//
you're reading...
Politik & Korupsi

PT. MANGGARAI MANGANESE SIAP MEMBAWA PERUBAHAN UNTUK MANGGARAI TIMUR

BIN bersama Ambrosius dari desa Lanamai, Kec.Riung Barat, Kab.NgadaN pekerja di PT.MM

BIN bersama Ambrosius dari desa Lanamai, Kec.Riung Barat, Kab.NgadaN pekerja di PT.MM

Manggarai-NTT-BIN. Pro – kontra kehadiran industri pertambangan menjadi topik yang hangat di Manggarai Raya. PT. Manggarai Manganese salah satu perusahaan Pertambangan dalam tahap explorasi (penelitian) dan saat ini yang sulit beraktivitas lantaran jalan masuk ke lokasi tambang di pagari oleh masyarakat. Bahwa bila kita mengelola hasil sumber daya alam pemberitaan Tuhan Allah untuk di kelola dengan baik oleh manusia untuk kepentingan dan kemakmuran umat manusia di dunia pada umumnya dan Indonesia, NTT, Manggarai Timur pada khususnya, tentu akan membawa perubahan dan kemajuan serta menjadikan daerah ini berkembang dan berkualitas baik dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Salah satu propinsi yang miskin di indonesia adalah NTT, oleh karena itu kami datang menawarkan perubahan untuk NTT, Manggarai Timur Khususnya. Kami masih dalam tahapan eksplorasi (penelitian) belum ke produksi, bagaimana mungkin kita langsung ke produksi tanpa mengetahu kandungan atau potensi alam yang ada di daerah ini. Kami masih meneliti potensinya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Project Manager PT.MM Deista Tagor kepada Berita Investigasi Nasional (BIN) di ruteng 8/8 belum lama ini.
Kepada BIN, Deista Tagor (Project Manager) menjelaskan bahwa PT.Manggarai manganese (PT.MM) adalah perusahaan Pertambangan yang masih dalam tahapan Explorasi (Penelitian). Tujuan melakukan kegiatan explorasi (Penelitian) adalah untuk mengetahui “Asset Negara” sebagai kekayaan alam bangsa Indonensia yang telah di berikan oleh Tuhan Allah sang pencipta alam semesta untuk di kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia.

“Perusahan memulai kegiatan penelitian di mulai dengan di terbitkannya “Surat Kuasa Pertambangan Peyelidikan Umum (SKPPU) oleh pemerintah kabupaten Manggarai Timur, di Borong tahun 2008. Tujuan penelitian dalam tahapan penyelidikan umum adalah untuk mengetahui indikasi mineralisasi secara regional termasuk penelitian geology terhadap batuan-batuan, lapisan tanah dan lain-lain”. Tegas Diesta.

Setelah melakukan penyelidikan umum selama 1 tahun dan untuk menindak lanjutkan penelitian, perusahaan mengajukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Explorasi yang di terbitkan oleh Bupati Manggarai Timur, Nomor HK/109/2009, Ijin PT.MM dengan luas 23,005ha mencakup wilayah Kecamatan Lamba Leda, Sambirampas dan Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur.

Diesta menjelaskan bahwa kegiatan PT.MM dalam menjalankan kegiatannya selalu berpijak dan sesuai koridor undang-undang yang ada, seperti;

Undang-Undang Pertambangan
Lahirnya UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba sedikit banyak memang terpengaruh dengan kecenderungan di negara-negara dunia ketiga (Negara berkembang) utamanya di kawasan Amerika Latin untuk menuntut pertanggungjawaban para kuasa pertambangan atas sejumlah persoalan yang menimpa negara mereka. Bila di Amerika Latin tuntutan tersebut menjelma menjadi desakan nasionalisasi pertambangan seperti di Bolivia dan Venezuela, sementara di Indonesia local content sedikit berbeda, ia menjelma menjadi aturan perundang-undangan yang menuntut adanya kewajiban memenuhi local content dalam setiap usaha pertambangan. Secara faktual, paket undang-undang ini sebetulnya ingin memperkenalkan nasionalisasi ala Indonesia yang lebih mengutamakan “win-win solution” antara hak masyarakat, pemerintah dan perusahaan.

Sebagaimana diketahui, pasal 107 UU Minerba tahun 2009 menyebutkan, bahwa aktivitas pertambangan harus mengikutsertakan pengusaha lokal, maksudnya adalah penggunaan dalam aktivitas pertambangan mesti dimaksimalkan. Tentu saja kata local content disini berarti luas, seperti disebutkan dalam pasal-pasal selanjutnya, seperti pasal 106 yang mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri.
Lalu pasal 108 yang mengharuskan setiap pemilik ijin usaha pertambangan (IUP) untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau community development.

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK)
Pasal 95 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP dan IUPK, yakni:
menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar , yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk :

  1. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  2. Keselamatan operasi pertambangan;
  3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
    Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  4. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi
  5. standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
  6. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
  7. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
  8. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan;
  9. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

UU Reklamasi dan Pascatambang
Menurut Pasal 99 UU Minerba, setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang. Hal ini dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Pemegang wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga dengan dana jaminan yang telah disediakan pemegang.
Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP 78/2010”), Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.

Kewajiban-Kewajiban Lainnya
Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Pemegang IUP dan IUPK juga wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Usaha Pertambangan yang Baik dan Benar (Good Mining Practices)
  • Process Usaha Pertambangan yang baik dan benar terdiri dari beberapa tahapan sebelum menuju tahapan Operasi dan produksi (Exploitasi).

PROSES USAHA PERTAMBANGAN

“Di tahapan penelitian (explorasi) yang lebih detail perusahaan telah mekakukan kegiatan sekitar 3-4 tahun dengan tujuan untuk mengindentifikasi mengandung mineral mangan berdasarkan ilmu geology dengan mempelajari batuan vulkanik, anomaly mineral mangan dan batuan yang lain.

Process Tahapan Explorasi (Penelitian)

“Process penelitian (Explorasi) Detail adalah pengambilan Contoh (sampel) batuan dan tanah di permukaan untuk di uji di laboratorium untuk mengetahui unsur-unsur yang terdapat batuan and tanah tersebut. Seterusnya adalah melakuan “uji parit” dengan tujuan mempelajari lapisan-lapisan bantuan dan tanah di kedalaman 1 – 1, 5 meter untuk di uji di laboratorium, setelah penggalian (pembukaan lahan) maka partitan tersebut di tutup kembali dan tidak dibiarkan mengangga atau berlubang seperti informasi yang beredar ditengah masayarakat.

Selanjutnya PT.MM juga melakukan penelitian geofisika yaitu dengan metode Geo-magnetik untuk mengetahui kadar magnetik dipermukaan tanah dan Geolistrik untuk mengecek apakah komposisi batuan dan lapisan tanah dengan kedalam 50-100 meter, tahapan berikutnya adalah uji fisik melalui pengeboran untuk membuktikan kandungan minirarilasi yang ada di perut bumi.

Dari semua tahapan explorasi tersebut akan menjadi landasan untuk perusahaan mengambil keputusan apakah lokasi wilayah penelitian layak untuk di tindak lanjutkan penambangan dengan memperhatikan keekonomian, kelestarian lingkungan dari dampak negative yang terjadi pasca pertambangan. Sebelum melakukan peningkatan perizinan operasi dan produksi , perusahaan wajib melakukan tahapan study kelayakan (feasibility study ) dan study lingkungan hidup.

Deista menekankan bahwa PT.MM masih dalam tahapan explorasi yang juga harus melewati tahapan-tahapan termasuk study kelayakan dan study lingkungan hidup (AMDAL) dan belum ada nya kegiataan penambangan yang selama ini banyak di isukan. Dalam melaksanakan kegiatan nya PT.MM tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PT.Manggarai Manganese dan ISO 26000 sebagai Dasar Tanggung Jawab sosial (CSR) Perusahaan

Perusahaan Penambangan yang baik dan benar wajib melakukan sesuai kaidah yang berlaku (Good Mining Practices) dan memperhatikan kegiatan yang ramah lingkungan (Green mining) merupakan kewajiban setiap perusahaan pertambangan. Dengan demikian, menyeimbangkan kegiatan eksplorasi (penelitian) dan eksploitasi (produksi) tambang dengan mengedepankan perlindungan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat menjadi satu keniscayaan.
Visi perusahaan adalah berkesinambungan dalam mendapatkan kuntungan (mutual benefit) antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Pemerintah mendapatkan pendapatan dari system perpajakan, masyarakatkan di berikan keuntungan dari program-programs kemasyarakatakan yang berkelanjutan termasuk pembukaan lapangan pekerjan, programs memperdayaan masyarakat melalui ekonomi berbasis kerakyatan dan perusahaan pendapatkan untungan dari usaha nya.

Pelibatan warga setempat juga merupakan konsep penyelarasan pengelolaan lingkungan dan pengawasan terhadap perusahaan, dan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT.MM di harapkan dapat bermanfaat untuk mencapai masyarakat yang Mandiri dan pengembangan Ekonomi Masyarakat pedesaan.
Keterlibatan perusahaan dan masyrakat dalam menjaga dan pengelolaan lingkungan dipadukan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Kegiatan CSR PT.MM difokuskan pada lima pilar programs pengembangan Masyarakat Berkelanjutan (Sustainable Development Programs); pengembangan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lingkungan.
Lima pilar tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi, intelektual dan manajemen yang baik.
Saat ini Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT.MM mencakup Kecamatan Elar, sambirampas, dan lambaleda dengan operasionalnya menggunakan standard ISO 26000 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal dimana lokasi Perusahaan berada.

Etika budaya timur selalu dikedepankan dalam membangun pemahaman yang sama di masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan manajemen berbasis budaya. Dengan harapan bahwa bentuk dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan, PT.MM, bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya wilayah kerja.

Sosialisasi dan Pengembangan Masyarakat

Setiap kali melakukan survey penelitian di setiap kecamatan dan desa-desa di wilayah kerja perusahaan, Pihak PT.MM selalu menghormati pemerintah kecamatan, desa dan adat istiadat setempat.
Sejak pada tahun 2011, PT. MM telah melakukan sosalisasi dan memberikan penjelasan kegiatan penelitian dan program-program kemasyarakatan kepada masyarakat di tingkat kecamatan, desa dan dusun. Selama sosialisasi tidak ada warga yang keberatan tentang kehadiran perusahaan karena kegiataan PT.MM masih tahapan penelitian (explorasi) dan bukan tahapan Produksi (Exploitasi)” atau PENAMBANGAN ungkap Diesta. Perusahaan selalu menghormati adat istiadat setempat dan selalu melakukan pendekatan secara kekeluarga.

Deista menambahkan, Sebelum melakuan kegiatan Eksplorasi, perusahaan telah melakukan kerja sama dengan STKIP St. Paulus Ruteng, untuk melakuka “Base Line Survey” perihal kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita warga yang ada sekitar wilayah kerja penelitian secara kelompok ataupun individual.
Tujuannya survei tersebut untuk melihat keadaan real masyarakat sebelum penelitian lanjutan. Maksudnya adalah mempelajari kebutuhan dasar mereka untuk menjadi landasan menggelontorkan program pemberdayaan masyarakat. Hasil pengembangan masyarakat survey telah di presentasikan di tingkat kecamatan dan desa, selanjutnya perusahaan juga melakukan “Diskusi Focus Secara kelompok” (FGD). Berdasarkan hasil survei tersebut, kebutuhan utama adalah air bersih, kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan masyarakat, Ungkapnya kepada BIN.

Deista melanjutkan, Dari hasil pengembangan masyarakat dan Diskusi Fokus secara kelompok (FGD), PT.MM mengelontorkan program pengembangan masyarakat berdasarkan keinginan masyarakat dan untuk masyarakat secara skala prioritas di bidang Keagamaan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi berbasis kerakyatan.
Bukti yang telah di lakukan termasuk pembangunan rumah adat, pembangunan rumah ibadah, pembangunan air bersih, renovasi postu, pengembangan masyarakat petani dan nelayan melalui program modal bergulir yang mana membantu memberikan pinjaman modal kerja dengan pengembalian tanpa bunga dan modal tersebut akan di gulirkan ke kelompok atau individual lainnya.

Dalam mengelontorkan program-program ekonomi berbasis kerakyatan perusahaan membantu memberikan pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat menjadi petani ataupun nelayan yang baik termasuk membantu dalam pemasaran. Perusahaan juga memberikan pelatihan dan pembekalan manajeman keuangan, yang bertujuan untuk mengelola keuangan sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan.

Salah satu contoh adalah memperdayaan masyarakat Nelayan di Golo Lijun sudah digelontorkan dengan sistem modal bergulir yang bisa dijangkau pembayarannya, mereka bisa bekerja dengan meminjam uang, alat tangkap ikan/pukat, sewa perahu motor, dalam prosesnya mereka tetap didampingi agar mampu menjalankan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Perusahaan juga membantu masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran gratis untuk masyarakat karena akte kelahiran adalah kebutuhan dasar manusia untuk bisa menjadi manusia yang mempunyai masa depan sebagai generasi penerus bangsa.

Pada intinya perusahaan tetap melakukan sosialisasi secara kekeluargaan di desa-desa, dusun maupun dari rumah ke rumah, untuk memberikan penjelasan tentang tahap ekplorasi (penelitian). Tahap eksplorasi (penelitian) seluas 23.005 ha, bukan berarti semuanya di gali atau di tambang, fokus penelitian pada titik yang memiliki kandungan mineral dan bila mendapatkan izin untuk meningkatan ijin produksi, perusahaan akan melakukan penambangan secara bersekala dengan melakukan kegiatan reklamasi pasca penambangan, misalnya dari 1000 ha area prospek yang berpotensi untuk di kelola secara bertahap 5 sampai 10 hactar berdasarkan hasil explorasi dan recana kerja produksi, setelah menambangan akan di reklamasi sebelum berpindah lokasi pertambambagan ke area prospek lainnya ” Tegasnya.
Konsep “Good Mining Practices”

Setiap Perusahaan tambang berkewajiban melakukan kaidah penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices) dan memperhatikan kegiatan penelitian yang ramah lingkungan (Green Mining) di mulai dari melakukan tahapan explorasi (penelitian) yang baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang maximal, melakukan study kelayakan yang baik dengan memperhatikan ke ekonomian dan dampak sosial masyarakat dari usaha pertambangan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup berdasarkan UU lingkungan hidup yang berlaku.
Selain itu di dalam Pasal 106 UU Minerba diatur bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri dan berkewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan referensi di atas “PT. MM akan tetap kosisten dengan misi Mewujudkan“Good Mining Practices” dalam process Kegiatan pertambangan yang baik dan benar dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan pekerja dan peningkatan taraf hidup masayarakat dengan mengolah potensi yang ada dari mereka, oleh mereka dan untuk kehidupan mereka sendiri. Daripada itu visi PT.MM adalah berkesinambungan dalam mendapatkan keuntungan (matual benefit) antara Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat.”Jelasnya kepada BIN
“Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah perusahaan perihal lingkungan hidup perusahaan berusaha meminimalisir dampak negative yang di akibatkan oleh kegiatan penelitian dan selalu menjaga lingkungan dan alam semesta berdasarkan undang – undang lingkungan hidup, jadi kami datang bukan merusak atau membinasakan melainkan mengupayakan menjaga dan melestarikan alam ciptaan Allah”
Diesta menambahkan, upaya pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan. Masyarakat sudah diberi pelatihan pupuk organik, pembibitan, pelatihan keuangan. Infrastruktur yang ada kita benahi seperti rehab rumah ibadah, puskemas pembatu sudah kita upayakan. Pemberdayaan masayarakat sangat penting, karena PT.MM hadir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menyerap lapangan pekerjaan dan pengembangan program kemasyarakat yang lain termasuk pertanian, perikanan dan perternakan.

“Pemberdayaan masyarakat ini tentu juga telah bekerjasama dengan DELSOS (Delegasi Sosial) Keuskupan Ruteng, yang diketuai oleh Romo Simon Nama,Pr dalam pengembangan “Rantai Kopi” di Manggarai Raya. Kami mendukung program DELSOS karena dengan konsep memperdayaan masyarakatnya dan kerjasama ini adalah kerjasama sosial kemasyarakatan dengan pihak DELSOS yang mana sudah mengetahui dan mengerti bahwa PT.MM adalah perusahaan pertambangan di tahap penelitian (Explorasi) dan yang mempunyai visi dan misi untuk membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan mutu kesehatan dan pendidikan dan selalu memperhatikan kegiataan ramah lingkungan (Green Mining) sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan di kabupaten Manggarai Timur”. Ungkap Direktur PT.MM

Diesta menjelaskan bahwa; Pada awalnya semua berjalan aman, banyak masyarakat dari beberapa desa bekerja di PT.MM dan mereka terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik untuk kebutuhan makanan maupun biaya pendidikan.
Setelah Romo Simon Nama, Pr, selaku Vikaris Kepauasan (Vikep) mengengirim surat himbauan kepada ketua stasi marbola dan diteruskan umat stasi yaitu melarang bekerja di perusahaan tambang dan membuat pagar di jalan menuju lokasi agar PT.MM sebagai pengelola tambang sulit keluar masuk wilayah pertambangan.

“Saya sangat sedih dan prihatin dengan himbauan ini, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selama ini mereka terbantu dengan upah yang mereka peroleh ketika bekerja di perusahaa kami. Mereka bisa biayai pendidikan anak mereka, renovasi rumah dan kebutuhan biaya adat istiadat dan lain-lain.

Selain itu yang kami sesalkan program kemasyarakatan yang telah di rencanakan dari masyarakat dan untuk masyarakat terhenti karena himbauan Romo Simon yang terhormat. Program yang terhenti adalah termasuk melanjutkan pembangunan WC di SDN marabola, renovasi postu di marabola, pembangunan postu bantuan di Tureng dan Mbawar, pembangunan air berih di tureng/mbawar dan marabola, penyaluran air bersih dari Wuju ke Marabola dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan di wilayah sekitar wilayah kerja perushaaan”. Ungkap Diesta.

“Kami sangat menyesal dengan himbauan tersebut yang mana kami sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan di berhentikan dengan alasan yang tidak jelas. Kami berharap jangan mengorbankan masyarakat yang tidak mengerti dan tidak memberikan jalan keluar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang selama ini telah banyak di bebani oleh kebutuhan kehidpan yang cukup tinggi. Saya berharap pemerintah dan pihak yang berwajib saling bersinergi dalam hal ini, bagaimana masyarakat bisa membangun untuk kehidupan yang labih baik dengan itikad baik kami untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbaikan mutu kesehatan dan pendidikan di halang-halangi. Kasihan masyarakatnya, mereka membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka”.

Kami tegaskan bahwa kami belum dalam kegiatan Penambangan , perusahaan kami masih dalam tahapan explorasi (penelitian) untuk mengetahui Asset Negara untuk kepetingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Kami dari perusahaan menghimbau bila kita sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai hati nurani yang murni berjuang untuk kepetingan rakyat Indoensia pada umum nya dan masyarakat lokal pada kuhusnya dalam membangun karakter masyarakat untuk mencapai masyarakat yang mandiri dengan mempunyai moral, akal dan perbuatan dan murni berjuang untuk lingkunagn hidup yang akandi berkati oleh yang maha pencipta , mari kita bahu membahu semua element bangsa dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun bangsa berdasarkan konstitusi Pancasila dan UUD 45 dalam mewujudkan cita-cita bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia yang kita cintai.

Bila masyarakat prihatin terhadap kerusakan lingkungan, kami belum mencapai ketahapan study lingkungan hidup (AMDAL) , dalam tahapan AMDAL nanti dan ini mungkin masih sekitar 3 tahun kedepan yang mana kami akan mempelajari dampak lingkungan dengan ahli lingkungan yang professional dan bilamana dampak lingkungan (negatif) lebih banyak dari dampak yang baik nya, kami perusahaan tidak akan meningkatkan izin ke IUP Operasi and produksi (Exploitasi).

Semua kegiatan dalam pembangunan pasti mempunyai dampak negative nya termasuk pertatanian, pembuatan jalan, rumah dll dan kita sebagai manusia yang di ciptakan oleh Allah dengan di berikan akal sehat untuk bagaimana memperkecil dampak negative nya dan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang lingkungan hidup yang semua pemangku kepentingan termasuk perusahaan dan masyarakat harus mentaatinya.
Kami siap di awasi oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk pemda, keuskupan, masyarakat adat untuk kami melakukan kegiatan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indoensia. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, bila ada kesalahan kami siap di peringati dan bermusyawarah karena kita Negara yang berdasarkan idelologi Pancasila.

Tuhan Allah telah menciptakan sumber daya alam untuk kepetingan umat manusia dan kita sebagai manusia yang paling mulia di antara mahkluk yang lain wajib untuk mengelola hasil alam ciptaan NYA untuk kepentingan seluruh umat manusia.
Di jaman sekarang semua umat manusia menggunakan barang dari hasil pertambangan termasuk mobil, motor, HP, batre HP, baja dll. Tuhan Allah telah menciptakannya dan manusia harus mengelolanya dengan baik dan tidak merugikan harkat hidup masyarakat. Bila menolak kegiataan pertambangan lebih baik masyarakat juga menolak produk tambangnya dan kembalilah ke jaman batu.
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan undang-udang pertambangan, UU lingkungan hidup dan peraturan-peraturan pemerintah perihal usaha pertambangan untuk kepentingan national daripada itu kita sebagai warga Negara wajib mentaati pemerintah untuk kepentingan kemakmuran rakyat Indonesia nasional dan masyarakat lokal.

Terpisah Romo Simon nama, Pr ketika di konfirmasi oleh wartawan Berita Investigasi Nasional melalui telpon selulernya 8/8 membenarkan isi surat tersebut, menurut dia, mereka semua sudah menandatangi surat tolak tambang, orang Marbola harus berterimakasih kepada masayarakat asli disana karena telah meberikan mereka tanah secara gratis. Orang Marbola harus berterimakasih dengan masyarakat setempat, dengan mendukung mereka dalam menolak tambang. Kalau masyarakat Marbola beriman dan mengetahui keberaadaannya sekarang disana, maka mereka harus berterimkasih dan mendukung penolakan terhadap aktvitas pertambangan yang disana.

Terkait kerjasama dan surat apresiasi untuk PT. MM, ketika masih menjabat Ketua DELSOS Keuskupan Ruteng, Romo Simon Nama, Pr, mejelaskan bahwa kerja sama itu benar, karena pada awalnya tidak pernah dibicarakan akan melakukan aktivitas tambang. Maka ketika maksud dan tujuannya untuk menambang serta kerjasama tersebut dipakai untuk mempengaruhi sikap kami menolak tambang, maka dengan tegas saya membatalkan kersama tersebut. Uskup dan para imam serta umatnya dengan jelas dan tegas menolak kehadiran pertambangan. (Yos Syukur)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,591 hits
%d bloggers like this: