//
you're reading...
Nasional

Para Oknum “Gelapkan” Pelat Nomor Kendaraan Dinas

Bandung, (BIN).- Masyarakat merasa prihatin atas prilaku para pejabat yang aktif maupun sudah pensiun menabur benih gunjingan karena pertalian penguasaan asset milik Negara, namun semaunya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya kendaraan dinas masih dikuasai meski sudah pension dari jabatannya, begitupun plant nomor merah sebagai mobil dinas kemudian “digelapkan” (dipasanga plat nomor hitam) hal ini merupakan kebohongan dan tidak mendidik kejujuran pada rakyat.
Sejauh ini ini belum ada keterangan mengenai jumlah mobil dinas yang belum dikembalikan mantan pejabat dan lembaga lainnya yang sudah pensiun. Kendatipun ada sejumlah kendaraan mobil dinas yang masih dipergunakan mantan para pejabat teras kabupaten Bandung. Sementara itu pihak Pemkab Bandung nampaknya ragu-ragu untuk melakukan penarikan. Sampai sekarang baru bisa menarik sebuah mobil dinas dari sekian banyak kendaraan dinas yang masih dikuasai oknum mantan pejabat pemda yang sudah pension.
Yang sudah berhasil ditarik yakni mobil dinas jenis Izusu Panther yang dipakai Asisten Djamu Kertabudi, sedangkan kendaraan inventaris jenis Nissan X Trail yang digunakan mantan Ketua Dewan Agus Yasmin nampaknya masih dipakai oleh yang bersangkutan, begitupun kendaraan dinas jenis Toyota Soluna yang digunakan mantan pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asep Qomusuddin belum dikembalikan. Alih-alih belakangan ini dikabarkan kendaraan tersebut hilang atau tidak jelas dimana keberadaannya.
Memang, dari pantauan dilapangan baru satu kendaraan dinas yang bisa ditarik, meski petugas Satpol PP Kabupaten Bandung mengakui berkali-kali hendak melakukan penarikan kendaraan dinas yang digunakan Agus Yasmin, namun kesulitan lantaran saat mau menarik mobil dinas pasalnya setiap anggota Pol PP mendatangi rumah mantan pimpinan DPRD tersebut katanya selalu tidak ada ditempat.
Memang berbeda dengan sejumlah anggota legislative dari Fraksi PDIP Kab. Bandung mengembalikan mobil dinas. Menyusul adanya instruksi dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Yadi Srimulyadi. Hal ini dilakukannya karena menurut aturan, mobil inventaris itu tidak diperuntukan bagi semua anggota dewan, melainkan bahwa yang berhak mendapatkan fasilitas jatah mobil dinas hanya pimpinan DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan yang tidak menjadi pimpinan DPRD harus mengembalikan mobil dinas.
Kepala Daerah Harus Tegas
Sungguh ironis. Ini terjadi di Pemkab Bandung. Para pejabat maupun anggota dewan tidak punya rasa malu ketika mereka rapat di hotel mewah, membahas anggaran dengan menggunakan uang rakyat. Tapi entah mengapa, mereka punya perasaan malu saat menggunakan mobil dinas berplat merah. Sehingga plat nomor kendaraan inventaris di cat pilox menjadi warna hitam.
Sebelumnya hampir semua mobil dinas yang digunakan anggota DPRD Kab. Bandung berubah menjadi pelat hitam. padahal masyarakat berhak tahu bahwa mobil dinas itu dibeli dengan uang rakyat, bukannya justru ditutup dan disembunyikan agar tidak ketahuan rakyat. Yang menjadi pertanyaan apa motiv dibalik plat mobil dinas diganti dengan plat hitam? Boleh jadi karena ingin menipu pandangan masyarakat dalam segala hal. Dan kini masih ditemukan seliweran kendaraan dinas pejabat Pemkab Bandung yang menjadi hitam prilaku ini diduga untuk menghindari pemakaian BBM non subsidi.
Karenanya Bupati Bandung H. Dadang M Naser mengeluarkan Surat Edaran terkait penggunaan plat nomor polisi kendaraan dinas, tapi banyak persepsi menilai hanya basa basi dan terkesan ‘banci’. Pasalnya surat edaran yang ditujukan kepada para OPD dan BUMD tertanggal 13 Pebruari 2013, tidak ada yang baru.
Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kab. Bandung, Lili Muslihat, (26/5/2014) mengatakan, seharusnya bupati mengeluarkan surat edaran yang terbaru dan harus tegas. “Bolehkah atau tidak mobil dinas yang plat nomor merah kemudian diganti dengan plat hitam? Mestinya disadari bahwa, mobil dinas yang dibeli menggunakan uang rakyat itu merupakan asset Negara yang sudah diatur menggunakan plat nomor berwarna merah. Jika plat mobil dinas diganti dengan plat hitam itu namanya tidak tau malu, “Mereka merasa gengsi, tapi butuh.” Kata Lili.
Yang lebih mengejutkan lagi, dalam surat edaran bupati disarankan kepada para OPD, Dirut BUMN dan lembaga lainnya yang akan menggunakan nomor rahasia, mengajukan permohonan kepada kepolsian daerah Jawa barat melalui Kapolres Bandung. Jika ini terjadi, artinya merupakan pemborosan, sebab mobil dinas Pemkab Bandung memiliki dua nomor yang berbeda dan memiliki dua macam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus membayar pajak dobel.
“Para pejabat di lingkungan Pemkab Bandung yang dibolehkan memiliki satu mobil dinas dengan dua plat nomor yang berbeda, dengan dua STNK yang berbeda merupakan penghamburan uang negara atau rakyat yang jumlahnya sangat besar,” Papar lili Muslihat. (A.R.B)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,113 hits
%d bloggers like this: