//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional, Politik & Korupsi

OKNUM POLISI YANG MENJADI BEKING PERUSAHAAN TAMBANG DI ADUKAN KE KAPOLRI

Ruteng, BIN. Forum Masyarakat Adat Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, mengirim surat Pengaduan ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) terkait prilaku aparat Kepolisian yang meresahkan masyarakat. Dalam surat masyarakat yang diterima oleh BIN NTT pada tanggal 11/7/2014, perihal: Pengaduan, Forum masyarakat Adat Tumbak hendak mengajukan pengaduan terhadap tingkah laku yang diperlihatkan oleh 2 (dua) oknum Polisi Republik Indonesia (POLRI) atas nama Bripka Yonatan Nila dan Bripka Laurens Pitang, yang bertugas di Polsek Dampek, kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Polres Manggarai, POLDA NTT, terhadap masyarakat Adat Gendang Tumbak yang menolak kehadiran Perusahaan Tambang PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN di wilayah tanah hak ulayat adat Gendang Tumbak yang berakibat timbulnya keresahan dalam masayarakat Adat Gendang tumbak.

Dalam surat tersebut masyarakat mengisahkan bahwa kedua oknum Polisi Polsek Dampek tersebut Yonatan Nila dan Laurens Pitan telah melakukan intimidasi terhadap masayarakat Adat Tumbak dan mengabaikan keprofesionalismenya sebagai anggota POLRI yaitu dengan jalan membekingi kegiatan Tambang PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Ketika melakukan penyidikan atau penyelidikan terhadap tersangka atas nama Rikardus Hama dan Adrianus Rusli yang keduanya merupakan warga Persekutuan Adat Tumbak yang diduga melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap salah seorang karyawan PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN yang bernama DALI, pada bulan April 2014 yang lalu, oknum Yonatan Nila sebagai Kanit Reserse Polsek Dampek menyatakan kepada kedua tersangka bahwa dirinyalah yang memenjarakan saudara SIPRI AMON, dkk (Warga Persekutuan Adat Serise) pada tahun 2011 yang lalu melakuan perlawanan terhadap PT. Arumbai Mangan Bekti yang melakukan penambangan mangan di wilayah Adat Serise.
Bagi kami pernyataan oknum Yonatan Nila tersebut merupakan suatu bentuk penekanan untuk menakut-nakuti kami Warga Persekutuan Adat Gendang Tumbak yang menolak kehadiran perusahaan tambang di wilayah tanah adatnya.
2. Demikianpun pada saat memberikan Surat Pemberitahuan Penahan Kepada Isteri Tersangka Rikardus Hama, kepda isteri tersangka dan warga yang berada disitu, Oknum Laurensius Pitan menyatakan “dimana pater Simon dan Romo Marten yang kalian katakan paling hebat. Sekarang Rikard dan Ardi masuk penjara, apa yang bisa mereka buat?
Pernyataan oknum dimaksud bagi kami merupakan upaya provokatif untuk memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masayarakat adat Tumbak, terutama yang menolak kehadiran perusahaan tambang PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN, dimana pada saat ini warga Persekutuan Adat Tumbak membutuhkan kehadiran Pater Simon dan Romo Marten sebagai rohaniwan pendamping spiritual perjuangan masayarakat Adat Tumbak.
3. Pada tanggal 14 Mei 2014, oknum Yonatan Nila, bersama seorang anggota TNI AD dari Koramil Reok yang bernama YUS mendampingi kegiatan PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN yang melakukan survey di tanah adat Gendang Tumbak. Kepada masayarakat Adat Tumbak yang menolak keberadaan tambang, Oknum Yonatan Nila mengeluarkan nada ancaman-ancaman denga kata-kata: “ apakah kamu mau seperti Rikard Hama dan adiknya yang sekarang dipenjara?” kami masyarakat adat Tumbak bertanya mengapa oknum Yonatan Nila selalu hadir pada setiap kegiatan perusahaan tambang? Apakah yang bersangkutan sudah lupa dengan tugasnya sebagai Kanit Reserse Polsek Dampek? Apakah seorang polisi dapat dengan mudah mengeluarkan ancaman untuk memenjarakan orang?
4. Agar diketahui oleh Bapak KAPOLRI yaitu pada tanggal 23 Agustus 2008 kami seluruh warga persekutuan Adat Gendang Tumbak, kepada Bupati Manggarai Timur menyatakan sikap menolak tanah Hak Adat Gendang Tumbak untuk dijadikan lahan eksplorasi dan eksploitasi tambang, namun sikap kami tidak ditanggapi oleh Bupati Manggarai Timur dimana hal itu terbukti dengan dikeluarkannya SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/81/2009 yang memberi ijin Usaha Tambang kepada PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN dengan luas areal pertambangan 2.222 ha. Oleh karena luas dimaksud mencakup wilayah tanah adat Persekutuan Adat Gendang Tumbak, maka antara warga persekutuan adat gendang Tumbak dan PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN pada tanggal 31 Juli 2013 membuat kesepakatan bahwa tanah adat Persekutuan Adat Gendang Tumbak yaitu yang terdapat di Lingko Roga,Lingko Lembung, dan Lingko Bongko, dibagian luar dari ketiga lingko dimaksud dijadikan jalan oleh PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN dengan lebar kurang lebih 16 meter, dan panjang kurang lebih 5 km, sebagai jalan keluar masuk kendaraan pengangkut tambang milik PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN yang terletak diwilayah Adat Gendang Satar Teu, lolok dan Waso. Kecuali jalan dimaksud, kepada PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN, kami tidak akan memberikan atau membiarkan tanah adat Gendang Tumbak untuk dijadikan areal eksplorasi dan eksploitasi tambang.
5. Penegasan Penolakan eksplorasi dan eksploitasi tambang oleh kami warga persekutuan Adat Gendang Tumbak juga kami lakukan pula dengan jalan mensomasi PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN dan Tu’a Teno persekutuan Adat Gendang Tumbak pada tanggal 10 Mei 2014 yang pada bulan April 2014 sampai dengan saat ini mulai menunjukkan kecendruangan akan melakukan aktifitas pertambangan diatas tanah adat milik kami.
6. Kendati Penolakan dn Somasi Kepada PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN sudah kami lakukan namun tanda-tanda bahwa Perusahaan Tambang dapat memahami keinginan Masayarakat Adat Gendang Tumbak tidak tampak terlihat dalam itikadnya, hal ini terindikasi pada tanggal 15 Mei 2014 dimana oknum Lauren Pitan mengawal karyawan perusahaan Tambang melakukan survey dalam tanah adat kami dan pada tanggal 17 Mei 2014 lagi-lagi Oknum Laurens Pitan bersenjatakan parang mengawal alat berat milik PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN masuk kedalam tanah adat kami.
7. Saat ini kami masayarakat adat Tumbak merasa resah dengan sikap yang diperlihatakan oleh oknum Yonatn Nila dan Laurens Pitan. Bagi kami tingkah laku dan kata-kata bernada ancaman yang selalu keluar dari mulut kedua oknum dimaksud memperlihatkan akan sikap keberpihakan pada perusahaan tambang PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN dan kami berkesimpuan bahwa keduanya saat ini merupakan beking dari kegiatan tambang PT. ADITYA BUMI PERTAMBANGAN.
8. Kami menilai oknum Yonatan Nila da Laurens Pitan tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai anggota POLRI untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga pada kesempatan ini memohon kepada Bapak KAPOLRI dan jajarannya untuk memberikan sanksi yang tegas kedua oknum dimaksud sesuai dengan segala peraturan yang berada dalam tubuh POLRI.
Surat dari Persekutuan Masayarakat Adat Tumbak tersebut diatas ditandatangin oleh Wilibrodus iskandar selaku Tu’a Panga Lantar, Nobertus Duman, Selaku Tokoh Masyarakat, Daniel Somo, selaku tokoh masyarakat.
Terkait surat pengaduan dari Persekutuan Masyarakat Adat Gedang Tumbak Tersebut, Koordinator Justice Peace Integrity Of Creation/Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) SVD Ruteng, Pastor Simon S. Tukan, SVD di ruang Kerjanya di Ruteng 11/7/2014, mengatakan bahwa yang membuat pengaduan itu warga sendiri, nomornya istimewah, pengadu: tokoh adat Masayarakat tumbak, Manggarai Timur. “ kita minta Polisi agar kerja profesional, sesuai tupoksi, jangan mau jadi kuda tunggangan atau penunggang perusahaan tambang untuk kepentingan diri dan perusahaan. Polisi harus bisa mengayomi masyarakat, apalagi warga sedang mengalami ketidakadilan. Tegas Pastor Simon.
Senada, koordinator JPIC Keuskupan Ruteng Romo Marten Jenarut, S.Fil.SH.MH, saat diwawancari oleh BIN di Ruang Kerjanya di Komisi JPIC, Pusat Pastoral (PUSPAS) Keuskupan Ruteng 11/7/2014 mengatakan bahwa “sikap Polisi itukan netral, dia harus mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan sebaliknya justru dia pro kepada kepentingan investor. Apa maksudnya dia menjaga kegiatan yang dilakukan investor di lokasi pertambangan. Itukan sudah menunjukan keberpihakannya kepada perusahaan. Dengan cara-cara itu memang Polisi mau membuktikan mereka lebih pro kepada investor daripada masyarakat”. Menurut cerita, katanya mereka menjaga menjaga kegiatan investasi itu menggunakan senjata, perlengkapan negara. Ungkap Romo Marten.
“Pertanyaannyakan begini; kok aparat Polisi, aparat militer menjaga, mengamankan kegiatan investasi oleh investor. Ada apa? Itukan berarti ketidakberpihakan aparat atau aparat dipakai untuk kepentingan investasi dan tujuannya hanya satu, untuk menakuti masyarakat, dan masyarakat sudah tidak gentar berhadapan dengan itu. Karena itu masayarakat membuatkan surat ke KAPOLRI untuk memberitahukan bahwa ada oknum-oknum Polri ada oknum-oknum militer yang persis tidak menjalankan tugas yang sebenarnya tetapi diperalat oleh pemodal”.
Romo Marten berharap agar Polisi atau Militer kembali kepada fungsi dan prinsip dasar, “Polisi atau militer dia harus bersikap netral berhadapan dengan persoalan dan yang kedua; fungsi dia mengayomi, melindungi masayarakat, bukan sebaliknya justru memperkeruh suasana hubungan tidak bagus antar investor dengan masyarakat”.
“Untuk sekedar diketahui bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Tumbak belum dapat ijin dari masayarakat dalam hubungannya dengan pembebasan lahan. Kalau belum ada persetujuan sebenarnya Polisi mau membuktikan secara terbuka bahwa dia melindungi orang yang melawan hukum ketika melakukan kegiatan investasi di atas tanah yang belum dibebaskan, belum disepakati dengan masayarakat, ini memang bagian dari bentuk-bentuk kriminalisasi terhadap rakyat yang dilakukan oleh aparat”. Ujar Romo Marten.
Menurut infrmasi yang diterima Bin NTT, surat tersebut di kirim via Pos pada tanggal 17 Mei 2014 dan diterima di Mabes POLRI pada tanggal 24 Mei 2014. Hingga berita ini diturunkan Kapolres Manggarai belum bisa dikonfirmasi saat itu dan ironisnya lagi masih ada pernyataan Pt. Aditya Bumi Pertambangan.(Yos Syukur)

Discussion

3 thoughts on “OKNUM POLISI YANG MENJADI BEKING PERUSAHAAN TAMBANG DI ADUKAN KE KAPOLRI

  1. Beri sanksi seberat2nya..bila perlu pecat ajah oknum2 yg tidak profesional…

    Posted by yantogabriel | August 7, 2014, 01:17
  2. Pecat ajah bosss bila perlu hukum se tiimpalnya..oknum2 tersebut tidak punya harga diri..harga dirinya bisa di belii dengan uang..oleh sang pemodal…sya baru liat polisi bejat kya mereka tugas cuman jaga kera2 yang ngambil harta bumi manggarai…

    Posted by yantogabriel | August 10, 2014, 00:30
  3. Bagaimana hasil klarifikasi dr POLRES Manggarai

    Posted by wae bongkik | August 10, 2014, 18:09

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,560 hits
%d bloggers like this: