//
you're reading...
Politik & Korupsi

GUBERNUR SUMSEL ALEX NOERDIN DIDUGA BAKAL DITETAPKAN JADI TERSANGKA…. BPK RI Temukan Adanya Penyimpangan Dana Hibah Pemprop Sumsel Rp. 1,4 Triliun

alex-noerdin-_140503214431-103Sumsel-BIN, Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menemukan fakta bahwa Alex Noerdin yang merupakan calon incumbent, telah menggunakan anggaran Bantuan Sosial pada APBD Sumsel tahun Anggaran 2013 untuk membiayai kampanyenya. Disebutkan bahwa pelanggaaran Alex yakni menggunakan dana APBD Rp 1,4 triliun di dua kabupaten, dua kota, dan satu kecamatan.
Alhasil, Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya memerintahkan KPUD untuk melakukan pemilihan ulang. Namun, berkali-kali Alex membantah telah menggunakan dana bansos untuk tim pemenangannya. Bahkan, Alex menyurati BPK untuk mengaudit dana tersebut.
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga sudah mengaudit dan melakukan investigasi terhadap seluruh keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terkait penggunaan dana hibah APBD Rp 1,4 triliun dan ditemukan penyimpangan dan ada ratusan Milyar Rupiah yang belum dipertangung jawabkan.
Sementara itu Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah membentuk Tim untuk menangani laporan dugaan penyalahgunaan dana Hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sebesar Rp 8 Milyar yang disalurkan kepada 9 organisasi wartawan. Tim tersebut diketahui oleh Kepala Sekasi III As Intel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Hal itu ditegaskan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Mulyadi, kepada Koran Transaksi pada Selasa 1 April lalu di ruang kerjanya. Menurut Mulyadi, Tim yang dibentuk itu diketuai oleh Kepala Seksi III, Khaidirman.
KASUS dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah APBD oleh Gubernur terpilih Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin sebesar Rp1, 4 trilyun untuk kepentingan pemilukada pun sudah secara resmi dilaporkan kepada polisi oleh Ir Amrizal Aroni MSi.
Amrizal menyebutkan, Gubernur Alex Noerdin telah dengan sengaja menggunakan dana APBD Provinsi Sumsel sebesar Rp1.492.704.039.000 (dana hibah dan/atau dana bansos), untuk memenangkan pemilukada tanggal 6 Juni 2013. Dari fakta itu, dibantu dengan fakta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Amrizal selaku pribadi dan sebagai Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat INDONESIA MADANI (PP LSM-INDOMAN) dan masyarakat Sumsel melaporkan secara tertulis kepada Kapolda Sumsel dan tembusan disampaikan kepada Direskrimsus Kombes Pol Raja Haryono.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menegaskan setahun yang lalu tidak tutup mata dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjelang Pilgub 2013.
ketika itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, bahwa pihaknya saat ini sedang menelusuri informasi lebih jauh terkait kasus yang berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi
“Pasti informasi seperti itu (soal Alex di putusan MK) akan dipakai untuk fulbaket (mencari informasi) yang akan dilakukan, pasti ada informasi penduduk dan masyarakat,” kata Bambang Widjojanto di. Kantor KPK, Jakarta, Senin 12 Agustus 2013.
KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi menyatakan pihaknya dapat menelisik kasus dugaan penyelewengan APBD Sumatera Selatan, senilai Rp 1,4 Triliun. Namun, terang Johan, pengusutan baru bisa teralisasi bila ada informasi awal, di antaranya dengan menerima laporan audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau bisa juga dari laporan masyarakat.
“Kami masih menunggu laporan dari masyarakat (untuk mengusutnya). Atau ada laporan audit dari BPK,” kata Johan.
Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad memastikan lembaganya takkan membiarkan dugaan penyelewengan APBD yang dilakukan Alex Noerdin ini menguap begitu saja.
“Kita sedang menelaah kasusnya,” kata Abraham ketika ditemui wartawan di acara buka puasa di Gor Ahmad Yani, Komplek Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7) lalu.
Dalam beberapa kesempatan terdahulu Alex Noerdin selaku Gubernur sumsel tersebut,. Marah karena dia merasa dirinya sudah membantu pendanaan berbagai media cetak di Palembang. Dikabarkan mantan Cagub DKI yang kalah itu, kecewa berat, karena dirinya sudah membantu media lokal dengan dana yang mencapai 15 miliar. Tapi, nyatanya media di Sumsel malahan “menyerang” dirinya dengan memasang berita dalam bentuk iklan lembaran keputusan MK secara menyolok.
Berdasarkan catatan di Palembang, adapun media lokal yang telah “menyerang” Alex Nurdin melalui pemuatan iklan tersebut, antara lain, seperti Sumatera Express, Sriwijaya Post, Palembang Post, Tribun, dan beberapa lagi. Padahal, menurut sumber, sebelumnya mayoritas media lokal “melindungi” Alex Nurdin melalui pemberitaan berkelanjutan. Isinya bantahan adanya penyalahgunaan Dana Hibah dan Bansos. Alex Nurdin selalu berkata melalui media : “tidak sepeserpun dia menggunakan dana yang dimaksud sebesar 1.4 T lebih” itu.
Untuk membuka mata masyarakat, yang mana selama ini hanya menerima informasi dari satu sumber (Pemprov) dan satu arah, maka media lokal memuat Putusan MK secara lengkap, dimana Majelis Hakim MK secara secara jelas menyebutkan : “meyakini pemakaian dana 1.4 T lebih tersebut berhubungan langsung dengan keperluan kampanye AN, dan dibagi-bagikan pada saat kampanye”.
Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK –RI Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan di dalamnya tedapat laporan pengunaan dana hibah propinssi Sumatera Selatan Tahun 2013 dengan realisasi dana BOS sebesar Rp 776. 856. 377. 500,00, Sekolah Swasta sebesar Rp 165 .972. 265. 500,00, BOP dan Insentif Guru Non PNS SLB Swasta sebesar Rp 1. 883. 408. 000,00 dan Guru Honor TK sebesar Rp 5. 504. 562 .000,00. Dana BOS dan Sekolah Swasta langsung ditransfer ke masing-masing rekening sekolah, sedangkan Insentif Guru Non PNS SLB Swasta dan Guru Honor TK langsung ditransfer ke masing-masing guru yang bersangkutan. Pertanggungjawaban atas keempat kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehingga, belanja hibah yang harus dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah kepada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di luar keempat kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp 1. 081. 089. 378. 844,00.
Berdasarkan data dan fakta dilapangan sampai tanggal 19 Mei 2014 Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Rp 253 .000. 702. 391,00 ( Dua Ratus Lima Pulah Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah )dan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Sebesar Rp 232. 328. 030. 000,00 ( Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)Belum Dipertanggungjawabkan.
Pemberian hibah kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Derah (NPHD) Nomor 900/00155/BPKAD-II/2013 dan Nomor 18/KPU-Prov-006/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang kemudian diaddendum sebanyak tiga kali dengan addendum terakhir Nomor 900/04159/BPKAD-II/2013 dan Nomor 109/SPK/KPU. Prov-006/XI/2013 tanggal 27 November 2013.
Pemberian hibah kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada NPHD Nomor 900/00298/BPKAD-II/2013 dan Nomor 09/BAWASLU/SUMSEL/2013 tanggal 06 Februari 2013, yang kemudian diaddendum sebanyak tiga kali dengan addendum terakhir Nomor 900/02996/BPKAD-II/2013 dan Nomor 283/Bawaslu/Sumsel/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
Terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 28 ayat (5), disebutkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Selatan diakhiri dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Masa Jabatan 2013 – 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2013.
Berdasarkan pernyataan dari Kepala BPKAD selaku PPKD diketahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Mei 2014, pihak KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Gubernur melalui PPKD.
Selain itu menurut hasil pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Sumatera Selatan terdapat juga dugaan penyimpangan dana Hibah Sebesar Rp. 336.610.829.525,00 Belum Dipertanggungjawabkan oleh 1.793 ( Seribu Tujuh Ratus Semblan Puluh Tiga ) Para Penerima Hibah. Diantaranya adalah BEM Unsri, Ikatan Keluarga PONPES Gontor Sumsel, Lembaga Asosiasi Kesejahtraan Sosial, Panitia Penyelenggara Asean University Games, KNPI Sumsel, LVRI Sumsel, YLKI Sumsel, ORARI Lokal Palembang Utara, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Selatan, Paduan Suara Sekolah Tinggi Musi (STIMUS VOICES), Universitas Sriwijaya (Pascasarjana FKIP Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Sains),Panitia Pelaksana Seminar Nasional Holtikultura dan Bakti Sosial Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Sumatera Selatan, Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan (Forpess), DPW Lembaga Seni Qasidah Indonesia (DPW-LASQI) Provinsi Sumatera Selatan, Yayasan Masjid Agung Palembang, PITI ( Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan, Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu Pencatat Nikah (P3N) ,Himpunan Aksi Pemuda Islam (HAPIS) Kab. Musi Banyuasin, Forum Komunikasi Pemuda Islam Kab. Musi Banyuasin, Pondok Pesantren Hidayatul Fodhola Walisongo Musi Banyuasin, Bantuan Hibah Kepada Panitia Natal Oikumene Kristen-Katolik Sumatera Selatan, Ikatan Suka Duka Umat Hindu (ISDUH) untuk Pembangunan Krematorium Umat Hindu, Panitia Pembangunan Fasilitas Pura Agung Sriwijaya Palembang, STIT Al Quran Al Ittifaqiah (STITQI) Ogan Ilir (Pembangunan Ruang Belajar Tahun Akademik 2012-2013, Panitia Pesta Pembangunan Gereja HKBP Sukamaju Kenten, Panitia Pesta Bolon Masyarakat Batak Sumatera Selatan, DPW Front Generasi Muda Reformasi Sumatera Selatan, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Sumatera Selatan,Pengurus daerah Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Sumatera Selatan, LSM Forum Pemuda Penerus Perjuangan Bangsa (FP3B) Sumsel, LSM Gerakan Pemuda Peduli Kesejahteraan Masyarakat (GPPKM) Sumsel, LSM Jaringan Pemerhati Pembangunan Sumatera Selatan, LSM Peduli Wanita Indonesia (LSM-PWI) Provinsi Sumatera Selatan.
Selain itu terdapat juga lembaga yang belum mempertanggung jawabkan dana hibah yang lain yaitu Forum Pembaharuan Pemuda Indonesia (FPPI-SUMSEL),Forum Mahasiswa Lalan Sumatera Selatan, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, DPD Peduli Masyarakat Lemah RI (PMLRI), Paguyuban Becak Rakyat (PBR) Sumatera Selatan, DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia Sumatera Selatan (MPI), Gerakan Muda Anti Narkoba (GMAN) Sumatera Selatan, Forum Pemuda Pemudi Serantawan Empat Lawang (FPPSE Sumatera Selatan), PD Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumsel, DPP Himpunan Wanita Karya Sumatera Selatan, Ikatan LSM Poros Tengah (IPT) Provinsi Sumsel, Ormas Ikatan Wanita Lintang (IWALI) Provinsi Sumatera Selatan, Jaringan Jurnalis Merdeka Sumsel, Palembang Press Club (PPC), Forum Lintas Profesi Gerak Garis, Forum Penyiar Radio-Televisi (FPRTv), Ikatan Koresponden Media Nasional (IKMN), Perhimpunan Redaktur Olahraga Sumatera Selatan (PROSS), Ikatan Pewarta Photo Sumsel (IPPSS), Forum Komunikasi Radio Swasta Sumsel (FKRSS), Ikatan Jurnalis Parlemen (IJP), Paguyuban Jurnalis Sumsel, Institut Pers Sumsel, Aliansi Jurnalis Bebas Merdeka, Ikahumas Sumsel, Harian Sumatera Ekspress, Pewarta Foto Indonesia Palembang, Harian Bisnis Radar Palembang, Forum Jurnalis Dokumenter Sumsel, Radio ISMOYO, Institut Jurnalistik Palembang, Palembang Ekspess, Seputar Indonesia, Palembang Pos, Sky TV Palembang, Majalah Suara Sriwijaya, Forum Kajian Jurnalis Sumsel dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Selatan
Ketua Badan Analisa Informasi Trategis KH. Sambas. MBA, dugaan adanya tindakan baik secara sengaja atau tidak penyimpangan dana Hibah Pemprop Sumatera selatan pada tahun 2013 sangat mungkin betul terjadi, hal ini sangat dimungkinkan karena pada tahun itu adalah tahun politik dimana H. Alex Noerdin Selaku incumbent maju kembali untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Selatan periode 2013- 2018.
Diduga modus yang dapat digunakan diataranya Jika dilihat dengan teliti, pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh Pihak Terkait sebagai Gubernur incumbent dengan memanfaatkan APBD Provinsi Sumatera Selatan.
Selain itu diduga semua pelaporan keuangan atas dana hibah ini dari tahun ketahun adalah hanya copy paste dari pelaporan data yang bermasalah ditahun sebelumnya, mereka hanya merubah angka, tanggal dan tahunnya saja. Dan Besaran alokasi Bansos dan Hibah dalam APBD P Sumsel terus meningkat, pada tahun 2011 sebesar Rp 5,9 Miliar, tahun 2012, RP 1,6 Triliun lebih dan pada 2013 1,4 triliun.
Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa Pihak terkait baik pemberi maupun penerima diduga telah menyiapkan banyak kwitansi Aspal bahkan palsu, termasuk puluhan stempel palsu baik dari Organisasi kemasyarakatan, katering, restoran, tickteting lainnya, ada kemungkinan kerjasama antara oknum-oknum di Pemprov dan oknum-oknum yang mengaku sebagai organisasi masyarakat dan profesi.
Sambas juga menyampaikan bahwa Hasil investigasi terhadap seluruh keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terkait penggunaan dana hibah APBD Rp 1,4 triliun diduga digunakan sebagai dana kampanye oleh calon incumbent. Penggunaan APBD untuk bantuan sosial kepada masyarakat diduga diberikan dengan syarat untuk menguntungkan si pemberi, seperti saat pilkada gubernur sumsel 2013, tentu kalau benar itu terjadi dan dapat di buktikan jelas sudah dikatakan korupsi, terlebih ada feedback di dalamnya.
Ditambahkan Sambas bahwa mungkin selama ini tidak ada koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi. Padahal, banyak sekali hasil temuan tapi tidak ditindaklanjuti oleh instansi-instansi pengawasan dan penegakan hukum itu, jelasnya.
“Biasanya modusnya dengan menggunakan oknum-oknum binaan si pejabat. Orang-orang ini seolah-olah adalah pengurus, dan mereka ini yang menyediakan formalitas antara lain nama anggota fiktif dan palsu”, tegas Sambas.
Dijelaskan Sambas bahwa, biasanya proposal yang diajukan oleh organisasi atau lembaga calon penerima diproses sesuai mekanisme. Untuk merealisasikan dana hibah, masing-masing unit kerja membentuk Tim Verifikasi. Tim tersebut bertugas melaksanakan verifikasi, merekap proposal, melaksanakan rapat verifikasi, dan membuat laporan hasil verifikasi penerima bantuan hibah.
Mekanisme penyaluran dana hibah untuk masyarakat atau organisasi, menurut Antoni, diawali dari pengajuan proposal yang diajukan calon penerima hibah. Proposal itu kemudian dievaluasi oleh Tim Verifikasi dan jika memenuhi persyaratan sesuai hasil verifikasi maka selanjutnya akan dianggarkan dalam APBD.
Sementara itu terkait pemberitaan ini Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin Ketika ditemui dikantornya tidak berada ditempat bahkan ketika wartawan menghubungi via HP tidak mendapat jawaban dari sang Gubernur dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel Laonma PL Tobing. (mas)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,591 hits
%d bloggers like this: