//
you're reading...
Nasional

Hindari ‘Main Mata’ dengan Caleg KPU dan Panwaslu Bukan Agen Sebuah Sindikat Politik

“Sesuai tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dapat bertindak tegas dalam penangani pelanggaran yang ditemukan serta menghindari ‘ Main Mata’ dengan para caleg maupun partai politik. KPU dan Panwaslu sebagai lembaga komisioner penyelenggara Negara, bukan merupakan agen dari sebuah sindikat politik,”

pemilu-2014Bandung, (BIN).- Disampaikan oleh sejumlah elemen Ormas, Parpol, LSM dan masyarakat menyusul ditemukan indikasi adanya pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 09 April 2014 khusnya Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Kecamatan Nagreg dan Kecamatan Cikancung seperti money politic, diskriminasi dan keberpihakan oknum kepanitiaan di TPS menggiring pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk caleg/partai politik tertentu serta ditemukan pula kelalaian kelengkapan administrasi pemilu yaitu tertukar surat suara untuk pemilih DPT di Dapil yang lain.
Sesuai laporan hasil pemantauan Media Berita Investigasi Nasional (BIN) menemukan dugaan pelanggaran baik dilakukan unsur penyelenggara pemilu maupun pihak caleg saat sebelum pemilihan, sedang pelaksanaan dan sesudah pemilihan. seperti ditemukan pada sebelum pelaksanaan pemilu ada beberapa kegiatan diduga melakukan kampanye tersembunyi Caleg DPR-RI Ir. Roestanto Wahidi, dari pemilihan Daerah Jawa Barat Dapil II, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung.
Selain ditemukan adanya dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas tempat umum karena saat itu memakai fasilitas Kantor Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek menjadi tempat acara pertemuan dengan berdalih pembahasan program PPIP dan P4IP pada saat itu juga disinyalir ada dugaan pelanggaran berkampanye tersembunyi dan pemberian bingkisan berupa barang pada calon pemilih, padahal saat itu waktunya terhitung sebelum masa berkampanye.
Dengan dugaan pelanngaran tersebut Komisioner Bidang Pengawasan dan Penindakan Panwaslu dan KPU Kabupaten Bandung seharusnya cepat tanggap melakukan penindakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi sangat disayangkan masukan atas temuan-temuan itu nampaknya diabaikan oleh KPU dan Panwaslu.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam hal itu diharapkan dapat menjaga sikap dalam menjalankan proses berdemokrasi dan tetap konsisten mengedepankan prinsip pemilihan umum, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.” Ungkap narasumber kepada Media BIN.
Contoh lain ditemukan pula pelanggaran oleh oknum Ketua RW yang juga merangkap selaku ketua TPS II, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sehubungan itu diduga telah menyalah gunakan wewenang sebagai ketua TPS, tepatnya pada 07 April 2014 di TKP ditemukan berupa barang bukti selembaran memo tertulis yang ditanda tangani oleh ketua RW 02 Abyan Burhanudin S.Pd.I, Desa Panenjoan yang pada intinya dibuat untuk menggiring para pemilih di DPT memilih kepada kandidat tertentu Caleg DPR-RI dan Caleg DPRD Kabupaten Bandung.

scan0009Menurut warga, selembaran Memo yang dibuat dan ditanda tangani tersebut disatukan sebagai lampiran dengan undangan ke TPS (surat panggilan) dari KPU disebar untuk dibagikan ke masing-masing pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Nama calon legislatif yang dimaksud yaitu Caleg DPR-RI Ir.H. Roestanto Wahidi, Kandidat, kader dari Partai Demokrat dan Caleg DPRD kabupaten Bandung Deni Priyatno, Nomor urut. 5 untuk Dapil IV yang diusung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).scan0008

Keberpihakan oknum ketua TPS ini, tidak hanya ditemukan diwilayah TPS II saja, melainkan didapat pula informasi memo pengarahan yang serupa ditemukan pada pemilih   di wilayah tempat pemungutan suara (TPS) lain, Desa Panenjoan ini. Fenomena yang ditemukan mengisyaratkan adanya konspirasi pihak eksternal yang memainkan kesempatan melalui tangan-tangan oknum didalam kepanitiaan pemilihan me-mobilisasi para pemilih untuk kepentingan caleg dan partai politik tertentu.
Dari keterangan narasumber dan koresponden yang dihimpun Media Berita Investigasi Nasional terdapat pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu tanggal 09 April 2014 ada permasalahan lain yaitu surat suara untuk pemilih di Dapil II wilayah Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, tertukar dengan surat suara untuk pemilih di TPS I dan TPS II Daerah Pemilihan IV Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek.
Sehubungan hal temuan tersebut masalahnya telah disampaikan melalui Panwaslu Kecamatan dan dilanjutkan ke Panwaslu Kabupaten Bandung dan KPU dan bilamana tidak ditangani serius maka masyarakat akan menindak lanjuti ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu RI.

scan0007Menanggapi hal ini Kepala Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka Deden menerangkan kepada Media BIN terkait temuan surat edaran pihaknya membenarkan adanya permasalahan tersebut, sementara itu Kades Deden juga mengatakan bahwa sanksi bagi orang yang bersangkutan diberhentikan dari tugas dan jabatannya yaitu sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara berlangsung yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, karena apa yang ditemukan di masyarakat tersebut dinilai melanggar kode etik dan sumpah jabatan sebagai ketua TPS yang seharusnya bersikap netral.
Disini KPU dan Panwaslu jangan tinggal diam karena oknum telah diberhentikan dari tugas dan jabatan ketua TPS, mestinya KPU dan Panwaslu menyelidiki lebih lanjut tentang keterlibatan pihak lain yang berkepentingan atas ditemukannya surat edaran yang diberikan kepada pemilih di DPT, pasalnya menurut narasumber yang dapat dipercaya bahwa ditemukan pula memo yang serupa diberikan untuk para pemilih di TPS-TPS lainya yang berada di Desa Panenjoan tersebut.
Temuan baru yang terindikasi dugaan pelanggaran money politic yang berpotensi menjadi kasus sengketa pemilihan umum calon legislatif DPR-RI, DPRD dan DPD tahun 2014 di daerah pemilihan IV ditemukan di wilayah Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung sehubungan kasus politik uang yang dilakukan tim sukses untuk pemenangan Caleg DPRD Kabupaten Bandung, karena didapat barang bukti berupa beberapa lembar pecahan uang kertas yang telah dibagikan kepada para pemilih di wilayah Kecamatan Cikancung, yang diperoleh dari warga. Kasus temuan tersebut kini telah dilaporkan untuk diproses kebenarannya melalui Panwaslu dan KPU Kabupaten Bandung.
Menangani pelanggaran yang ditemukan tersebut, beberapa Ormas, LSM dan tokoh masyarakat meminta KPU dan Panwaslu cepat tanggap untuk memproses temuan-temuan masalah yang kemudian ditangani sesuai dengan peraturan yang ada, terkait kinerja KPU dan Panwaslu dituntut bertindak secara proporsional, profesional dan menjaga wibawa selaku penyelenggara Negara dalam pemilihan umum tahun 2014 harus benar-benar mendapat kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat.

Perlu disadari pula bahwa pemilu Calon Legislatif DPR-RI DPRD dan DPD asli merupakan proses demokrasi hasilnya sangat diharapkan dapat melahirkan figur-figur perwakilan rakyat yang berkualitas dan tanggungjawab untuk membawa aspirasi perubahan untuk memajukan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat. ( M.JAM’U//TIM WRC)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,113 hits
%d bloggers like this: