//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

Bawaslu RI Temukan Pelanggaran Pemilu Secara Masif

Media BIN–Selama perhelatan Pemilu legislatif 2014, Bawaslu menemukan tiga jenis pelanggaran yang masif terjadi di berbagai daerah. Ketua Bawaslu, Muhammad, mencatat tiga jenis pelanggaran tersebut adalah politik uang, tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan (Dapil) dan perubahan rekapitulasi suara.
Mengenai surat suara yang tertukar dan sudah tercoblos, Muhammad mengatakan Bawaslu sudah merekomendasikan kepada KPU agar dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan dapil. Bawaslu juga merekomendasikan pemungutan suara ulang atau susulan di daerah yang surat suaranya tertukar. Bawaslu melakukan pengawasan ketat terhadap proses pemungutan suara ulang yang dilakukan di berbagai provinsi.
“Kalau surat suara tertukar itu menghilangkan hak warga negara untuk memilih. Kita tidak mungkin membiarkan warga ‘memilih yang bukan wakilnya’ karena surat suara tertukar,” kata Muhammad dalam jumpa pers di Media Center Bawaslu Jakarta.
Bawaslu juga mendapat laporan atas indikasi kuat adanya kecurangan melalui perubahan rekapitulasi suara. Dari laporan itu Muhammad mengatakan Bawaslu sudah mengantongi data yang menunjukkan adanya indikasi kecurangan itu. Selaras hal tersebut ia mengatakan Bawaslu bakal merekomendasikan agar dilakukan penghitungan suara ulang, terutama di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) yang hasil pemungutan suaranya terindikasi dimanipulasi.
Bawaslu berusaha mencegah agar kecurangan itu tidak meluas sampai ke tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK). Caranya, jika terjadi perbedaan hasil rekapitulasi suara di tingkat PPS maka langsung dibenahi di tingkat tersebut. Terkait politik uang Muhammad mengaku untuk saat ini Bawaslu belum menghimpun data secara lengkap. Namun dalam waktu dekat informasi itu akan segera diperbaharui dan dapat dipublikasikan.
Untuk menuntaskan persoalan itu Muhammad mengatakan berbagai bentuk pelanggaran yang ditemukan, termasuk yang dilaporkan masyarakat pemantau Pemilu bakal ditindaklanjuti. Bahkan untuk beberapa kasus seperti tertukarnya surat suara Bawaslu sudah merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di daerah yang bersangkutan.
Kmisioner Bawaslu, Daniel Zuchron, mengatakan jika pelanggaran yang terjadi tergolong pidana Pemilu maka akan dikoordinasikan lewat sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Menurutnya pihak-pihak yang melakukan manipulasi dalam rekapitulasi suara akan dijerat secara hukum. Sebab pelanggaran itu tidak dapat dibiarkan karena terbukti mengubah hasil pemungutan suara. “Jadi manipulasi yang dilakukan untuk mengubah hasil Pemilu, akan kami kejar pelakunya,” ucapnya.

Pemindahan Hasil Penghitungan ­Suara Adalah Pidana
Upaya seseorang atau penyelenggara Pemilu untuk mengubah penghitungan hasil perolehan suara diancam dengan pidana penjara 3 – 4 tahun. Bagi penyelenggara yang melakukan tindak pidana, hukuman ditambah sepertiga dari pidana tersebut. “Saat ini ada upaya pihak-pihak tertentu yang mendekati penyelenggara dan meminta untuk mengubah hasil penghitungan. Untuk itu kami peringatkan seluruh pihak tidak melabrak aturan,” ujarnya.
Selain pidana penjara, lanjutnya, pelaku yang mengubah hasil perolehan suara juga akan dikenakan denda. KPU mengimbau petugas KPPS, PPS dan PPK bekerja dengan menjunjung tinggi integritas serta tidak mengubah hasil penghitungan perolehan suara.
Ia menjelaskan hal itu diatur dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana 4 tahun dan denda 48 juta.
Sementara pada pasal 312 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana pasal 181 ayat 4 dipidana 3 tahun denda Rp36 juta.
Ia mengakui, penghitungan suara hingga tahap selanjutnya rawan manipulasi, namun hal itu bisa dicegah dengan pengawasan serta menaati kode etik penyelenggara pemilu. (TIM WRC)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,290 hits
%d bloggers like this: