//
you're reading...
Politik & Korupsi

Warga Tuntut Dana BSPS Kemenpera RI Korupsi Melalui Mark-Up Harga Satuan Bahan Bangunan dan Tidak Transparan

DSCF4576Bandung, (BIN).–Dalam setiap transaksi jual-beli suatu kelajiman penetapan tarip harga seharusnya terbuka sesuai dengan harga umum dipasaran, namun tidak berlaku bagi Suplplier bahan bangunan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemenpera RI) sebab fakta dilapanagan terbukti tidak memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen kelompok penerima bantuan (KPB) BSPS tersebut.
Dugaan penyimpangan dan penyalah gunaan anggaran terbukti dengan bahan bangunan yang dikirim melalui supplier ke KPB. Sementara itu Supplier tidak transparan memberikan kepastian harga satuannya kepada KPB, melainkan hanya diminta tanda tangan pada blanko bon pengiriman barang tanpa dicantumkan nominal harga satuan barang. Karena itu masyarakat merasa kebingungan untuk berhitung berapa jumlah nominal bahan bangunan yang telah diperoleh masing-masing penerima bantuan itu.
Bahwa bahan bangunan yang didistribusikan kepada penerima bantuan sampai sekarang pun tidak ada kejelasan yang pasti oleh karena itu mereka secara inisiatif menyusul ke supplier meminta kejelasan soal harga, namun hasilnya selalu nihil sebab pihak supplier sendiri enggan memberikan rician tarif harga satuan bahan bangunan kepada warga. Demikian disampaikan sejumlah sumber kepada Media Berita Investigasi Nasional.
Bahan bangunan yang dikirimkan ke KPB pada pencairan tahap I & II, bila diuangkan berdasarkan perhitungan harga eceran tertinggi (HET) di toko matrial bahan bangunan pada umumnya terhitung rata-rata hanya memperoleh bantuan senilai Rp.3.500.000 dan paling besar maksimumnya Rp5.000.000 tentu saja ini tidak sesuai jumlah nominal anggaran BSPS masing-masing sebesar sebesar @ Rp.7.5 juta/unit.
Kendatipun keterangan yang diperoleh masih simpang siur tapi sempat ada bocor bahwa harga satuan untuk beberapa komoditas seperti; semen Neto: 40 Kg, harga eceran tertinggi dipasaran @Rp 53.000/zak, kemudian dihargakan kepada KPB Rp 66.500/zak, bata kualitas local pasar seharga @Rp550/buah, kemudian dihargakan Rp650-800/buah, pasir dipasaran seharga Rp 800 000,-/truck, (muatan angkutan sekitar 8-9 m3), lalu kepada KPB seharga @ Rp. 1200 000 bahkan dikabarkan sampai jatuh harga sebesar Rp. 1.800.000 per truck (untuk muatan kubikasi pasir sekitar 7 m3), genteng seharga @Rp. 1350/buah, sedangkan kepada KPB ditarip seharga @Rp.1800-2000/buah, alhasil bahan bangunan tersebut dijual ke KPB dengan harga satuan yang tidak logis.
Entahlah berapa harga sebenarnya yang dibebankan kepada KPB, yang pasti pada pencairan tahap I dan II masing-masing hanya memperoleh kiriman bahan bangunan rata-rata senilai Rp3.5 juta karena itu masyarakat merasa sangat-sangat kecewa pasalnya rumah gubuk yang mereka tempati paska direhab melalui biaya BSPS hasilnya tidak lebih baik dari sebelumnya malah banyak ditemukan rumah yang tidak lagi bisa ditempati karena perbaikan rumah sampai sekarang terkatung-katung karena kehabisan bahan bangunan. Wajar jika penerima bantuan kemudian bertanya-tanya dikemanakan duit anggaran BSPS Rp7,5 juta itu?
Lebih lucun lagi, sehubungan didistribusi pengiriman bahan bangunan kepada masing-masing peneriama dana BSPS itu tidak mencapai standar nilai jumlah nominal anggaran program BSPS yang diterima oleh masing-masing KPB, sehingga muncul modus baru dimana ada keterangan dari sejumlah warga penerima BSPS yang mengakui pihaknya diminta untuk mau mengakui bila sewaktu-waktu ada inspeksi mendadak (Sidak) ke lapangan dari pihak manapun bahwa pengiriman bahan-bangunan barang yang telah diterima oleh masing-masing KPB supaya diakui sepenuhnya sudah diterima dengan nilai jumlah nominal sebesar Rp.7,5 juta, kendatipun yang sebenarnya bahan bangunan yang telah diterimanya rata-rata hanya senilai jumlah harga Rp3,5 s/d Rp.5 juta.
Modus kebohongan ini kabarnya diarahkan oknum pokmas dan kades yang bersangkutan, disini terungkap rencana menipulasi data anggaran belanja yang disinyalir untuk kepentingan SPJ dan menutupi perbuatan korupsinya, dari penelusuran bahwa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan dana BSPS tidak lepas dari konfirasi para oknum tidak bertanggungjawab untuk kepentingan diri sendiri dan segelintir orang kendatipun merampas hak-hak masyarakat kecil yang seharusnya dapat menyelesaikan perbaikan kualitas rumah tidak layak huni. (TIM WRC)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,113 hits
%d bloggers like this: