//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Politik & Korupsi

Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Sulteng syarat Korupsi …!!

ppipBanggai _BIN , Pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 tepat jam 13.00 WITA Tim Investigasi dari media Berita Investigasi Nasional menelusuri sebuah desa yang terletak tidak jauh dari ibukota Kec.Nuhon Kab.Banggai Rop.Sulawesi Tengah. Di sebuah rumah yang terletak agak kebelakang manelusuri lorong tidak jauh dri jalan trans sulawesi Tim Investigasi dan disambut oleh tuan rumah degan ramah tamah menunjukan sosok yang idealisme. Tuan rumah tersebut berinisial ANTON BURASA. Degan penuh percaya diri juga sdr.Anton B menuturkan program pembangunan di Desanya yang di biayai melalui PPIP TA.2013. “Jumlah total biaya Rp250 juta,diperuntukkan untuk pembuatan 8 buah sumur Bor dengan jaringan pipa induk, namun pada kenyataannya pipa induk hanya di pasang sebagian,sebagian lagi tidak dipasang”, tutur sdr.Anton B. Sembari menghela nafas panjang dia juga menyesalkan karena pekerjaan PPIP di Desanya belum diselesaikan dengan maksimal sudah mau dlakukan Serah Terima ke masyarakat.
“Yang lebih parah dan mengenaskan lagi, HOK anak saya tercatat 13 HOK namun hanya dibayarkan 10 HOK sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah)”, imbuh sdr.Anton B kepada wartawan, Dan hal tersebut yang menjadi pemicu perkelahian yang berbuntut sdr.Anton B dan anaknya Nurlan menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh oknum Sekdes Petak. Hal tersebut telah di adukan ke pihak Polsek Nuhon namun sampai saat ini belum ada kepastian atas kasus tersebut sehingga sampai saat ini belum di tangani saama sekali hukumnya.
“mungkin inilah nasib kami sebagai masyarakat lemah sehigga hukum kurang berpihak kepada kami”,ungkapnya dengan nada sangat kesal dan menyayangkan atas kejadian tersebut .
Belum lagi belakangan diketahui bahwa ada sisa dana namun oleh oknum pengelola telah dibagi kepada beberapa oknum yang diketahui melalui saksi yang tidak mau disebutkan namanya. Dari fakta dista dapat di ambil kesimpulan bahwa ada indikasi korupsi yang terjadi di tubuh pengelola PPIP namun pihak terkait cenderung mengabaikan kasus ini. Oleh karena itu kami sebagai masyrakat wajar kalau mengadukan hal ini ke pihak yang berkepentingan sehingga dalam masalah ini pemerintah juga pihak pengayom hukum dan anggota kepolisian khususnya polsek Nuhon menindak tegas atas kejadian serta menanggapi kasus ini termasuk aduan kami lewat Polsek Nuhon yang tidak ada kejelasannya sampai saat ini
Ditempat terpisah juga,Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Desa Kalumbangan Kec.Bunta Kab.Banggai disinyalir syarat dengan Korupsi.Untuk mempercepat laju pembangunan infrastruktur pedesaan yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang mana pelaksanaannya dilakukan dengan istilah Swakelola. Swakelola berarti dikelola sendiri oleh Desa dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai pemanfaat langsung Program.
Yang dimaksud keterlibatan masyarakat tersebut berupa keterlibatan masyarakat dalan hal Perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi/monitoring serta tindak lanjut pemeliharaan atas Program Pembangunan dilingkungan masyarakat itu sendiri.
Hal ini dilakukan oleh salah satu Desa penerima bantuan program PPIP di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi tengah baru-baru ini, tepatnya PPIP Tahun Anggaran 2013 yang lalu.
Hal ini di sambut baik oleh warga masyarakat Desa Kalumbangan kecamatan Bunta karena dapat membantu mempercepat pembangunan di Desanya sekaligus dapat memberi nilai tambah secara ekonomi.
Namun, dibalik program pemerintah tersebut terselip suatu permasalahan sebagaimana yang disampaikan oleh Narasumber kami di Desa tersebut yang meminta agar identitasnya yang tidak mau di sebutkan namanya .
Menurutnya bahwa Program tersebut kini telah selesai dan telah diserah terimakan di Desa.Yang menjadi pusat perhatian dalam proses serah terima hasil pembangunan melalui PPIP tersebut adalah bahwa dalam perhitungan akhir menurut kesaksian salah satu tokoh masyarakat ternyata ada sisa dana dari PPIP tersebut.
Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa sisa dana tersebut oleh pengelola langsung di bagi rata.
“Ada sisa dana namun oleh pelaksana sudah di bagi rata kepada sekitar 5 (lima) orang,” tutur narasumber saat di temui pihak koresponden Berita Investigasi Nasional di kediamannya.”Itu belum diteliti lebih dalam lagi”,imbuhnya.
Atas kondisi tesebut, diminta kepada semua pihak agar segera menindak lanjuti kasus yang di indikasikan syarat dengan korupsi demi tegaknya supremasi hukum dan siapapun yang terbukti bersalah harus di tindak tanpa pandang bulu. ( tim )

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: