//
you're reading...
Hukum & Kriminal

Masyarakat Tumbak Membuka Kebun Baru Di Lokasi Tambang Pt. Aditya Bumi Pertambangan

Setelah Mengajukan Gugatan Perdata Pada Tanggal 18 Juni 2014

Irvan Kurniawan (memegang HP) & Brigpol Yonatan Nila (Bertopi)

Irvan Kurniawan (memegang HP) & Brigpol Yonatan Nila (Bertopi)

Ruteng-NTT-BIN. Kasus pertambangan di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, semakin ramai dibicarakan dan hangat di Media masa  pasalnya warga Tumbak mendatangi Lokasi untuk membuka kebun atau lahan baru. Masyarakat semakin kuat mempertahankan hak ulayatnya untuk tidak dikuasai oleh Perusahaan tambang. Sekalipun ada aparat baik TNI maupun Polisi, mereka tidak gentar.
“Tanggal 21Juli kemarin masyarakat datang ke lokasi menegur pihak perusahaan agar menghentikan aktifitasnya di tanah ulayat yang merupakan hak ulayat warga kampung Tumbak,” Tegas koodinator Lapangan JPIC SVD Marianus Kisman, menjelaskan kepada wartawan Berita Investigasi Nasional di Ruteng (24/7) belum lama ini.
Menurut Kisman, kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari kegiatan tanggal 18 Juni 2014, pada tanggal tersebut masyarakat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ruteng, gugatan masyarakat tersebut bermaksud agar pihak perusahaan tidak melakuan aktifitas dalam bentuk apapun di tanah ulayat mereka. Paska laporan gugatan perdata, aktifitas pertambangan masih berlangsung sehingga masyarakat mendatangi lokasi untuk menegur pihak perusahaan agar tidak melakukan aktifitas, dilokasi warga melihat para pekerja tambang memotong kayu menggunakan sensor, masyarakat juga bertemu dengan dua orang berkewarganegaraan China, TNI dan Aparat Kepolisian dari Polsek Lamba Leda seperti Bripka Yonatan Nila, Lorens Pitan dan  Intel Polsek Lamba Leda yaitu Joko. Ketika masyarakat meminta pihak perusahaan untuk menghentikan kegiatan dan mempertanyakan keberadaan aparat di lokasi, pihak Kepolisian mengatakan bahwa “kami ini datang hanya mau mengamankan orang asing. Kegiatan ini bisa dihentikan kalau pihak pemerintah dan pengadilan melarang aktifitas pertambangan,” Ungkap Korlap JPIC SVD tersebut.
Kisman melanjutkan bahwa Pada bulan Juli ini, warga Tumbak sepakat untuk mengambil sikap, kebetulan sekarang musim membuka kebun baru, mereka sepakat untuk mengadakan rapat adat meskipun meminta Tu’a Teno (Abdul Karim) yang sudah mendukung pertambangan itu untuk meminta kesediaannya untuk mengadakan rapat adat di rumah gendang tetapi selalu menolak, sudah tiga kali masyarakat mendatanginya untuk meminta agar segera membuka rapat terkait dengan musim buka kebun baru, tetapi tu’a Teno (Abdul Karim) mengatakan kamu tidak mempunyai hak, karena itu bukan Lingko kamu.
“Mendengar pernyataan ini tu’a-tu’a PangaTumbak  bersama warga tetap mengambil sikap untuk rapat adat, supaya segera pada tanggal 18 Juli 2014 ke lokasi untuk membuka kebun baru di Lingko Roga. Pada hari pelaksanaanya,  tanggal 18 Juli 2014 mereka dikawal oleh Polisi dan TNI, ketika masyarakat mulai bekerja, Polisi sering  memberikan saran, “ini kamu sudah kena pidana jadi sebaiknya kamu mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan surat agar perusahaan bisa keluar, karena perusahaan melakukan kegiatan ini berdasarkan surat ijin” tetapi argumentasi masyarakat pada saat itu tetap pada pendirian mereka bahwa kami sudah lapor masalah ini secara perdata, kami dilarang untuk bekerja tetapi perusahaan dibiarkan untuk bekerja, masyarakat tetap bekerja karena terdesak olek waktu musim ini. Pada tanggal 21 Juli 2014, warga mendatangi lokasi bersama mahasiswa dari Kupang dengan nama organisasi HIPMMATIM (Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur) dari Kupang untuk bersama masyarakat melakukan investigasi langsung ke lokasi. Jumlah masyarakat yang ke lokasi kurang lebih 60 orang. Jelas Kisman alias Bobek.
Kisman mengisahkan, Pada saat di lokasi masyarakat bertemu dengan aparat TNI dan Polisi, Yonatan, Laurens Pitan, dan Joko selalu memberikan himbaun kepada masyarakat bahwa kami hanya mau menjaga kemanan disini. Kepada mahasiswa Yonatan mepertanyakan identitas mahasiswa, kartu dan siapa yang menyuruh mereka. Bripka Yonatan Nila sempat mengusir mahasiswa karena tidak bisa menunjukkan identitas. Para mahasiswa menjawab bahwa kami datang hanya membantu orang tua kami untuk melihat persoalan ini yang sebenarnya bagaimana, supaya kami tidak mengambang melihat persoalan ini, sekarang kami datang untuk melihat langsung dan kami diminta bantuan oleh orang tua kami di Tumbak ini. Pemeriksaan KTP dan Kartu Mahasiswa berlanjut pada malam hari disebuah rumah warga di kampung Tumbak. Terjadi perdebatan antara Mahasiswa dan Polisi. Ketika hendak mengecek Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Mahasiswa, Juru bicara mahasiswa mempertanyakan maksud dan tujuan pemeriksaan tersebut, kecuali kalau dosen. Mahasiswa juga mempertanyakan surat tugas dari oknum Polisi tersebut. Jelasnya kepada  wartawan BIN.
Dalam pemberitaan di edisi 9707 yang lalu dijelaskan, pernyataan PT. Aditya Bumi Pertambangan bahwa sudah ada kesepakatan final dengan warga Tumbak pada tanggal 10 Mei 2014, terkait pemberitaan tersebut, Kisman menegaskan bahwa pada saat itu masyarakat tolak tambang, ada surat pernyataan sikapnya, yang isinya adalah: Kami masyarakat tolak tambang khususnya Gendang Tumbak mau menegaskan kembali sikap kami, bahwa sejak tahun 2008 dan sampai kapanpun kami akan tetap menolak pertambangan diwilayah ulayat ulayat kami. Kami juga mau menegaskan bahwa kami tidak pernah menyerahkan lingko untuk ditambang oleh pihak manapun. Kami mengakui bahwa, kami telah membuat kesepakatan dengan PT. Aditya Bumi pertambangan, hanya untu penyerahan Jalan. Sekali lagi kami masayarakat gendang Tumbak, menegaskan bahwa kami tidak akan menyerahkan lingko atau hak ulayat kami kepada pihak manapun untuk di tambang, Surat pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 54 warga Tumbak pada tanggal 10 Mei 2014.

Munculnya Data Pembanding
Dokumen kesepakatan yang diterima oleh Koordinator Media BIN Di NTT bahwa  dari PT. ABP menerangkan atas kesepakatan pada tanggal 10 Mei 2014 menyebutkan 11 point sebagai isi kesepakatan dengan masyarakat kampung Tumbak. Surat tersebut ditandatangani oleh Dr.ir. Harry Miarsono, selaku Direktur PT.ABP, Abdul Karim (Tu’a Teno Tumbak), Aloysius Hasan (Tua Panga Suku Lompong), Klemens Jane (Tua Panga Suku Lantar), Konstantinus Darso (Tua Panga Suku Kacah), Agustinus Levi (Tu’a Panga Suku Reca), Agustinus Hambur, Yasin Yusuf, Wilibrodus Kasimo, Yohanes Dul. Sedangkan yang menandatangani kesepakatan tersebut sebagai saksi yaitu; Barnabas Raba (Kepala Desa Satar Punda), Drs. Sebastianus Ndujung (Camat Lamba Leda), IPDA Robert Teja Harja (KAPOLSEK Lamba Leda), Sudiyono (DANRAMIL 1612-03 Reok), Mukhtar (DANPOS Lamba Leda), Patrisius.M. (BABINSA Satar Punda), Yanto Musa, SH. (KACABJARI Ruteng di Reok).
Menurut informasi yang diterima oleh Koodinator Media BIN bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh warga Tumbak, sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal pendaftaran 18 Juni 2014, Nomor:15/PDT.G/2014/PN.Rut dengan Pokok perkara, Primer 11 point dan Subsider 1 point. Para Penggugat Wilibrodus Iskandar, Nobertus Duman, Daniel Somo, Rikardus Hama, yang hendak melakukan gugatan ingkar janji (Wan Prestasi) terhadap: PT. Aditya Bumi Pertambangan, Abdul Karim, Bupati Manggarai Timur, Klemens Jane, Konstantinus Darso, Agustinus Levi, Aloysius Hasan, yang selanjutnya disebut para Tergugat, Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat. Surat gugatan tersebut ditandatangani oleh Kuasa Hukum penggugat atas nama Antonius Jeraman, S.Ip.SH.
Berdasarkan rekaman Video di lokasi yang diterima oleh BIN 28/7/2014, dalam video yang berdurasi 08 menit 17 detik tersebut, Ketua HIPMMATIM Irvan Kurniawan mengatakan bahwa terkait penahanan dua orang warga Tumbak kami sudah melakukan konfirmasi ke Kapolres dan pada waktu penahanan 21 orang warga, Kapolres mengatakan sudah dibebaskan, kami berkomunikasi langsung dengan Kapolres via telepon waktu kami masih di Kupang. Kami juga sudah melakukan pemberitahuan resmi, surat resmi kepada KAPOLDA NTT, untuk segera mengurus kasus ini, karena yang kami tahu Polisi disini dan Pemerintah bungkam menjembatani masyarakat dengan warga, jadi pihak Polisi sebagai penegak hukum juga harus netral. Kemudian Brigpol Yonatan Nila mempertanyakan identitas termasuk kartu pers, karena sebelumnya Irvan mengaku sebagai wartawan dari sebuah media. Kutipan wawancaranya sebagai berikut;
Brigpol Yonatan Nila (YN): untuk tidak diperpanjang lebar, saya tanya legalitas saudara, tadi saudara mengatakan dari pers. Irvan Kurniawan (IK): Kartu Pers saya tidak bawa, tetapi kalau mau telpon direkturnya? YN tidak perlu telpon, karena setiap orang bisa mengaku direktur, kalau melakukan tugas jurnalistik harus jelas legalitasnya. Yang resmi pekerjaanya apa, kalau pers buktinya apa, kalau kartu mahasiswa buktinya apa. Ada kartu mahasiwa? IK: tidak mungkin tanya semua itu pak.
YN: apa saudara tidak tahu kalau Kepolisian bisa meminta identitas seseorang, saudara bilang dari pers kok tidak bisa menunjukkan identitas diri, saudara hadir disini  patut saya pertanyakan dalam rangka apa dan tujuannya untuk apa. Legalitas seseorang tidak bisa hanya dengan ngomong saja, karena setiap orang bisa ngomong. IK: begini saja kita sekarang kembali ke Tumbak, untuk mengambil saya punya KTP.
YN: kami membutuhkan data yang jelas, kembali dari sini tunggu kami di Tumbak. Kegiatan saudara-saudara disini kami tidak larang, perlu kami sampaikan bahwa antara PT. Aditya Bumi Pertambangan dengan masyarakat ada kasus hukum pidana yang sedang ditangani di Polres dan kasus perdata yang mana dalam hal ini waga Tumbak sebagai penggugat dan perusahaan sebagai tergugat, PEMDA Manggarai Timur, Tu’a Teno dan Tu’a Panga, sehingga himbauan kami kepada saudara-saudara, hadir disini tidak boleh membuat perbuatan yang melanggar hukum, karena secara pidana dan perdata sedang ditangani kasus hukumnya. Jadi kita hargai proses itu. Kami harap kepada saudara-saudara dari aktifis manapun, siapapun, agar  memberikan pencerahan kepada masyarakat, karena terkesan selama ini menurut kami sudah dipercayakan kepada pengadilan tetapi masih datang ke lokasi, jangan sampai tidak ada penjelasan dari penasehat hukumnya atau dari LSM-LSM yang mendampingi tentang proses hukum pidana maupun perdata. Kehadiran kami disini jelas, kami tidak ingin ada bentrokan antara pihak perusahaan, antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra, terserah saudara-saudara menilai kami memihak kepada siapa-siapa seperti yang di koran itu adalah hak sudara-saudara. Silahkan saudara-saudara melakukan kegiatan yang tentunya tidak boleh menimbulkan konflik.
Selanjutnya para Mahasiswa dan Polisi bersepakat bertemu di Kampung Tumbak pada sore hari untuk membuktikan identitas seperti yang telah disepakati. Anehnya pada video yang kedua ketika pemeriksaaan identitas tersebut ketua HIPMMATIM Irvan Kurniawan tidak hadir pada saat itu dan menurut teman-temannya bahwa dia sudah pulang. (Yos Syukur).

Discussion

One thought on “Masyarakat Tumbak Membuka Kebun Baru Di Lokasi Tambang Pt. Aditya Bumi Pertambangan

  1. Ini baru berita yang berimbang.

    Posted by wae bongkik | August 10, 2014, 18:07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: