//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

Karut Marut Manajemen BPBD Pati

“Arogansi kepala Pelaksana BPBD PATI Ir Sujono MM sangat mendominasi dan tidak mendukung program Bupati NOTO PROJO BANGUN DESO”

Kepala Pelaksana BPBD Pati Ir Sujono,MM

Kepala Pelaksana BPBD Pati Ir Sujono,MM

Kasi Kesiap siagaan BPBD Pati Taufan Wicaksono

Kasi Kesiap siagaan BPBD Pati Taufan Wicaksono

Pati, (BIN).- Megah dan resprentatif nya gedung BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pati yang di bangun dengan anggaran APBD sebesar Rp.4 milyard tidak sekokoh dan seanggun dengan kuatnya bangunan gedung. Sangat buruk, rapuh dan amburadul kinerja dan penerapan manajemen dalam mengatur sdm dan relawan maupun penanganan korban bencana alam.Para relawan telah menghadap dan menyampaikan keluhan kepada Bupati dan Sekda Pati karena merasa di dzolimi oleh kepala pelaksana BPBD Pati.
Gedung BPBD Pati mulai berdiri 14 Januari 2014 sudah menyiapkan sumber daya manusia yang seharusnya di isi oleh pegawai yang profesional terdiri dari kepala bpbp,kepala pelaksana, sekretaris, 3 kabid, dan masing masing kabid 2 kasi, (BPBD tipe A), di harapkan dapat segera melakukan penanganan bencana alam, mampu mendata jumlah korban, memberi bantuan tepat sasaran dan profesional dalam memberikan pertolongan.
Namun ironisnya justru di dalam manajemen sendiri terjadi ketimpangan koordinasi lintas bagian dan amburadul dalam memberi pertolongan korban bencana karena relawan yang terbentuk kurang profesional dan asal comot dalam perekrutan, karena tidak menggunakan landasan dasar peraturan perundanganyang ada, dan PERKA BNPB no 17 tahun 2011 tentang pedoman relawan penanggulangan bencana.
Pedoman materi peraturan kepala BNPB no 17 tahun 2011 tentang pedoman relawan penanggulangan bencana, bahwa BPBD adalah lembaga pengguna relawan dalam penggunaan pengerahan massa, bukan melakukan perekrutan, sedangkan untuk perekrutan relawan adalah dari lembaga pembina atau organisasi induk relawan. Sedangkan peran BNPB dan BPBD membantu lembaga/ organisasi untuk pembinaan kelembagaan dan memberi dukungan manajerial sdm untuk penguatan kelembagaan relawan.Unsur pelaksana BNPB dan BPBD dapat membentuk satuan tugas bukan melakukan pembentukan relawan,
Lucunya Kepala BPBD pati melakukan pembentukan relawan TIM SAR BPBD PATI dengan kesewenangan nya tidak berdasar pada aturan BPNB pusat. Evakuasi korban bencana sangat kurang profesional karena relawan yang ditugaskan tidak memiliki peran dasar pelatihan maupun pengalaman dalam evakuasi korban, sedangkan
Relawan Senior yang tergabung dalam organisasi/ kelembagaan justru di abaikan dan jarang di tugaskan dalam evakuasi korban, padahal mereka telah banyak mengenyam pelatihan dasar bahkan masuk dalam juara tingkat nasional dalam penanggulangan bencana. Ironis sekali ada apa sebenarnya di balik ini ?
Ada kebobrokan yang perlu di Uangkap bahwa uang lelah relawan juga tidak transparan, mereka merasa haknya di potonng tidak sesuai dengan kesepakatan.Disampaikan oleh relawan bahwa awal masuknya relawan SAR Kesbangpollinmas ke BPBD Pati Kasi Kesiap siagaan Taufan Wicaksono dengan kepala pelaksana BPBD PATI Ir Sujono MM, menjanjikan setiap evakuasi akan mendapat uang lelah Rp 100.000,- per orang .namun kenyataan Relawan senior tersebut hanya menerima Rp 20.000,- belum termasuk uang piket per orang mendapat Rp 25.000,- masih dipotong 10 % dan bahkan ada yang menerima separo, itupun hampir satu tahun baru dicairkan.
Dana evakuasi dan lain lain , mulai bulan januari – Pebruari 2012 saat terjadi banjir terbesar di kota pati pada saat itu juga di kunjungi ketua PMI pusat Yusuf Kalla , relawan hanya menerima sebesar Rp 250.000,dipotong 10% tanpa ada bukti tanda terima dari Sutiknya ( Komandan Relawan Penanggulan Bencana ) status PNS PU Bina marga propinsi yang keseharian selalu siap – siaga di Posko BPBD PATI. Hal ini menunjukan ada indikasi penyimpangan anggaran/ Korupsi di lingkungan BPBD.
Arogansi kepala Pelaksana BPBD PATI Ir Sujono MM sangat mendominasi dan tidak mendukung program Bupati NOTO PROJO BANGUN DESO , terbukti pelaksanaan BPBD di Kab pati tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang telah di tetapkan oleh BNPB.
Kasus tidak kondusifnya relawan penanggulangan bencana dengan kepala pelaksana BPBD dan kasi kesiap siagaan tidak hanya sekali saja namun hal ini terjadi berulang kali, bahkan selang beberapa bulan setelah terbentuknya BPBD PATI, relawan sempat mogok tidak piket di posko BPBD.
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi cahyo tidak mengelak dan membenarkan keterangan para relawan saat di konfirmasi .”Benar mas bahwa terjadi kurang kondusif antara kalaksa BPBD dengan para relawan karena banyak anggaran yang di sunat dan tidak sesuai dengan aturan .”jelasnya. namun disayangkan beberapa dihubungi kepala pelaksana BPBD Pati Ir Sujono MM, untuk klarifikasi dia belum bersedia memberi jawaban.
Tim Relawan Senior masih berharap ada penyelesaian terbaik dari Bupati Pati untuk menyelesaikan karut marutnya manajemen BPBD PATI yang tidak berdasarkan Perda no : 4 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Pati dan PERBUB NO: 44 tahun 2012 tentang penjabaran tupoksi dan tata kerja unsur pelaksana BPBP PATI, dan berharap masih berpegang teguh dengan Slogan ” NOTO PROJO BANGUN DESO.” (Indro Bin)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: