//
you're reading...
Nasional

Walikota Batam Gagal Mencerdaskan Anak Bangsa PSB Terjadi Pungli Dan Penjualan Buku Dana Bos Dan Bsm Tidak Pernah Transparan

Batam.BIN. Batam setiap tahun mengalami masalah dalam penerima siswa anak didik baru di masing-masing tingkat sekolah SD, SMP dan SMA. Orang tua murid harap-harap cemas untuk mendaftarkan anaknya dalam mendapatkan pendidikan di sekolah. Padahal masalah Pendidikan adalah program utama dalam mencerdaskan anak Bangsa.
Dalam Era Globalisasi Negara dan Pemerintahan Pusat mencanangkan wajib belajar di sekolah 9 tahun. Tetapi pelaksanaan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Negara. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28C dan Pasal 31 dan Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi Pendidikan Nasional.
Namun Sekolah di Batam masih saja mengalami masalah setiap tahunnya dengan alasan kuota bangunan dan lokal siswa didik sangatlah minim dan selalu dibenturkan opini ketidak berpihakan dari sisi manapun. Masalah penerimaan anak didik baru terungkap dari salah satu orang tua calon murid yang hendak memasukan anaknya untuk mendapatkan pendidikan di SD 006 Batam. Rizal sang orang tua mengungkapkan kekesalan dan kekecewaan ketika melihat anaknya tidak Lulus Seleksi karena umurnya sekarang telah memasuki usia 6 Tahun 5 Bulan.
Hal ini membuat kecewa Rizal karena anaknya tidak terdaftar dalam urutan pengumuman, kalau memang benar-benar disaring berdasarkan usia selalu tidak berimbang dan selalu dibenturkan kepada komite padahal wajib belajar yang diterima adalah umur 6 tahun keatas. Saya berkomentar seperti ini supaya generasi anak bangsa yang akan datang tidak mengalami masalah seperti ini dan kebanyakan orang tua tidak berani menggungkapkan kekecewaan tapi hanya teriak dalam hati.
Kalau seperti ini setiap tahunnya di Batam, orang tua pasti kalut dan juga kalau tidak disekolahkan pasti besoknya mengalami lonjakan, karena setiap tahunnya pertambahan penduduk tidak bisa di tentukan dan dampak yang paling buruk sekolah menyarankan ke komite. Rizal menginginkan kalau memang kriterianya berdasarkan usia hendaknya dibuka pengumuman secara transparan , supaya para orang tua tidak risau dan gelisah. Tapi Ini tidak, penerimaan yang di umumkan selalu tertutup dan kamipun tidak punya kemampuan yang lebih untuk cek dan kroscek apakah memang yang diterima adalah berusia yang sesuai dengan Verifikasi yang di pilih oleh pihak sekolah. Ujung-ujungnya kemudian meminta berupa uang 1 Juta agar dapat diterima karena umur anak kurang, inikan sama saja pepatah “dimakan mati Bapak, tidak dimakan mati ibu”. Kalau dipilih ya pasti orang tua sepakat kalau bahasanya seperti itu, bukan mencari solusi yang baik . Sedangkan anak yang gelombang pertama tidak dipungut biaya sepeserpun belum lagi orang tua disuruh membeli buku, meskipun telah ada program bantuan pemerintah berupa Dana BOS dan BSM ( Bantuan Siswa Miskin/Kurang Mampu) .
Dari hasil Investigasi dilapangan, banyak sekolah tidak transparan terkait Dana Bos dan BSM dan juga Dana-dana Hibah baik tingkat SD,SMP dan SMA. Dan dalam pelaksanaan serta alokasinya banyak para Kepala Sekolah yang tidak mengikuti Jurnis dalam Proses mengajar anak didik di sekolah dan tidak sedikit pula terdapat Kepala sekolah mengutip uang dari para orang tua murid untuk membangun Infrastruktur di sekolah. Sekolah terkesan menjadi ajang bisnis bagi kepala Sekolah yang ditunjuk Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota Batam Rudi . Walikota dan Wakil Kota Batam diduga tutup mata dan tutup telinga.
Para Pejabat terkait yang coba di konfirmasi berkenaan masalah ini semuanya tidak dapat ditemui. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin tidak berada dikantor dan ketika dihubungi via Hp, HPnya pun Mati begitupun Rustam Efendi Kabid Program SD dan juga Ketua PGRI Kota Batam sulit untuk ditemui. Ditempat terpisah Kepala Sekolah SMKN 5, Agus yang di konfirmasi mengenai Undang-undang KIP No 14 Tahun 2008 tentang Biaya ataupun Anggaran di Sekolah? dengan lantang menjawab ” kalau mau Konfirmasi dan Klarifikasi harus membawa surat dari Dinas, dan membawa surat Tugas , KTA dan Kartu Persatuan PERS/ Wartawan…!! ”.
Untuk penegak Hukum di Kepulauan Riau, Polri dan Kejaksaan segera mengusut Masalah ini di Sekolah-sekolah selain Kasus adanya penyuapan Dinas Pendidikan kepada DPRD Batam sampai sekarang tidak tuntas oleh Kejaksaan.(A.RIANTO/TIM KEPRI )

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: