//
you're reading...
Nasional, Politik & Korupsi

Aparat Wajib Tangani Kasus Dugaan Penyelewenagan Program Reguler BSPS dan Peluncuran Aspirasi RTL

” Diduga adanya konfirasi mark-Up Harga satuan Bahan Bangunan yang member peluang korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan program regular BSPS tahun anggaran 2013 dan realisasi peluncuran aspirasi RTLH pada kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2012.”


Pembangunan RTLH yang tidak ada kelanjutannya

Pembangunan RTLH yang tidak ada kelanjutannya

Bandung, (BIN).- Kasus dugaan penyimpangan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga selaku supplier Bahan Bangunan, sementara itu fungsi pengawasan Internal melakukan sebatas laporan administrasi. Sedanghkan aparat penegak hukum didaerah dalam menangani temuan-temuan ini nampaknya bertindak setengah hati tanpa ada tindakan lebih lanjut.
Redaksi Berita Investigasi Nasional beberapa surat telah dilayangkan untuk mengkalirifikasi prihal dugaan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan pengelolaan anggaran dana BSPS Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013. Temuan tersebut diantaranya; terkait sasaran penerima bantuan  program; adanya dogaan manipulasi data administrasi pengelolaan anggaran (Rencana Penggunaan Dana (RPD)  , Gambar Kerja (GK)  dan proses pencairan yang tidak dijelaskan sebenarnya kepada penerima bantuan);
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya peran serta untuk mendorong pelksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) yang dicairkan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, (Kemenpera RI). Dari pantauan dilapangan sampai saat ini khususnya  di Daerah Kabupaten Bandung dalam pelksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi program peluncuran RTLH dan BSPS Tahun Anggaran 2012-2013.
Kemenpera RI melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya menyalurkan dana BSPS merupakan salah satu program Kemenpera untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang dihuni oleh masyarakat miskin di Indonesia.  Program BSPS Kemenpera RI, direalisasikan melalui jasa Bank BRI dengan anggaran sebesar @Rp 7.500.000,- per unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Realisasi dilapangan potensi penyimpangan anggaran BSPS tersebut  tak terelakan lagi, pengawasan internal Inspektorat wilayah, BPKP Jabar maupun instansi lainnya terkesan lumpuh kurang berfungsi dalam mengatasi tindakan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan program tersebut.
Sehubungan hal  ini sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa Kemenpera RI gagal total dalam mengatasi tindakan penyelewengan yang dilakukan para oknum diberbagai tingkat pengelolaan anggaran dana BSPS. Dari hasil monitoring wartawan Media BIN banyak menemukan indikasi dugaan KKN yang berorientasi hanya kepentingan pribadi dan segelintir orang. Contoh kasus,  ditemukan modus Mark-Up harga bahan bangunan, manipulasi data penerima, pengurangan distribusi matrial, termasuk pemotongan anggaran dari KPB (Kelompok Penerima Bantuan) baik secara langsung maupun tidak langsung.
Memang, beberapa waktu lalu pernah disebutkan melalui Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat RI Dr. Eko D Heripoerwanto, saat diwawancarai kepada wartawan Media Investigasi Nasional mengemukakan, “laporkan apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memotong dana BSPS Kemenpera ini. Sebab dalam pelaksanaan BSPS tidak boleh ada potongan atau pungutan liar,” ujarnya.
Lebih lanjut Eko menjelaskan program BSPS yang dilaksanakan oleh Kemenpera merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat membangun serta meningkatkan kwalitas rumahnya secara berkelompok sehingga lebih layak huni. Namun semua itu hanya basa-basi semata, sebab berdasarkan fakta yang ada para pihak yang berwenang dan instansi terkait terkesan tutup mata dan tutup telinga atas infut dari  masyarakat dalam hal temuan-0temuan dilapangan yang semestinya ditangani dengan sebaik-baiknya namun yang ada justru ‘pembiayran’ yang pada gilirannya prissip program BSPS 2013 yang seharusnya tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran ini menjadi tidak tercapai.
Berikut ini adalah permasalahan yang ditemukan di lapangan, yaitu: terindikasi adanya dugaan konfirasi permainaan Harga satuan Bahan Bangunan yang membuka peluang untuk  bertindak  KKN melalui pihak ketiga selaku supplier Bahan Bangunan; Pengawasan Internal sangat lemah dan  dilakukan  sebatas laporan administrasi.

A. Penerima Bantuan Tidak Se­suai Program BSPS
Pelaksanaan program BSPS Kemenpera RI ini didampingi oleh TPM (Tim Pelaksana Monitoring), dibentuk melalui SKPD (Satuan Kerja Pelaksana Daerah), Dinas Perumahan,Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih), Bidang Pembangunan Perumahan. Program bantuan dana BSPS dialokasikan khusus untuk membiayai kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Namun banyak ditemukan penyalahgunaan dan penyimpangan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan secara kolektif.
Perlu dijelaskan disini bahwa, keterangan yang diperoleh redaksi Media Berita Investigasi Nasional dikabarkan, kuota bantuan biaya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni khususnya yang disalurkan di wilayah Kabupaten, sebelumnya dialokasikan program BSPS untuk Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, sebanyak 2.000 unit. Hal ini diterangkan pada tahap awal kegiatan sosialisasi pendataan dan verifikasi data penerima BSPS. Program BSPS Kemenpera RI sesuai orientasi, “program tuntas desa—Tuntas kecamatan” dalam arti kata alokasi anggaran program BSPS sasarannya adalah untuk menuntaskan peningkatan kualitas RTLH yang dihuni oleh masyarakat miskin khusus desa atau kecamatan pacet yang sebelumnya telah dinilai memenuhi unsur-unsur kriteria  persyaratan program.
Tetapi dalam pelaksanaannya kucuran anggaran program BSPS tersebut distribusinya dipecah kebeberapa wilayah kecamatan yang berada di kabupaten Bandung, dan anehnya lagi ada sebagian penyaluran program BSPS kabarnya dilarikan ke Kabupaten Bandung Barat.  Yang jadi pertanyaan bagaimana bisa alokasi dana untuk Kabupaten Bandung, kemudian sebagian dilarikan ke daerah lain. Padahal penduduk Kabupaten Bandung yang menempati RTLH masih ngantri menunggu santunan pembiayaan program BSPS ini.
Lebih lanjut narasumber saat dimintai keterangan kepada Media Berita Investigasi Nasional menyebutkan desa-desa penerima program BSPS, yaitu: Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang, Malasari Kec. Cimaung, Desa Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot, Desa Cibodas Kec. Kutawaringin, Desa Tanjungwangi, Desa Maruyung, dan Desa Pangauban, Desa Mandalahaji, Desa Sukarame dan Desa Mekarsari Kecamatan Pacet, Desa Babakan dan Desa Mekarsari Kecamatan Ciaparay, Desa Ciwidey, Desa Panundaan, Desa Nengkelan dan Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey
Sedangkan sebagian lagi dilarikan ke Kabupaten Bandung Barat diantaranya; Desa Pangauban Kecamatan Batujajar, Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang, Desa Singajaya Kec. Cihampelas, Desa Cilame Kec. Ngamprah, Desa Selacau Kecamatan Saguling, dan Desa Buninegara. Namun kebenaran informasi ini tentu saja masih perlu diklarifikasi ke SKPD sebagai pelaksana program BSPS di daerah Kabupaten Bandung.
Lebih lanjut Wartawan Media BIN beberapa kali mengirimkan surat untuk klarifikasi yang kemudian ditanggapi menemui Deden Mulyana, ST selaku Ketua TPM (Tim Pelaksana Monitoring) program BSPS Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dia mengatakan prihal program tersebut dibagi dua system pengelolaan, yaitu program leguler BSPS tahun anggaran 2013 dan peluncuran program RTLH melalui aspirasi dewan tahun anggaran 2012 yang kemudian dicairkan tahun 2013.
Karenanya kata Deden Mulyana untuk klarifikasi lebih jelas dari ketoa kelompok penerima bantuan (KPB), sebab KPB yang punya peran dalam pelaksanaan program di masyarakat khusnya untuk pengaturan bagi anggota kelompok masing-masing, mulai pembuatan gambar kerja (GK) rencana penggunaan dana (RPD) sampai pencairan melalui rekening tabungan Bank BRI. Adapun diminta konfirmasi lebih jauh sehubungan penyaluran program BSPS yang dilarikan ke Kabupaten Bandung Barat, Deden Mulyana menyatakan tidak punya kewenangan untuk hal itu kapasitasnya kepala SKPD hanya saja ketika itu yang bersangkutan sedang ada tugas di luar.

B.Manipulasi Pembuatan RPD dan GK
Memperhatikan Surat Edaran Nomor. 01/SE/DPS/2013 Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera RI pada 18 Maret 2013  Tentang Pedoman pembuatan gambar kerja (GK) dan rencana Penggunaan  Dana (RPD), Sebelum dilakukan pencairan tahap I dan tahap II Kelompok penerima bantuan (KPB) harus memuat informasi rencana penggunaan dana seperti:
Jenis pekerjaan, bahan bangunan, volume berjenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per-jenis bahan bangunan, total biaya membangun, sumber dana yang berasal dari BSPS dan swadaya penerima bantuan dan disyaratkan penggunaan Jenis bahan bangunan harus sama dengan jenis bahan bangunan yang tertuang dalam Gambar Kerja (GK).
Harga satuan perjenis bahan bangunan yang digunakan adalah harga satuan pasar terendah  rata-rata dari paling sedikit 3 (tiga) took/perusahaan/grosir resmi yang memiliki izin usaha dan tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum.
Gambar Kerja dan rencana penggunaan bantuan harus ditandatangani oleh penerima bantuan dan ketua kelompok penerima bantuan , kemudian disahkan oleh satuan kerja pelaksana daerah (SKPD) yang membidangi perumahan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diserahkan oleh ketua KBP atau pihak ketiga.
Kualitas dan kesehatan bangunan rumah terbangun, kecukupan minimal luas bangunan yaitu 36 M2. Dana BSPS hanya dapat digunakan untuk pembangunan atau peningkatan kwalitas dinding sisi luar bangunan atap dan lantai.
Kecukupan minimal kwalitas bangunan dan kesehatan bangunan ialah: lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus, dinding terbangun dari batu bata atau batako terpasang rapi  tanpa pelester atau papan kelas tinggi ‘terserut’ dan pakai lidah penyambung, atap dari bahan seng gelombang, atau asbes gelombang, atau genteng lama dapat digunakan sepanjang biaya perbaikan tidak melebihi biaya menggunakan seng atau asbes gelombang.

C.Pengawasan Internal Hanya Pormalitas  Administrasi
Pemeriksaan dan kegiatan pengawasan internal baik petugas BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah) RI wilayah Provinsi Jawa Barat maupun Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah Kabupaten Bandung, yang dilakukan selama pelaksanaan program BSPS berlangsung, dijumpai beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) evaluasi dan monitoring, tetapi sangat disayangkan, masing-masing hanya melakukan sebatas pemeriksaan administrasi di atas meja yang sifatnya dijejali para pelaksana lapangan tanpa secara optimal melakukan audensi dan pendataan dimasyarakat, yang pada gilirannya aparatur pemerintah yang ditugaskan sementara itu tidak mendapat keterangan objektif.
Padahal jika petugas secara langsung turun mengorek keterangan dari masing-masing penerima bantuan dari situ akan diperoleh data pembanding dari masyarakat yang tentunya bisa sangat berbeda dengan data administrasi pelaporan yang didapat dari petugas di desa. Hal ini dikemukakan berdasarkan pendataan yang berhasil dihimpun tim investigasi wartawan media Berita Investigasi Nasional yang tugaskan untuk mengakses kegiatan khusus pada pelaksanaan kegiatan peningkatan kwalitas rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung.
Sebagai mitra kerja Media BIN, dalam hal ini SKPD dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Bandung serta  BPKP dalam menjalankan tugas tidak sekedar formalitas tetapi di harapkan dapat berjalan sinergis sesuai porsi dan kewenangannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan BSPS program Kemenpera RI ini terealisasi atas dasar tanggungjawab sehingga dengan bantuan tersebut hasilnya dapat dirasakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

D.Supplier Bahan Bangunan Legulator KKN
Setelah KPB membuat rencana penggunaan bantuan sesuai dengan gambar kerja dan disahkan oleh SKPD, selanjutnya KPB memilih agen/toko bahan bangunan dengan kualifikasi mengantongi perizinan usaha dan alamat perusahaan yang jelas serta menjual bahan bangunan dengan harga terendah di pasaran. Pemilihan supplier matrial bahan bangunan ditentukan oleh KPB (kelompok penerima bantuan), dalam hal ini supplier berkedudukan hanya sebagai penyedia kebutuhan matrial bahan bangunan sesuai permintaan KPB bukan ditentukan oleh SKPD atau pihak pemerintah desa.
Kendatipun pada pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Bandung, distribusi pengadaan bahan bangunan disentralkan melalui salah satu supplier perusahaan matrial bahan bangunan yang sebelumnya telah dikondisikan oleh Kepala Desa bersangkutan. Kontrak pengadaan material bahan bangunan secara teknis dilakukan antara kepala desa dengan pihak supplier. Dalam arti kata MoU pembelian bahan bangunan dilakukan antara kepala desa dengan supplier.
Pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Bandung, bila melihat fakta dilapangan menjadi program “bancakan”, pasalnya dana BSPS untuk pembelian bahan bangunan sebagian besar tidak diberikan kepada KPB, sebab keterangan dari masyarakat  dana yang disalurkan melalui bahan bangunan rata-rata yang diperoleh penerima bantuan sebesar Rp 4 juta yang seharusnya masing-masing mendapat pasokan bahan bangunan senilai harga Rp 7,5 juta. Disini terhitung terdapat anggaran yang hilang sebesar Rp.3,5 juta per unit.
Potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dana BSPS, berawal dari penunjukan supplier pengadaan bahan bangunan yang dikondisikan melalui satu perusahaan toko matrial bahan bangunan dengan alamat domisilinya cukup jauh dari warga penerima KPB. Hal ini menjadi faktor yang menimbulkan masalah dilapangan misalnya; pengiriman bahan bangunan terlambat, kehabisan stock barang, harga bahan bangunan tidak transparan, mark-up harga, pengiriman  matrial tidak sesuai dengan pesanan dan sebagainya. Atas permasalah-permasalahan tersebut KPB saat diwawancarai media BIN sangat mengeluhkan atas distribusi pengiriman bahan bangunan.
Keterlambatan distribusi pengiriman bahan bangunan dari pihak supplier ini telah menghambat realisasi kegiatan peningkatan kwalitas rumah tidak layak huni, lebih-lebih bagi masyarakat penerima BSPS yang secara ekonomi berpenghasilan rendah termasuk  kaum jompo, janda-janda tua, yang umumnya tidak memiliki  simpanan dana swadaya untuk membeli bahan bangunan  dan membayar HOK (harian ongkos kerja).
Sehubungan keterlambatan distribusi pengiriman material bahan bangunan, menjadi salah satu penyebab terkatung-katungnya pelaksanaan kegiatan peningkatan rumah tidak layak huni tersebut, bahkan dilapangan sampai dengan surat ini dibuat masih banyak ditemukan RTLH penerima bantuan yang belum dapat melaksanakan rehabilitasi rumah tersebut. Pasalnya bahan-bahan bangunan yang dikirim kepada KPB tidak memenuhi pesanan barang sesuai besaran jumlah nominal pencairan dana BSPS tahap I dan II.

E. Hark-Up Harga Bahan Bangunan
Dalam setiap transaksi jual-beli suatu kelajiman penetapan tarif harga sesuai dengan pasar, namun sangat berbeda disini, Supplier  bahan bangunan tidak memberikan pelayanan tarif harga satuan bahan bangunan kepada KPB dalam hal ini sebagai konsumen kendatipun sebagian bahan bangunan telah dikirimkan ke penerima bantuan namun mereka hanya diminta tanda tangan pada blanko bon pengiriman barang tanpa dibubuhkan harga satuan barang. Karena itu KPB merasa kebingungan untuk menghitung nilai jumlah harga bahan bangunan yang telah diterima.
Bahwa bahan bangunan yang telah didistribusikan kepada penerima bantuan sampai sekarang tidak memberitahu tarif harga satuan bahan bangunan, karena masing-masing penerima bantuan tersebut penasaran ingin memperoleh kejelasan, secara inisiatif mengutus beberapa orang perwakilan menyusul ke tempat supplier matrial bahan bangunan untuk memperoleh kejelasan harga, namun hasilnya selalu nihil sebab pihak supplier sendiri tidak transparan, enggan memberikan rician tarif harga satuan bahan bangunan kepada warga (KPB).
Bahan bangunan yang dikirimkan ke KPB pada pencairan tahap I & II, bila diuangkan berdasarkan perhitungan harga eceran tertinggi (HET) di toko matrial bahan bangunan pada umumnya terhitung rata-rata hanya memperoleh bantuan senilai Rp.3.500.000,- s/d Rp.4.500.000,- perhitungan ini berdasarkan pencatatan sesuai pengakuan para penerima bantuan kepada Media BIN dan bukti fisik dilapangan, pengiriman bahan bangunan dari supplier jumlahnya jelas tidak sesuai jumlah nominal alokasi anggaran  BSPS Kemenpera RI sebesar @ Rp.7.500.000,- per unit.
Indikasi adanya penyimpangan anggaran terlihat dari Mark-Up harga satuan bahan bangunan yang di distribusikan kepada KPB dengan harga selangit, tanpa memperhatikan harga eceran tertinggi di pasaran. Potensi tindak pidana korupsi melalui Mark-Up satuan harga bahan bangunan ini terungkap berdasarkan keterangan yang diperoleh dari penerima dana BSPS sendiri, yaitu  bahwa satuan harga bahan bangunan dengan tarif harga satuan bahan bangunan sebelumnya dikondisikan oleh Kordes dengan pihak supplier tanpa memberi kejelasan kepada masyarakat.
Contoh harga satuan bahan bangunan untuk beberapa komuditas meski keterangannya masih simpang siur seperti:  Semen 40 Kg, harga eceran tertinggi dipasaran  @Rp 53.000/zak, kemudian dihargakan kepada KPB Rp 66.500/zak, bata kualitas lokal pasar seharga @Rp.550/buah, kemudian dihargakan Rp.650-800/buah,  pasir dipasaran seharga Rp 800 000,-/truck, (muatan angkutan sekitar 8-9 m3), lalu  kepada KPB seharga @ Rp. 1.200.000,- bahkan dikabarkan sampai jatuh harga sebesar Rp.1.800.000,- per truk (untuk muatan kubikasi pasir sekitar 7 M3), genteng seharga @Rp. 1.350,-/buah, sedangkan kepada KPB ditarip seharga @Rp.1.800-2.000,-/buah,  begitu pun jenis bahan bangunan yang lain seperti komoditas  batu belah, kayu kwalitas 3 (tiga) di jual kepada KPB dengan harga tinggi.
Entahlah berapa sebenarnya harga yang dibebankan yang pasti bahwa kelompok penerima bantuan program BSPS pencairan tahap I dan II masing-masing hanya memperoleh bantuan rata-rata senilai Rp.3.500.000,- karena itu masyarakat merasa sangat-sangat kecewa pasalnya rumah gubuk yang  mereka tempati paska direhab melalui biaya BSPS hasilnya tidak lebih baik dari sebelumnya malah banyak ditemukan rumah yang amburadul dan tidak lagi bisa ditempati karena perbaikan rumah sampai sekarang terkatung-katung kehabisan bahan, sementara anggaran swadaya tidak ada, mereka terpaksa menunggu kiriman bahan bangunan yang tidak kunjung datang lagi. KPB bertanya-tanya dikemanakan sebagian lagi duit anggaran BSPS Rp.7,5 juta itu?
Lebih lucu lagi, sehubungan pendistribusian pengiriman bahan bangunan kepada masing-masing penerima dana BSPS itu tidak mencapai standar nilai jumlah nominal anggaran program BSPS yang diterima oleh masing-masing  KPB, sehingga muncul modus baru dimana ada keterangan  dari sejumlah warga penerima BSPS yang mengakui pihaknya diminta untuk mau mengakui  bila sewaktu-waktu ada inspeksi mendadak (Sidak) ke lapangan dari pihak manapun bahwa pengiriman bahan-bangunan barang yang telah diterima oleh masing-masing KPB supaya diakui sepenuhnya sudah diterima dengan nilai jumlah nominal sebesar Rp.7,5 juta, kendatipun yang sebenarnya bahan bangunan yang telah diterimanya rata-rata hanya senilai jumlah harga  Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- saja. Pengarahan untuk berbohong ini konon kabarnya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, disini terungkap adanya indikasi  rencana manipulasi jumlah data pengiriman bahan bangunan untuk kepentingan SPJ dan menutupi perbuatan korupsinya.
Dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan bantuan program BSPS ini, berdasarkan penelusuran di lapangan nampaknya tidak terlepas dari modus kong-kalingkong oknum-oknum  yang turut serta bermain dengan berbagai kepentingan masing-masing, baik motif ekonomi, kepentingan politik, maupun motif kepentingan jabatan. Namun semua itu termasuk kategori menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan segelintir orang kendatipun harus mengkebiri hak-hak kelompok masyarakat kecil yang semestinya diprioritaskan.  (Laporan Khusus tim WRC / Redaksi Media Berita Investigasi Nasional)

Discussion

One thought on “Aparat Wajib Tangani Kasus Dugaan Penyelewenagan Program Reguler BSPS dan Peluncuran Aspirasi RTL

  1. pak di daerah bekasi palakaanaan bsps hanya setenah

    Posted by riyan hidayat | August 28, 2014, 03:01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: