//
you're reading...
Hukum & Kriminal

BPN Kotim Terbitkan 44 Sertifikat Diduga Abal-abal

“Pasalnya Sertifikat sebanyak  itu hanya milik Jemy sekeluarga yang tergolong mampu sertifikat nya diduga masuk golongan Prona , untuk orang miskin hal ini menyalahi aturan / Cacat Hukum, dan perlu dicabut serta dipertanyakan ada apa dengan BPN ?….”

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kotim Jamaludin

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim Jamaludin

SAMPIT-KALTENG-BIN. Polemik Sengketa lahan yang terjadi di Kotim Umumnya dan Khususnya di Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu,Kabupaten Kotawaringin Timur , Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lepas dari tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotim karena merekalah yang menjadi biang kerok dan pemicu akan terjadinya konflik dengan menerbitkan Sertifikat asal-asalan yang diduga cacat hukum tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang benar.
Pasalnya Sertifikat milik Jimy dan Keluarganya sebanyak 44 buah diterbitkan BPN tepat diatas lahan/kebun milik warga yang sudah memiliki legalitas berupa SKT yang ditanda tangani saksi sebatas diketahui oleh kepala Desa dan diketahui oleh Camat, yang menjadi pertanyaan dengan dasar apa pihak BPN bisa menerbitkan begitu saja Sertifikat buat Jemy sekeluarga, kalau yang bersangkutan belum memiliki SKT seperti yang dimiliki Anang, apakah Jemy juga memiliki SKT yang sama seperti yang dimiliki anang, terus siapa yang membuat dan menanda tangani SKT tersebut, dengan demikian bukti kepemilikan Jemy sekeluarga dan Kinerja BPN Kotim patut dipertanyakan.
Informasi yang berhasil dihimpun Wartawan Berita Investigasi Nasional dari data dan fakta dilapangan bahwa diduga kuat pihak Oknum BPN Kotim main mata dengan Pihak Jemy melakukan penyertifikatan tanah asal-asalan tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang serta prosedur/mekanisme yang benar hal ini terbukti dan dicontohkan oleh Kepala Desa Parit dan Ketua Rt setempat.
Menurut Kepala Desa Parit Suberlon U Kuyum, beliau benar-benar tidak tahu bahwa BPN Kotim telah menerbitkan Sertifikat atas nama Jemy, Sany, Fenny, Topo Antero, Tjioe Megawati, Kwee Giok Tien dan Lindawati sebanyak 44 buah Sertifikat yang berada diwilayah Desanya semasa dirinya menjabat sebagai Kepala Desa, apalagi melibatkan dirinya untuk mengecek dan melakukan pengukuran lahan yang dimaksud.
” Semestinya BPN Kotim lapor saya kalau mau menerbitkan semacam Sertifikat di Desa ini,” Ujar Suberlon.
Hal senada juga diucapkan Ketua Rt/Rw 05/02 Desa Bukit Raya, Japris beliau juga tidak tahu dan juga tidak dilibatkan dalam hal pengukuran dan aktifitas lainnya oleh Pihak BPN Kotim,” Kalau orang beradab harusnya setiap tamu harus lapor 1 x 24 jam ,” Ucap Japris.
“Setahu saya semestinya Pihak BPN sebelum melakukan penyertifikatan tanah disuatu desa, lihat dulu kelengkapan surat-surat yang diajukan pemohon, setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat (kemudian) undang dan libatkan saksi-saksi sebatas untuk menetapkan batas mereka saat pengukuran, “ Ujar Anang.
“Yang tidak kalah pentingnya harus melibatkan aparatur Desa. Yakni Kepala Desa dan stafnya yang terkait. Serta Ketua Rt setempat harus turun kelokasi, kemudian Pasang Papan Pengumuman bahwa Tanah lokasi yang dimaksud akan segera di Sertifikatkan. Jika ada yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut intinya harus menghubungi Kantor BPN sebelum mengeluarkan Sertifikat, beri waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kira-kira begitu ,” ucap Anang.
“ Selama ini Kami tidak pernah tahu. Dan tidak pernah melihat Papan Pengumuman dipasang dilokasi yang dimaksud, kami merasa kaget tiba-tiba saja ada orang yang mengaku dan mengklaim tanah kami ini milik mereka dan katanya mereka sudah memiliki Sertifikat ,” Tegas anang dan diiyakan Kades Ketua Rt dan warga masyarakat desa itu.
Dalam hai ini Tidak tanggung-tanggung Kepala Desa Parit dan Ketua Rt terkait dengan permasalahan ini dengan iklas untuk memberikan Surat Pernyataan masing-masing demi untuk mengungkap kebenaran keduanya telah membubuhkan tanda tangan diatas Materai Rp.6.000,- dan cap Kepala Desa setempat.
“ Ada Apa dengan BPN memberikan Sertifikat golongan prona kepada orang yang mampu ?….,”
Menurut Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotawaringin Timur JAMALUDIN ketika dikonfirmasi di Kantornya Senin 14 Juli 2014 yang lalu mengatakan bahwa : Pihaknya akan memanggil Jemy dan Keluarga terkait dengan permasalahan ini termasuk juga Pihak Anang dan kawan-kawan yang merasa dirugikan setelah lebaran untuk proses mediasi, jika dalam mediasi nantinya belum mendapat kesepakatan pihaknya akan menyerahkan kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum.”Terkait dengan adanya surat yang berasal dari Misnato sebagai Koordinator Berita Investigasi Nasional (Bin) Kalimantan Tengah yang menanyakan tentang keberadaan Sertifikat Jemy sekeluarga di Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu, dengan ini dapat dijelaskan bahwa Penerbitan Sertifikat JEMY sudah barang tentu persyaratan dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Sanggah Jamaludin.
“Adapun Persyaratannya antara lain adanya Surat Bukti Penguasaan Tanah yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan itikat baik dan diketahui oleh lurah dan Camat, namun demikian meskipun sertifikat sudah terbit apabila ada pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya bahwa riwayat tanah tersebut tidak benar maka dapat dilakukan pembatalan sertifikat setelah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” Ujar Jamaludin.
“ Nah untuk penyelesaian sengketa ini kami menawarkan agar dilakukan musyawarah mupakat didalam suatu Mediasi , kalau nanti setelah Mediasi hasilnya tidak dapat disepakati oleh para pihak maka jalan terakhir silahkan melalui jalur hukum untuk memperoleh kepastian hukum siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah ini,” Kata Jamaludin
“ Nah sementara menunggu ada keputusan pengadilan yang memutuskan kesalahan sertifikat ini, maka untuk sementara kami menganggap Sertifikat ini Legal dan berlaku menurut peraturan dan undang- undang, “ Imbuhnya.
“Demikian informasi dari kami mudah mudahan dalam rapat mediasi yang mungkin bisa kita laksanakan setelah lebaran nanti bisa memperoleh dan mencapai kata mufakat yang sama-sama memuaskan kedua belah pihak, namun demikian seperti yang saya kemukakan terdahulu apapun nanti hasil mediasi itu kalau tidak disepakati maka mungkin diambil jalan yang terakhir ada yang merasa dirugikan silahkan untuk menempuh jalur hukum , kami di BPN siap mengikuti persidangan dan akan tetap mematuhi putusan Hakim.” Tambah Jamaludin.
Sampai berita ini dinaikan aktifitas keduanya dilahan yang bersengketa masih jalan, mudah-mudahan tidak terjadi bentrokan fisik, sebagaimana diketahui bahwa aktifitas Jemy dilahan tersebut sudah banyak merugikan pihak Anang , dugaan bahwa Pihak Jemy sudah melakukan Pidana Pengrusakan terhadap tanaman Kelapan sawit milik Anang , Kasus ini sudah dilaporkan Anang sejak tanggal 30 April 2014 yang lalu ke Polsek Cempaga Hulu Polres Kotim, hingga saat ini terlapor masih bebas berlenggang, nampaknya seperti kebal hukum , Laporan Anang dianggap masih mandul dan patut diduga Pihak Jemy sudah bermain mata dengan Pihak Polsek setempat. (Tim Investigasi)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: