//
you're reading...
Hukum & Kriminal

Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan Bapedal Kota Batam Tak Bertindak, Apakah Tunggu ada Korban?

Ir. Dendi N Purnomo Bapedalda Kota Batam

Ir. Dendi N Purnomo Bapedalda Kota Batam

dendiBatam, (BIN).- sebelumnya telah diberitakan terkait dugaan pidana pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup diduga bersumber dari sejumlah perusahaan yang dilaporkan diantaranya; PT ASIA FOUNDRY DENGAN bertempat di Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji, PT LABA MAS MAKMUR RUKO TIBAN Kecamtan Sekupang menampung Limbah Caper Slag tanpa ada izin dan Bapada Kota Batam memberikan izin rekomendasi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Ir Husnaini dan Zaini, PT BUANA Kecamatan Sekupang membuang Limbah Hasil Produksi ke Laut, Komplek Industri Walaka Batam Centre Kecamatan Batam Kota menampung Limbah Coper Slag Kecamatan Batam Kota dan Limbah Pasar Plaza Botania di buang di Lahan Kosong, namun diduga adanya konfirasi dengan oknum pegawai kebersihan Kecamatan Batam Kota.
Ir. Dendi Purnomo Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Kota Batam di damping staf Zani yang di temui (11/05/14) sekitar pukul, 11.00 WIB mengatakan, “ Tindak Pidana Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009 tidak berlaku sebelum adanya MOU dengan Bareskrim Mabes Polri dan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2012, bahwa selama ini pedoman kami bahwa setiap adanya pelangaran kita memberikan sanksi tertulis dan selama ini, LSM, OKP dan Media jangan selalu berpikiran negative, banyak pengaduan yang dilaporkan berulang-ulang kali, kalau kurang puas silakan laporkan kepolisi ? karena Polisi mempunyai wewenang luas dalam penyelidikan sehubungan maslah itu” ungkapnya.
Belum lama ini, kata Ir. Dendi Purnomo pula, “Kita telah menetapkan tersangka penambangan pasir dan tidak kami publikasikan, kami juga selalu menanyakan kepada Saksi Ahli seperti Samsul dari Usu” pungkasnya kepada wartawan media Berita Investigasi Nasional.
Lebih lanjut, Zani saat itu menambahkan, “Selama ini kami hanya memberlakukan sanksi adminitrasi kepada pelangaran Tindak Pidana , dan terhadap PT LABA MAS MAKMUR kita hanya mengeluarkan surat untuk di Clening Up atau di bersihkan, karena PT LABA MAS MAKMUR menampung di ruko tersebut untuk dipergunakan lagi dan Tindak Pidananya Tidak ada. Dalam suatu Tindak Pidana Lingkungan Hidup disitu siapa yang dirugikan, apakah sudah ada korban? Katanya
Ketika ditanyakan, apakah menunggu sampai adanya korban atau hilangnya nyawa orang ? Ir Dendi dan Zani menyangkal “ bukan menunggu adanya korban dan hilangnya nyawa orang” , kebanyakan pengusaha dan sub kontraktor tidak mengerti dalam proserdural.
Dalam banyak hal pelangaran suatu tindak Pidana Lingkungan baik dari limbah sisa produksi, B3 Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan dari CUTT AND FILL atau perubahan bentuk tanah atau reklamasi pantai dan laut.
Pengadaan Mobil Dinas Bapedal Kota Batam
Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Aset Kendaraan bermotor di lingklungan Bapedal Kota Batam sesuai ULP/ LPSE Kota Batam pemenang tender Dealer Auto Agung Sekupang No. 13/SP/BAPEDAL/APBDP-BTM/X/2013 (Ir. H Kiagus Rozali ) terindikasi adanya Mark-Up (Penggelembungan) harga pembelian satu unit mobil Avanza Veloz 1.5 A/T New dengan harga 180.164.000 dari APBD.
Sedangkan acuan pemerintah untuk 1 unit kendaraan Plat nomor Merah, di lingkungan pemerintah Kota Batam seharga Rp. 171.850.000 dengan rincian harga Off The Road Rp. 163.399.664, PKB 0,75% sebesar 755.213 , BBN-KB 5% sebesar 7.552.124, Adm STNK 143.000. karenanya harga untuk satu unit kendaraan bermotor jenis Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T New itu dikabarkan seharga 171.850.000.- sedangkan hasil klarifikasi yang diperoleh media BIN disebutkan seharga Rp. 180.164.000,- disitu terlihat ada perbedaan harga yang dicairkan oleh Kas Keuangan Daerah Pemko Batam.
Ir Dendi saat diminta konfirmasi mengakui tidak mengetahui, sebab bukan urusannya, “ Saya tidak tau tentang urusa pembelian mobil dinas itu, dan saya bukan PPTKnya , silakan tanyakan kepada Rozali. kemudian soal ada kelebihan harga, itu mungkin dihitung dengan pajaknya selaku PPA (Pejabat Pengguna Anggaran )”
Sebelumnya hasil klarifikasi diperoleh keterangan bahwa, berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 bahwa : Pengguna Anggaran yang bertanggung Jawab dalam pengeluaran Anggaran adalah Kepala Bapedal Kota Batam Ir. Dendi N Purnomo sedangkan PPK yaitu Firmansyah Fattah , SE, M.Si ( Seketaris Bapadal ), Ir, Kiagus Rozali ( Analisi Pengendalian Dampak Lingkungan ), Ir. Masrial, S.Sos,Msi (Kabid Pengendalian Lingkungan ) , Noviandra SP ( Kabid Penegakan Hukum Lingkungan ). Ir. Minche Sihotang ( Kabid Pelestarian Lingkungan ). Sebelumnya Drs.Abu Hanifah , Msi menjadi terdakwa kasus Korupsi Pengadaan mobil dinas telah diajukan memori kasasi oleh Kejari Batam melalui Putusan MA Nomor 1336 K/PID.SUS/2012. (A.rianto)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,591 hits
%d bloggers like this: