//
you're reading...
Politik & Korupsi

Dana Hibah Pemkot Palembang TA. 2013 Bermasalah BPK-RI Temukan Penyimpangan Anggaran

Palembang (BIN). Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera selatan beberapa waktu lalu memberikan data hasil pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran (unaudited) TA 2013, Pemerintah Kota Palembang.
Menurut BPK RI, Pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp 43.583.610.426,00,- dengan realisasi sebesar Rp 37.697.969.460,00,- atau 86,50% dari anggaran.
Berdasarkan keterangan, penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 111.a Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Palembang TA 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 431.a Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 111.a Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Palembang TA 2013.
Hasil pemeriksaan BPK-RI menunjukkan bahwa terdapat hibah kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan dasar pemberian hibah sebesar Rp.692.000.000,00,-
Dalam dokumen pertanggungjawaban yang diterima oleh BPK RI, diketahui bahwa bantuan hibah kepada Ponpes AL digunakan untuk pembelian tanah, hibah kepada Majelis MPI digunakan untuk pembelian mobil Innova dan hibah kepada FU Hb digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan yang bukan atas nama organisasi kemasyarakatan melainkan atas nama pribadi sehingga berindikasi menambah kekayaan pribadi orang per orang.
Kondisi tersebut diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial,
Sementara Ketua Badan Informen Analisa (BIA), Rizal, meminta agar pihak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala BPKD, Pengurus Ponpes AL, Majelis MPI dan kepada FU Hb sebagai organisasi penerima hibah yang diduga melakukan penyimpangan anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah serta dapat memperkaya pribadi seseorang.( Mas)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,560 hits
%d bloggers like this: