//
you're reading...
Nasional

Warga Minta Bupati Polman Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

bupati polman
bupati polman2SULBAR (BIN).-Menata kembali Kabupaten Polewali Mandar memang tidak semudah membalik tepalak tangan apa yang diharapkan semua pihak berdasarkan janji politik kedua sosok pasangan, HA.Ibrahim Masdar dan HM.Natsir Rahmat sebagai Bupati dan Wakil Bupati di bumi Tipalayo Kabupaten Polman periode 2014-2019 ketika menyampaikan visi misinya bahwa jika tidak mampu melakukan perubahan selama dua tahun, pihaknya bersedia mundur sebagai bupati dan wakil bupati Polman.
Segudang persoalan yang ditinggalkan pendahulunya (ABM) yang juga kakak kandungnya sendiri seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dari satu wilayah ke wilayah lainnya masih memprihatinkan dan merupakan pekerjaan rumah bagi bupati dan wakil Bupati Polman, AIM-beNAR. Selain itu. penataan birokrasi dan penemapatan SDM pada posisi jabatan starategis masih terkesan tumpang tindih dan belum porposional sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap publik disejumlah unit kerja tingkat bawah. Selain itu, infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa wilayah kecamatan dan desa masih mengalami kesenjangan cukup berarti antara wilayah dengan wilayah lainnya sehingga hubungan kantong-kantong produksi pertanian untuk memasarkan hasil produksi pertaniannya mengalami kesulitan lantaran infrastruktur jalan tidak mendukung sehingga peningkatan kesejahteraan bagi petani kita sulit diwujudkan.
100 hari program kerja Bupati dan Wakil Bupati pilihahn rakyat Kabupaten Polman sejak dilantik oleh Gubernur Sulbar atas nama Mendagri tanggal 7 Januari 2014 lalu. Berbagai program yang direncanakan untuk diselesaikan selama 100 hari kerja tetapi hingga berakhirnya tanggal 7 Juni 2014 lalu ternyata belum memberikan perubahan signifikan selama enam bulan masa pemerintahannya seperti penataan birokrasi reformasi dan infrastruktur jalan dan jembatan diberbagai wilayah dalam Kabupaten Polman. Bahkan dalam perjalanan kepemimpinannya Kabupaten Polman masih cenderung kegiatan seremonial dengan menelusuri seluruh wilayah di 16 kecamatan dalam Kabupaten Polman dengan mengikutsertakan para pembantunya, yakni asisten, pimpinan SKPD dan staf ahli Bupati secara maratong untuk melihat secara dekat kondisi riil dialami warga di 16 kecamatan dengan enam bidang rencana aksi. Salah satu diantaranya, infrastruktur jalan dalam desa dan kota yang sifatnya darurat dan percepatan termasuk ketenagalistrikan, air bersih di desa yang belum terlayani.Termasuk menata struktur organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efesien sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal.Tetapi fakta lapangan hingga enam bulan berjalan masa kepemimpinan AIM beNAR sejak menahkodai bumi Tipalayo, Polman tampaknya belum optimal.
Tampaknya kedua sosok pasangan ini masih mencari formulasi baru untuk menata kembali Kabupaten Polman terutama penempatan sumber daya mausia sesuai dengan kompetensi dimiliki disetiap SKPD yang terlanjur salah urus. Mengembalikan posisi para PNS yang menduduki jabatan strategis yang sesungguhnya melanggar ketentuan UU kepegawaian karena status kepangkatan belum memenuhi syarat serta bekron latarbelakang pendidikan maupun kompetensi pada posisi jabatan tersebut dinilai tidak tepat dan terkesan dipaksakan, maka banyak kalangan memprediksikan kalau kabinet IAM-beNAR dipastikan mengalami kesulitan cukup berarti untuk melakukan reformasi birokrasi dilingkup pemkab Polman sehingga dibutuhkan keberanian dan kearifan secara konsisten seorang pimpinan karena konsukuensinya bakal mempengaruhi perjalanan kepemimpinan lima tahun kedepan.
Pemantau Wilayah Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPNRI) wilayah Sulawesi Barat, M. Ilham Tadang kepada BIN menilai kalau pemerintahan dibangun HA.Ibrahim bersama HM. Natsir Rahmat terkesan lamban melakukan reformasi birokrasi. Padahal harusnya bupati maupun wakilnya selama 100 hari program kerjanya terlebih dahulu memprioritaskan reformasi birokrasi dengan memposisikan PNS yang dipermosikan pada jabatan strategis sesuai kompetensi dimiliki serta memiliki intergritas bukan karena adanya hubungan kerabat dan keluarga atau balas budi tetapi harus meenempatkan PNS pada posisi jabatan strategis secara porporsional dan profesional. Menurut Ilham Tadang, akibat lambannya Bupati Polman melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan rotasi dan hanya diwacanakan sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Apalagi wacana mutasi dilingkup pemkab Polman mulai bergelinding membuat sebagian besar pimpinan SKPD lingkup pemkab Polman yang masih menduduki posisi “Gemuk” tidak biasa bekerja maksimal dan mereka kekhwatir kalau kelak tidak lagi menduduki posisi itu sementara ia sudah menata dengan baik sehingga kinerja sejumlah SKPD termasuk camat masih ‘STAGNAN”, mereka bekerja apa adanya dan menunggu kebijakan pimpinannya. Bahkan informasi yang layak dipercaya memnyebutkan kalau adanya sejumlah oknum pimpinan SKPD sejak bergelindingnya wacana rotasi, terus mencari pendekatan kepada penentu kebijakan agar posisinya tetap langgeng. ( Andi Rasyid Mordani-M.Huasin S/BIN)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,591 hits
%d bloggers like this: