//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

Sudah Ada Kesepakatan Final Dengan Masyarakat Kampung Tumbak

Ruteng – BIN, Terkait Dalam berita tersebut disebutkan bahwa ada 8 point yang menjadi alasan warga melaporkan oknum Polisi ke Kapolri. Berdasarkan hasi Investigasi dan telah melakukan konfirmasi kepada General Manager External PT. Aditya Bumi Pertambangan (ABP) Fariyanto Santoso.
Saat ditemui di Kantor PT. Aditya Bumi Pertambangan (ABP) di Lingkungan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, (12/7) tentang keterlibatan aparat dalam kegiatan investasi pertambangan. Kepada wartawan Berita Investigasi Nasional , Santoso selaku General Manager External menjelaskan” bahwa sebetulnya bukan memakai aparat keamanan, bahwasannya itu pengamanan terhadap kegiatan penambangan yang mana setiap legalitas sudah terpenuhi baik itu dari ijin dari pemerintah maupun dari penyerahan lahan, khususnya kalau kita bicara di wilayah pertambangan kita ini terkait dengan adat yang ada, maka kitapun sebetulnya berhak untuk menjalankan semua aktifitas investasi kita, “kan gitu persoalannya, tetapi fakta dilapangan sering terganggu oleh oknum-oknum yang memang itu warga Tumbak yang merasa belum pernah melakukan sosialiasi terhadap masyarakat, itulah masalahnya. Sehingga gangguan itu mulai dari kita pemasangan simbol-simbol eksplorasi seperti patok, itu di rusak, ini sangat mengganggu padahal pemasangan itu masih sebatas sepanjang pinggir jalan tidak ada mengaggu area, mereka juga melakukan pemagaran sehingga hal-hal seperti ini membuat perusahaan mau tidak mau meminta perlindungan investasi Kalau kami ilegal silahkan, tetapi faktanya akan kita ini sudah memenuhi kewajiban awal”. Ujar Santoso.

Menurut dia, berawal dari kami membuat jalan untuk aktifitas tambang, makanya disitu kesepakatan untuk pembukaan jalan, sesuai dengan tuntutan masyarakat kami dibebankan mengganti rugi per kepala keluarga senilai Rp.3.000.000, kemudian kewajiban yang lain membetonkan jalan masuk Kampung Tumbak, pembangunan rumah Gendang/rumah adat, perbaikan makam pendiri kampung Tumbak, kewajiban untuk membiaya acara adat kampung setahun dua kali. “Nah itukan pasti muaranyakan keaktifitas kami sesuai ijin lokasi penambangan, itu kejadiannya pada bulan September 2012. Kemudian bulan Mei tepatnya 10 Mei 2014 lalu, kami sudah mencapai kesepakatan final secara adat di rumah gendang, oleh Tu’a Teno disaksikan oleh kepala suku masing-masing yaitu kepala suku Lompong, reca, Kaca, dan suku Lantar, disaksikan dan ditandatangai oleh pemerintah setempat (Danramil, Camat, Kapolsek, Kepala desa), yang mana kesepakatan itu berupa kompensasi lahan penambangan sebesar Rp.25.000.000 per kepala keluarga dan ditambah lagi dengan kewajiban lain yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembuatan jalan awal, beasiswa kepada mereka yang tidak mampu secara selektif, siap mengganti rugi sawah yang tercemar, memperbaiki tanggul-tanggul yang rusak, membangun listrik jenset,” Tegasnya.
Santoso melanjutkan, namun demikian ada juga sebagian warga yang dimotori oleh pihak ketiga ketika melakuan penolakan dengan alasan bahwa mereka belum mendapatkan penjelasan, padahal ketika acara di rumah Gendang mereka sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tuntutan yang ada. Pihak ketiga di motori oleh Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC) kemudian ada yang namanya saudara Bobek, bendera mereka selalu menyampaikan atas nama JPIC Keuskupan Ruteng, Romo Marten dan Pastor Simon (JPIC SVD Ruteng), aktor lapangannya selalu Pastor Simon dan pelaksana lapangannya itu si Bobek dan Malik dua-duanya bukan merupakan warga Tumbak, kalau mau di ketahui si Bobek warga Dampek sedangkan Malik warga Waso.
“Dari pendekatan saya terhadap pihak penentang ini mereka selalu menyuarakan dua hal; yang pertama; mereka merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang mana seharusnya sosialisasi padahal kita selalu melakukannya di rumah Gedang. Yang kedua pokoknya anti tambang”. Ungkap Santoso.
General Manajer PT. ABP ini menambahkan bahwa banyak masayarakat Tumbak yang bekerja di perushaan, saya tidak bisa menyebutnya satu persatu karena banyak orang. Seperti yang diketahui, masyarakat yang layak diberikan kompensasi itu ada kurang lebih 78 kepala keluarga, 10 diantaranya berdomisili di luar kampung Tumbak. Bahwa sampai saat ini masyarakat yang telah menyerahkan KTP dan membukakan rekening BRI sebagai bagian sistem kompensasi itu sudah ada sekitar 32 kepala keluarga. Sebagaian besar yang lain takut melakukan pendaftaran karena diancam oleh pihak kontra yang saya tidak bisa sebutkan namanya.
Terkait surat laporan warga masyarakat adat Tumbak yang melaporkan aparat kepolisian ke KAPOLRI, Santoso berkomentar bahwa Saya melihat bahwa itu adalah kewajiban pihak Pemda dan aparat hukum untuk membantu mengamankan setiap investasi legal sekali lagi itu kewajban supaya ada kepastian investasi dan kenyamanan investasi, disamping itu juga terkesan aparat keamanan turut mengambil bagian pengamanan karena di Tumbak ada potensi konflik internal warga. Jadi kami tidak pernah memanfaatkan atau menjadi beking dari pihak keamanan, jadi banyak orang yang tidak paham bahwa ini suatu kewajiban dari PEMDA.
“PT. Aditya Bumi Pertambangan memakai teknisi dari china supaya bisa membantu secara akurat kelayakan investasi. Jadi perlu diketahui untuk bisa mendapatkan kepastian kelayakan investasi, perusahaan berinisiatif memakai tenaga ahli China untuk melakukan eksplorasi lanjutan, jadi sampai saat ini kami belum melakukan eksploitasi. Konsultan China memang membawa bendera perusahaan sendiri, namanya China Rail Way Resources nd Energi (CRRE)”. Jelasnya.
Pastor Simon Suban Tukan, SVD selaku Koordinator JPIC SVD Ruteng, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler 13/7/2014, Pastor Simon dalam pesan singkatnya (SMS) mengatakan perusahaan itu ngotot sekali. Dia tidak paham adat Manggarai, lingko-lingko di Tumbak, masih milik komunal. Tidak bisa hanya satu orangyang setuju dianggap penyerahan yang sah. Itu pemaksaan kehendak. “Kami minta perusahaan mundur dari sana sebelum menderita kerugian lebih banyak. Perusahaan tidak tahu bahwa banyak pihak yang bukan orang Tumbak sedang mengeruk dia. Kami minta dia baca ulang undang-undang pertambangan dan undang-undang lingkungan hidup, biar paham”. Tegas Pastor Simon.
Senada Koordinator JPC Keuskupan ruteng, Romo Marten Jenarut, S.Fil.SH.MH. melalui telepn selulernya memberikan komentar dari Kupang, 13/7/2014. Dalam pesan singkatnya Romo Marten menegaskanbahwa, tidak ada indikasi konflik di Tumbak, yang ada itu perusahaan tambang melakukan kegiatan pertmbangan tanpa ijin masyarakat sebagai pemegang hak. Hak-hak dasar masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan investasi tersebut dilanggar dan ditindas oleh perusahaan. Ujarnya.
Romo Marten menambahkan, yang perlu dilindungi aparat bukan peruahaan tetapi masyarakat yang secara sistematis dikriminalisasi oleh perusahaan. “Polisi dan Tentara yang dilokasi sengketa bukan untuk amankan investasi tetapi sengaja dipakai dan diperalat untuk menakuti masayarakat setempat. Masayarakat tidak takut dan makin militan membel hak-haknya. Dua warga masuk penjara bukan membuat masyarakat Tumbak kapok, tetapi makin ngotot membela hak-haknya. Sebaiknya polisi dan tentara yang ada dilokasi agar mundur dari lokasi demi kewibawaan dan martabat sebagai alat negara”. Ujar Koordinator JPIC Keuskupan Ruteng tersebut. (Yos)

Discussion

2 thoughts on “Sudah Ada Kesepakatan Final Dengan Masyarakat Kampung Tumbak

  1. Kalau sdh ada kspkatan,apa lagi yg persoalkan.
    Baru tahu kalau ada kesepakatn,slma ini berita lokal hanya memuat pernyataan dr phk JPIC

    Posted by wae bongkik | August 10, 2014, 18:19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,289 hits
%d bloggers like this: