//
you're reading...
Politik & Korupsi

Tindak Pidana Korupsi di RSUD dr. Soedarso Pontianak Mulai Terkuak

rs sdrsdoKALBAR-BIN,- Dugaan korupsi yang telah terjadi pada RSUD dr. Soedarso Pontianak diperkirakan sudah berlangsung cukup lama. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat RSUD dr. Soedarso belum pernah terungkap sama sekali. Berdasarkan data yang diperoleh Tim Investigasi di lapangan diketahui Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan atau Tindak Korupsi yang sudah dilakukan diantaranya, adalah sebagai berikut :
Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Minimal Senilai Rp. 1.711.325.000. Telah Dikuasai oleh Pihak Ketiga dan Beberapa Dalam Status Sengketa yaitu Aset Tetap Tanah Jalan dr. Soedarso pada RSUD seluas 15.050 M2 dikuasasai pihak ketiga.
Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Minimal Senilai Rp. 908.415.000,00 seluas 341.834 m2 Telah Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin dan Berpotensi Untuk Dikuasai yaitu Tanah Seluas 44.625 M2 dihuni oleh warga masyarakat dan Tanah Seluas 29.448 M2 belum dikembalikan dan dikosongkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Tanah di Jalan dr. Soedarso Pontianak pada RSUD dr. Soedarso Seluas 74.073 m2 Digunakan Oleh Pihak Ketiga dan Berpotensi Untuk Dikuasai Pihak Ketiga
Daftar Rekening Atas Nama Pemprov. Kalbar Tidak Memiliki Ijin Pembukaan Rekening dari Gubernur dengan Nomor Rekening 1001000238 (Bend. Rutin RSU. Dr. Soedarso ), 1001001051 (Bend. Gaji RSU. Dr. Soedarso), 1021190899 (RSU. Dr. Soedarso) dan Daftar Rekening Penampungan pada Bendahara Tanpa Ijin Pembukaan Rekening dengan Nomor Rekening 1025566609 sebesar Rp. 188.366.155,98 yang digunakan untuk menampung setoran klaim pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD dengan Pihak Ketiga dan klaim Jamkesda berdasarkan kerjasama RSUD dengan Kab / Kota.
Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 111 ayat (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Penyusunan Anggaran tidak sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada SAP,Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada sebesar Rp.33.299.748.919,00, Realisasi Jasa Pelayanan kesehatan sebesar Rp. 35.225.820.178,00 dikurangi dengan belanja Balancing Komite Medik dan Dana Umum dan Operasional sebesar Rp. 1.926.071.259,00.
Sistem Pencatatan, Pelaporan dan Pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Belum Memadahi sehingga Penyajian Saldo Aset Tetap pada Neraca Pemprov. Kalbar per 31 Desember 2011 senilai Rp. 481,116,855,599,90 tidak diyakini kewajarannya.
Daftar barang dalam kondisi rusak berat sebanyak 7 unit senilai Rp. 1.916.732.500,00 masih disajikan sebagai aset tetap pada Neraca dan belum diusulkan untuk dihapuskan. Anaestesi Apparatus Merk Bast Heal Thacare S, Sumber APBD, Tahun 1996 sebanyak 1 Unit senilai Rp. 139.877.000,00.
Flekibel Colommoscope Merk Pentax, Sumber APBD, Tahun 1994 sebanyak 1 Unit senilai Rp. 119.940.000. Gunting Bengkok Merk -, Sumber APBD, Tahun 1999 sebanyak 5 Buah, harga per unit Rp. 66.790.000 dengan jumlah total senilai Rp. 333.950.000.
Somaton Merk Siemen – Germany, Sumber APBD, Tahun 2008 sebanyak 1 Unit senilai Rp. 365.000.000, Ventilator Merk Siemen 900 C, Sumber APBD, Tahun 2003 sebanyak 1 Unit senilai Rp. 640.840.500. Anaestesi Apparatus Work S Merk Ohmeda Exel 110, Sumber APBD, Tahun 1995 sebanyak 1 Unit senilai Rp. 199.800.000.
Mansel Tensi Dewasa Merk -, Sumber APBD, Tahun 1998 sebanyak 1 Unit senilai Rp. 117.325.000. RSUD Dr. Soedarso (2003–2009) Tagihan Atas Pasien Keluarga Miskin dan Tidak Mampu Bayar Biaya Perawatan Total Kerugian Negara atau Kewajiban Setor: Rp. 2,865,348,043 disetor : Rp. 708,606,923.
Sisa Kerugian Negara atau Kewajiban Setor : Rp. 2,156,741,120. Terdapat Kesalahan Pengganggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Sebagai Belanja Barang Sebesar Rp. 42.440.614.845 pada RSUD Soedarso, RSJ SKW dan RS Khusus Provinsi Kalbar.
Diharapkan kepada penegak hukum untuk mengusut kasus ini sampai tuntas dan tidak pandang bulu siapa pun mereka, mengingat Undang-undang yang berlaku dan Lembaga Penyelenggara Negara sebagai pelaksananya seperti KPK semakin serius membrantas segala tindak korupsi yang terjadi. Karena selama ini masyarakat kecil yang selalu menjadi tumbal. (FADLI).

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: