//
you're reading...
Nasional, Opini

“Menabur” Kerawanan Sosial, Sejumlah Kepala Daerah Berkampanye Untuk Capres / Cawapres yang di Usungnya

Oleh ; M. Jam'u, S.Ag

Oleh ; M. Jam’u, S.Ag

Sanksi terkait Keterlibatan pemangku pemerintahan dalam permainan politik Pilpres berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jelas telah diatur sehubungan larangan tersebut. Namun sangat disayangkan para pihak yang berwenang dalam hal ini Bawaslu RI tidak berkutik tatkala sejumlah kepala daerah seperti gubernur dan wagub /Bupati/walikota beserta wakil kepala daerah yang tidak lagi menjaga netralitas yang dengan sengaja menabur kerawanan sosial (konflik horizontal).
Dimana Pemilu presiden kali ini hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung oleh koalisi partai politik Gerindra, PAN, PKS, PPP, GOLKAR, PBB, dan kemudian menyusul berkoalisipula Partai Demokrat, sementara Capres/Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla di usung melalui koalisi partai politik PDI-P, PKB, Nasdem, HANURA, Tentu saja selain pengawasan terhadap aparatur penyelenggara Negara didaerah mulai Gubernur, Bupati/walikota sampai kepala desa dan perangkat desa yang kerap terlibat dalam permainan politik, termasuk perlunya ditingkatkan pengawasan pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilu presiden.
Mengingat hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka kampanye berlangsung sengit, potensi pelanggaran pada pilpres cenderung akan berubah dibandingkan pada pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) 9 April 2014 yang lalu. Ia menyebutkan, potensi pelanggaran yang akan mewarnai pilpres tersebut yakni serangan kampanye hitam, mobili­sasi birokrasi, hingga keterlibatan pemimpin-pemimpin daerah, gubernur/bupati/wali kota, aparatur pemerintah Daerah, PNS, para kepala desa dan perangkatnya.

Puluhan Kepala Daerah cuti untuk kampanye
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima pengajuan cuti kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dari 27 orang kepala daerah. Sebanyak 18 orang di antaranya mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara 9 orang lainnya akan berkampanye untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Hingga saat ini, data yang kami terima ada 16 gubernur dan 11 wakil gubernur yang mengajukan cuti kampanye pilpres,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Didik Suprayitno di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2014).
Didik mengungkapkan, di antara 27 orang itu, ada dua pasang gubernur dan wakil gubernur yang sama-sama mengajukan cuti, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, serta Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Nareng dan wakilnya, Achmad Diran.
Awalnya, Deddy dan Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, cuti pada hari yang sama, yakni 25 Juni 2014. “Menteri (Mendagri Gamawan Fauzi) tidak mengizinkan ada gubernur dan wagub yang cuti bersamaan. Oleh karena itu, Wagub Jawa Barat menggeser tanggal cutinya menjadi 26 Juni,” ujarnya.

Berikut kepala daerah yang telah mengajukan izin cuti kepada Mendagri untuk berkampanye. Juru kampanye untuk Prabowo-Hatta, yaitu: Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho; Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno; Gubernur Riau Annas Maamun; Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin; Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ; Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi; Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin; Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak; Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola; Gubernur Maluku Said Assagaf; Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam; Wagub Aceh Muzakir Manaf; Wagub Riau Arsyadjuliandi Rachman ; Wagub Jawa Barat Dedi Mizwar; Wagub Bali I Ketut Sudikerta; Wagub Kalimantan Timur Mukmin Faisyal; Wagub Sulawesi Tengah Sudarto dan Wagub Maluku Seth Sahuburua.
Menyusul Juru kampanye untuk Jokowi-Jusuf Kalla, adalah: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya; Gubernur Kalimantan Barat Cornelis; Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang; Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundajang ; Wagub Kepulauan Riau Soerya Respationo; Wagub Jawa Tengah Heru Sujatmoko; Wagub Kalimantan Tengah Achmad Diran dan Wagub Sulawesi Barat Aladin S Mengga.
Dalam kondisi seperti ini mulai presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung maupun melalui Menteri Dalam Negeri Darmawan Fawizi mengingatkan kepada jajaran pimpinan daerah seperti gubernur, bupati/walikota dan para pejabat public untuk menjaga netralitas tidak terlalu depan menjadi komando tim pemenangan bagi salah satu kandidat Presiden dan wakil presiden. Yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pelaksanaan pilpres benar-benar terkendali tidak sebaliknya memicu ketegangan sosial.
Aparatur pemerintah, institusi TNI/POLRI dan Para pemimpin daerah diwajibkan untuk bersikap netral sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apa lagi bertindak eforia politik terlibat secara langsung memegang komando tim pemenangan, jurkam atau apa saja posisinya yang sekiranya dapat memicu ketegangan antara rakyat dengan pimpinan daerah itu sendiri.
Pertanyaan yang muncul apakah Gubernur atau bupati/wali kota/kepala desa dibenarkan bergabung menjadi anggota tim sukses, Ketua timses, juru kampanye untuk salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden? Pertanyaan ini betul-betul mengusik kita semua. Memang Gubernur, bupati/walikota/ pejabat public lainnya adalah bagian dari warga negara yang haknya untuk berpolitik dijamin secara penuh oleh negara. Pasal 28C Ayat (2) konsitusi menjamin hak setiap warganegara untuk ikut dalam memperjuangkan haknya, baik dengan memilih atau pun memajukan diri sendiri dengan menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pecat ! Kades dan Perangkatnya yang terlibat kampanye Pilpres
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di salah satu daerah menegaskan akan lebih fokus mengawasi pergerakan perangkat desa yang berpotensi terlibat permainan politik dalam proses Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Bila mengacu pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka jelas telah diatur tentang larangan tersebut.
Bahwa, keterlibatan kepala desa dan perangkatnya dapat memicu kerawanan sosial, mengingat mereka sebagai level pemimpin yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Bagitu terbukti melakukan pelanggaran maka sanksinya dapat diberhentikan dari jabatannya.
Dalam hal ini mengingatkan kepada semua pihak agar ikut melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran. Masyarakat bisa melaporkan kepada kami apabila menemukan adanya pelanggaran, minimal menyampaikan laporan kepada Panwaslu paling lama tiga hari sejak kejadian. (Muhamad Jam’u)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: