//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

Tak Bernyali Tanggulangi Darajat, Warga Gugat Bupati Garut

Rudi_Gunawan bupati garutGarut-BIN. Bupati Kabupaten Garut, Rudi Gunawan mendapatkan gugatan dari dua warganya. Pemerintah (pemkab) garut dinilai tidak berdaya menanggulangi ruwetnya persoalan aktivitas wisata pemandian air panas Darajat Pass di kawasan Darajat, Kecamatan Pasir Wangi. Padahal Pemkab setempat mengeluarkan moratorium pada kawasan wisata tersebut, terkait tumpang tindihnya perizinan kegiatan wisata, dan pendirian bangunan di lahan sebenarnya kawasan konservasi itu.
Gugatan tersebut dilayangkan oleh Aris Faisal dan Moch. Ismet Natsir. Keduanya menyayangkan pembiaran yang dilakukan Pemkab selama bertahun-tahun. Padahal, dampak aktivitas wisata kawasan Darajat sangat besar. Mulai dari dampak lingkungan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, hingga kerusakan jalan terjadi sepanjang lintasan menuju Kawasan Darajat.
Kedua warga Garut tersebut melayangkan surat peringatan terhadap Pemkab Garut sebanyak dua kali, yakni pada November 2013 dan Mei 2014. Akan tetapi, papar Aris, surat darinya tak diindahkan sehingga pihaknya nekad menggugat Pemkab Garut melalui Pengadilan Negeri (PN) Garut.
Tak hanya Bupati yang ia gugat, namun ketua DPRD Ahmad bajuri dan 5 orang pengusaha yang mengelola objek wisata di lokasi wisata Darajat pun turut digugatnya. “saya menggugat Bupati Garut, ketua DPRD dan lima orang pengusaha wisata ke Pengadilan Negeri Garut. Mereka telah membiarkan aturan perundang-undangan mekanisme gugatan Citizen Law Suaite (CLS),” papar Aris ke wartawan Berita Investigasi Nasional.
Gugatan tersebut telah tercatat dalam berkas perkara No.15/pdt.G/2014/PN. “kami telah melakukan sidang yang pertama dalam menggugat Bupati Garut dan Ketua DPRD beserta 5 pengusaha pada 8 Juli 2014 lalu akan dilanjutkan sidang kedua pada 15 Juli esok di Pengadilan Negeri Garut”, ungkap Aris.
Ia menandaskan, pada sidang yang akan datang pihaknya selaku penggugat akan meminta hakim untuk segera melakukan pernyataan sikap guna pembenahan objek wisata tersebut berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar segera menutup sementara objek wisata tersebut selama proses siding gugatan berlangsung dan adanya keputusan yang jelas dari Majelis Hakim, apakah ditutup total atau dipertahankan menjadikan asset daerah dibuka kembali dengan kesepakatan pembenahan bersama antara Pemkab Garut dan pengusaha dengan target waktu yang jelas dan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya. (Ida Farida)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,113 hits
%d bloggers like this: