebagaimana diuraikan di dalam panduan pelaksanaan pengelolaan BSM tahun 2013, Bab I huruf (g) tentang pemanfaatan dana BSM, Direktorat Jenderal Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemenpera RI) mengatur peruntukan dana BSM yaitu; dialokasikan untuk pembelian buku dan alat tulis, pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah, seperti sepatu, tas, pakaian dan lain-lain, biaya transportasi ke sekolah. uang saku siswa ke sekolah dan Biaya kursus/les biaya tambahan kegiatan diluar lingkungan sekolah.
Lebih lanjut pada Bab V, huruf (d) tentang sekolah, secara tegas melarang pihak sekolah manipulasi jumlah siswa penerima BSM dengan maksud untuk memperoleh bantuan lebih besar; lebih tegas lagi bahwa, tidak dibenarkan melakukan pungutan dan pemotongan dalam betuk apapun dan alasan apapun juga, dan pihak madrasah/sekolah mengumumkan daftar penerima BSM.
Fakta dilapangan banyak dijumpai sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang diduga telah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan dana BSM dengan mencari-cari alasan untuk menutupi kekuarangan RAPBS tanpa memperhatikan petunjuk pengelolaan dan peruntukan BSM khusnya bagi siwa kelas III yang kemudian anggarannya dilihkan untuk biaya les pemantapan Ujian Negara (UN), perpisahan diluar sekolah dan menutupi devisit anggaran sekolah lainnya.

Kadisdik Kab. Bandung Ang­kat Bicara
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Drs. H. Agus Firman Zaini M.Pd. M.Si, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan,”Tidak di benarkan kan untuk sekolah swasta dan Negri yang memungut biaya ujian. Pasalnya semua pembiayaan ujian sudah mendapat subsidi dari pemerintah daerah dan pusat,” ujar Kadisdik.
Masih kata Agus Firman, “Dalam hal ini pemerintah mengancam akan menindak tegas sekolah sekolah baik swasta maupun negeri mulai tingkat SD/MI,SLTP/MTS.SMK/MA.yang kedapatan memungut biaya ujian akhir bagi siswa,” tandasnya
Bahkan biaya oprasional sekolah, tambah Kadisdik Kabupaten Bandung, mengatakan, “biaya pelaksanaan ujian ahir bagi siswa tingkat SD/MI,SLTP/MTS.SMU/MA, telah disubsidi oleh pemerintah termasuk honor pengawasan ujian jumlahnya sangat besar di pastikan mencukupi, sehingga pihak sekolah tidak di benarkan lagi memungut biaya apa pun selama berkaitan dengan pelaksanaan ujian dan perpisahan,”
Ditambahkan pula , meski pihak sekolah berdalih sudah melakukan rapat dengan orang tua siswa tapi itu tidak di benarkan apalagi dengan tidak adanya berita acara di waktu rapat, melain kan dengan daptar hadir saja yang terkesan d paksakan,Tandas Kadisdik kepada Media BIN
Pengawasan pengelolaan dana BSM ini semestinya dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran BSM sehingga benar-benar dapat membantu untuk keperluan pemerataan akses pelayanan pendidikan ksusnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Pungli SMP Mandalasari
Berdasarkan keluhan dari sejumlah orangtua murid siswa di kelas III SMP Mandalasari-Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung yang merasa keberatan atas pungutan biaya program pemantapan UN dan acara perpisahan sebesar Rp. 400 ribu per siswa, hal ini dirasakan cukup memberatkan bagi para orangtua murid, sementara keputusan sebelah pihak sifatnya dipaksakan, karena tidak ada berita acara kesepakatan sewaktu diadakan rapat di sekolah.
Menanggapi hal tersebut Kepala Sekolah SMP Mandalasari Dra. Hj. Sulfah saat diminta konfirmasi mengakui tentang adanya pungutan tersebut, dengan alasan biaya untuk ujian tidak cukup, apa lagi dengan adanya permintaan dari beberapa orang tua siswa yang ingin melaksanakan perpisahan di dalam dan di luar sekolah.
“Ya benar, pihak sekolah memungut tambahan biaya tambahan melalui bantuan dari para orang siswa sebesar Rp 400.000. Rincian biaya tambahan tersebut dialokasikan untuk insentif bayar guru ujian praktek, bayar honor guru pengawas ujian sekolah, bayar guru pemantapan, dan pembiayaan kegiatan perpisahan di dalam dan di luar sekolah,” paparnya
Lebih lanjut Hj. Sulffah menambahkan, “Kalau di sekolah swasta itu di bolehkan memungut biaya tambahan, saya merasa tidak keluar dari juknis dan prosedur, “ ungkap kepala sekolah kepada Media Berita Investigasi Nasional saat ditemui diruang kerjanya, belum lama ini.

BSM MTs Kwatul Iman-Pacet
Kausu lainnya ditemukan di sekolah Madrasah Tsanawiyah Kwatul Iman yang beroperasi diwilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Disini perlu dijelaskan bahwa secara kelembagaan sekolah MTs ini bernaung dibawah kewenangan institusi Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung, menyusul surat klarifikasi Media BIN yang disampaikan ke sekolah tersebut pada 14 Maret 2014, khusnya terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana BSM Tahun Anggaran 2013/2014.
Berdasar temuan dan keterangan narasumber yang dihimpun Media BIN menyebutkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Penyimpangan dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) Tahun Anggaran 2013/2014, yang seharusnya diberikan untuk siswa penerima bantuan, tetapi menurut keterangan dari sejumlah orangtua murid bahwa dana BSM tersebut tidak diberikan untuk keperluan siswa penerima BSM, melainkan habis untuk belanja hal-hal lain oleh pihak oknum sekolah yang bersangkutan. Namun disayangkan kendatipun surat klarifikasi telah disampaikan namun pihak sekolah MTs Kwatul Iman tidak bersedia memberikan konfirmasinya.

BSM MTs dan MA Al-Ikhlas
Kasus serupa dikeluhkan pula oleh sejumlah orangtua murid MTs dan MA Al-Ikhlas di wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Pacet
Kepala sekolah MA Aliklas Ahmad Sopiyan kepada Media BIN menjelaskan, “Penarikan dana BSM tersebut sifatnya sukarela sumbangan atas dasar persetujuan dari semua orangtua murid yaitu bantuan kekuarang biaya untuk kegiatan para Ujian Negara (UN)seperti; biaya pemantapan ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan pembiayaan acara perpisahan siswa di kelas III,” papar Ahmad Sopyan.
Namun hal itu berbeda dengan keterangan dari orangtua murid yang prinsipnya mempertanyakan dana BSM yang seharusnya dipergunakan untuk membantu keperluan siswa penerima BSM namun sebaliknya dipergunakan untuk pembiayaan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dan penggunaan anggaran program BSM sendiri. (D. Firman/TIM)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: