//
you're reading...
Hukum & Kriminal, Nasional

Terkait Surat Pengaduan Forum Masyarakat Adat Tumbak Ke KAPOLRI….. Polres Manggarai Mengirim Surat Klarifikasi Ke Polda NTT Dan Kapolri

Manggarai –BIN, Berdasarkan pemberitaan pada edisi 9707 tahun 2014 halaman 4, yang berjudul “OKNUM POLISI YANG MENJADI BEKING PERUSAHAAN TAMBANG DI ADUKAN KE KAPOLRI”, disebutkan bahwa Forum Masyarakat Adat Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, mengirim surat Pengaduan ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) terkait prilaku aparat Kepolisian yang meresahkan masyarakat. Dalam surat masyarakat yang diterima oleh Koordiantor liputan wilayah NTT pada tanggal 11/7/2014, Forum masyarakat Adat Tumbak hendak mengajukan pengaduan terhadap prilaku yang diperlihatkan oleh 2 (dua) oknum Polisi Republik Indonesia (POLRI) bernama Bripka Yonatan Nila dan Bripka Laurens Pitang, yang bertugas di Polsek Dampek, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

Dengan adanya pemberitaan tersebut, Kapolres Manggarai AKBP Tony Binsar Marpaung,SH.SIK.MSi ketika dikonfirmasi oleh wartawan media Berita Investigasi Nasional di POLRES Manggarai (23/7) mengatakan “ Surat ini saya nggak tahu harus dikonfirmasi ke siapa. Orang yang menulis surat ini saya datangi, saya tugaskan Profesi Pengamanan (PROPRAM), ketika ada informasi bahwa ada anggota yang di duga mengintimidasi warga, saya keluarkan surat perintah untuk mengecek kebenaran isi surat itu, orang-orang yang menandatangai surat itu adalah tu’a-tu’a (tokoh masyarakat-red) yang ada disana. Kami datang kesana untuk kroscek, ternyata mereka disana tidak ada yang memberikan keterangan terkait isi surat itu, padahal dia tanda tangan disitu. Surat itu datang dari tu’a adat disana, kita cari para pengadu, pak benar nggak dapat intimidasi serta dapat intervensi dari aparat, jawaban mereka tidak ada, satupun orang-orang ini tidak ada yang muncul. Kita harus konfirmasi dengan Pastor Simon (Koordinator JPI SVD Ruteng-red), katanya begitu, apa hubungannya konfirmasi dengan Pastor Simon, inikan nggak ada kaitannya dengan Pastor Simon, karena yang mengadu, yang merasa diintimidasi adalah mereka, ini aneh, ketika yang mengadu disini mengatakan diintimidasi tetapi yang diintimidasi nggak ada, dan mereka tidak tahu surat ini, itu pernyataan mereka kepada petugas Propam yang saya turunkan. Saya belum bisa bertemu dengan orang-orang yang mengadukan dalam perkara ini, kita mau cari terlebih dulu , mereka yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memberikan keterangan karena harus melalui si A, saya nggak ada kepentingan dengan si A yang disebut itu, karena tidak ada laporan terkait itu, ini warga yang mengadu, tu’a adat yang mengadu”.
Kapolres Manggarai melanjutkan, dalam surat itu disebutkan bahwa istri dari tersangka yang kita periksa mendapatkan intimidasi, kita mau cari isterinya tetapi tidak ada. Ada dugaan dan curiga, surat ini benar ada atau tidak, sampai tulis di koran, tulis kemana-mana. “Istrinya tidak kita ketemukan, kita datang kesana, kami serius menanggapi masalah ini, saya jadi curiga, surat ini datangnya darimana. Tersangka yang kita periksa, selama dalam proses pemeriksaan didampingi oleh pengacara, intimidasinya, kita mintai keterangan, selama dalam proses pemeriksaan apakah ada intimidasi, hal-hal paksaan atau tekanan, jawabanya tidak ada, dengan ikhlas diterangkan dalam proses pemeriksaan disini, jadi si tersangka saja tidak merasa di intimidasi karena didampingi juga oleh pengacara, apalagi isi surat ini yang pengadunya ada banyak, kita tidak bisa temui padahal mereka satu kampung. Jadi saya anggap surat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, orang-orang yang mengadu dalam surat tersebut tidak ada, kita datangi semuanya tetapi tidak ada yang memberikan keterangan”. Tegas AKBP Tony.
Terkait pengiriman surat ke Kapolda NTT dan Kapolri saat di tanyakan Wartawan AKBP Tony menjawab :
“Saya sudah mengirim surat ke atasan saya, ke KAPOLDA NTT dan ke KAPOLRI, bahwa surat ini tidak bisa dipertanggung jawabkan. POLDA NTT sangat serius menanggapi hal ini, kalau ada anggota yang salah kita proses sesuai dengan Prosudur demi tegasnya bahwa hukum berpihak kepada orang yang benar bukan orang yang melakukan rekayasa sehingga membuat keruh dalam permasalahan ini, orang yang ternyatakan tidak ada. Orang-orang ini ternyata ada, tetapi ketika ditanya apakah mengetahui surat ini, jawaban mereka tidak tahu, kan aneh….!” Ujar AKBP Tony.
AKBP Tony berkomitmen untuk terus mengawasi proses penyidikan terhadap kasus-kasus yang ada, baik oleh penyidik POLSEK maupun POLRES, sehingga penyidikan berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang berpeluang menuduh atau memfitnah penyidik atau petugas dalam melaksanakan tugasnya.
“Saya pastikan itu tidak ada. Dan akan saya lakukan pembenahan, dan pengawasi secara ketat, proses penyidikannya akan dilakukan secara prosedural dan profesional, tidak ada hal-hal yang menyimpang dan yang di luar ketentuan, Saya juga sudah periksa anggota saya, tidak ada melakukan hal-hal yang seperti dituduhkan di dalam surat tersebut sehingga saya harus memberikan sanksi apa kepada anak buah saya yang diduga melakukan intimidasi, sementara orang-orang yang mengadu tidak ada, surat ini tidak jelas datangnya darimana,” Ungkap AKBP Tony Binsar menjelaskan kepada wartawan media Berita Investigasi Nasional.
“Begitu kami menerima surat ini, besoknya kami langsung turun ke Tumbak, dua hari kami disana, kami tidak ketemu dengan warga yang menulis surat ini, padahal semua orang hampir sekampung berkumpul di situ, benar ada orang ini, warga mengatakan benar. Ketika ditanya siapa yang menulis surat ini, mereka tidak tahu, ditanya lagi apakah mengetahui surat ini, jawaban mereka tidah tahu. Istrinya tersangka tidak tahu dimana. Pada ahirnya kita lakukan lidik, karena orang-orang yang mendatangani tidak tahu soal surat ini. saya sedang melakukan penyelidikan apakah surat ini benar atau tidak. Secara internal saya akan membenahi, ini juga pelajaran agar kalau ada surat seperti ini, saya akan hati-hati dan awasi, sehingga kedepannya transparan, kalau ada Polisi yang salah dan tidak prosedural dalam penanganan perkara, ya silahkan lapor sekaligus menunjukkan bukti pelanggaran”.
Terkait kehadiran Polisi di Lokasi tambang yang diduga hadir untuk menakuti-nakuti warga, Kapolres Manggarai menegaskan bahwa kehadiran aparat dalam pertambangan itu salah. Semua petugas, Kepolisian yang ada di Lamba Leda dimanapun hadir untuk kegiatan masyarakat termasuk masyarakat yang kontra dengan tambang tersebut.
“ jangan salah, bukan kehadiran aparat dalam tambang, saya koreksi nggak benar. Masyarakat yang kontra dengan tambang pun kita ayomi, kalau memang ada hak-haknya dia, tanah yang diakui sebagai ulayat, kepentingan kamu untuk melindungi. juga tegur kalau perusahaan tambang itu melakukan hal-hal yang melanggar sesuai dengan ketentuan Jadi tidak benar kalau Polisi berpihak atau hadir untuk beking atau Backup perusahaan tambang,” Ungkap AKBP Tony.
Kepada Wartawan Media Berita Investigasi Nasional Kasat Reskrim Polres Manggarai, Iptu Edy,SH.MH. sangat membenarkan bahwa Kapolres Manggarai sudah mengirim surat Klarifikasi kepada Kapolda NTT juga KAPOLRI, pada tanggal surat 21 Juni 2014, nomor surat B/318/VI/2014.
Dari hasil investigasi lapangan ditemukan beberapa fakta diantaranya adalah Wilybrodus Iskandar bukanlah tu’a panga Lantar, yang menjabat tu’a panga Lantar adalah Klemens Jane, sedangkan dua orang lainnya yang mengatas namakan dirinya sebagai tokoh masyarakat tidak diakui oleh tu’a Teno selaku ketua adat gendang Tumbak. Tiga orang sebagai pengadu dalam surat pengaduan tersebut tidak mau menemui anggota PROPAM dengan alasan bahwa semua tamu yang masuk ke kampung Tumbak untuk kepentingan dengan kasus tambang dan pengancaman agar langsung berurusan dengan Pastor Simon dan pengacara bernama Anton Jeraman.
Akibat penerimaan oknum warga tersebut mengakibatkan anggota Propam tidak bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya sesuai dengan isi surat pengaduan tersebut. Beberapa oknum warga kampung Tumbak yang diklarifikasi mengaku tidak tahu tentang adanya surat dan isi dari surat pengaduan yang mengatasnamakan Forum Masayarakat Adat Tumbak yang ditujukan kepada Kapolri. Dalam surat pengaduan tersebut mengatakan bahwa Bripka Yonatan Nila selaku Kanit Reskrim Polsek Lamba Leda, pada saat melakukan penyelidikan atau penyidikan kasus pengacaman yang melibatkan tersangka Rikardus Hama dan Adrianus Rusli ada melakukan penekanan untuk menakuti-nakuti tersangka. Atas tuduhan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bripka Yonatan Nila, dengan hasil pemeriksaan bahwa benar pada tanggal 12 April kedua tersangka diperiksa kemudian tanggal 28 April kedua tersangka dilakukan pemeriksaan tambahan. Dalam dua kali pemeriksaan tersebut kedua tersangka didampingi oleh penasehat hukum atas nama Geradus Dadus, SH. Selama pemeriksaan Bripka Yonatan, tidak melakukan perbuatan ataupun mengeluarkan kata-kata penekanan atau menakuti kedua tersangka. Dalam surat pengaduan Forum Masyarakat adat Tumbak, mengatakan bahwa pada saat Bripka Laurens Pitan memberikan tembusan surat penahanan kepada istri kedua tersangka, ada pernyataan dari Bripka Laurens Pitan yang isinya merupakan upaya provokatif untuk memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat adat Tumbak. Tuduhan tersebut tidak bisa diklarifikasi kebenarannya karena istri kedua tersangka tidak mau ditemui dan tidak mau memberikan keterangan, karena semua permasalahan yang ada kaitannya dengan tambang dan kasus pengancaman agar ditanyakan kepada Pastor Simon.
Kepada wartawan, Iptu Edy menjelaskan ” mestinya kalau mereka mengadu dan benar yang membuat surat, untuk merespon surat mereka pimpinan Polres memerintahkan anggota untuk mencari kebenaran, sehingga kalau benar supaya anggota diambil tindakan. Setelah sampai dibawah malah tidak didukung dan menyarankan untuk menemui Pastor Simon. “Urusannya dengan Pastor Simon apa, yang merasa diancam, diitimidasikan mereka, tinggal mereka menyampaikan faktanya, saya diancam tanggal sekian dengan saksinya jelas, sehingga pimpinan Polres bisa mengambil sikap lanjutan, misalnya proses disiplin. Kesimpulan kita bahwa surat itu tidak berasal dari warga kampung Tumbak tetapi ada oknum tertentu yang membuatnya”. Tegas Iptu Edy. ( Korwil NTT)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: