//
you're reading...
Nasional

Bupati Bireun Di Demo

1. foto demo (dokumen realese)(1)Bireuen – BIN, Aksi demo di depan kartor Bupati Selasa (23/9) Isnardi sebagai koordintar aksi mengatakan Saat ini kabupaten bireuen dinahkodai oleh Harus Muda (H.Ruslan-Mukhtar Abda) yang telah dilantik pada tanggal 08 Agustus 2012. Selama 2 (dua) tahun lebih berjalannya Pemerintahan Bireuen di masa kepemimpinan Harus-Muda. Nyatanya, hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Menurut kami, pertanyaan yang tepat untuk itu adalah, “Apa Kerja Pemerintahan Bireuen dibawah Ruslan ?”
Pertanyaan ini disampaikan, mengingat banyaknya pencanangan program yang dijalankan Pemerintah Bireuen di masa kepemimpinan Ruslan, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan, malah permasalahan yang ada di masyarakat justru semakin kompleks dan tidak terjawab. Lebih-lebih jika dirujuk pada janji politik yang disampaikan Ruslan saat kampanye untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
Faktanya, kinerja Pemerintah Ruslan justru lebih banyak mengurus hal-hal yang tidak jelas outputnya. Program Pengentasan kemiskinan dalam hal pelayanan peningkatan pendidikan rakyat juga gagal. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31, sebagai warga Negara Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak. Saat ini Pemerintah Bireuen terlalu sibuk dengan seremonial pencitraan tanpa realisasi program di lapangan. Perilaku para pejabat maupun pimpinan yang terlalu keseringan berada di luar kota dibandingkan berada di dalam daerah untuk mengurusi masyarakat. Bupati dalam sebulan itu sudah sangat untung kalau masuk kantor lima hari.
Program di Bireuen dilakukan sebagai ladang bisnisnya. Seperti tempat pelatihan yang seharusnya di UPTB Cot Geulungku Kec. Pandrah Bireuen yang disediakan oleh pemerintah, setiap pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemerintahan Bireuen seakan wajib memposisikan tempat di Meuligoe Hotel milik pribadi Bupati sehingga terjadi pemborosan uang rakyat untuk pembayaran sewa hotel. Bantuan kilang padi melalui Dinas Pertanian juga dibangun di tanah milik keluarganya. Dinasti Ruslan dalam kebijakan penganggaran semakin serakah untuk memperkaya dirinya.
Disamping itu banyaknya terjadi kasus Korupsi yang belum selesai ditangani diantaranya: Dugaan Korupsi dana subsidi Askes Rp1,1 milyar. Dugaan Korupsi penyimpangan raskin di Peudada 65 ton. Dugaan korupsi di SMK Pertanian Rp1 milyar. , Dugaan Korupsi Dana Swakelola jalan Reproduksi Perkebunan sebesar Rp.3,8 M, Dugaan Korupsi pada proyek Normalisasi Kuala Jangka Rp.1,6 M yang di lakukan secara swakelola, serta masih banyak lagi kasus korupsi yang terjadi di Bireuen selama dua tahun terakhir ini.
Parahnya lagi kata Isnardi, baru-baru ini telah terjadi dugaan penyimpangan biaya Rp. 3,8 Milyar untuk kegiatan gotong royong massal di seluruh Bireuen, sudah di eksekusi olehnya. Namun dana tersebut belum direalisasi sama sekali di masyarakat.
Kepemimpinan Ruslan tidak memiliki kebijakan penganggaran dan kontrol tepat dalam pelaksanaan program Pemerintahan, serta tidak memiliki kreatifitas dalam meningkatkan pendapatan daerah. Anggaran yang tersedia tidak mampu memacu tumbuhnya perekonomian sektor riil. Padahal aktifitas ekonomi masyarakat Bireuen umumnya di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, namun tidak tergarap secara maksimal untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Angka kemiskinan bertambah, tidak adanya lapangan kerja, serta bantuan tidak tepat sasaran.
Fenomena sosial kekinian lainnya adalah; munculnya money politik dalam pelaksanaan pemerintah dan Implementasi pembangunan. Bentuk lain dari Politik Uang tersebut adalah intervensi terhadap posisi-posisi Jabatan dalam birokrasi.
Tidak boleh lagi terjadi kebijakan politik yang tidak memihak rakyat banyak. Politik anggaran lahir dari mental-mental yang sibuk memperkaya diri dan keluarganya. Tidakan itu merupakan pembunuhan terhadap rakyat secara pelan-pelan kata Isnardi.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bireuen (AMPB) menuntut Bupati Bireuen agar :
1. Segera melaksanakan program untuk mensejahterakan ekonomi rakyat
2. Tidak memperkaya diri sendiri dari uang rakyat, dan tidak memanfaatkan anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi dan golongan.
3. Mengalokasikan segala bantuan tepat sasaran, baik bantuan rumah, modal usaha, pemberdayaan ekonomi, serta bantuan lainnya
4. Pemerintah Bireuen menanggung semua biaya Rekening Listrik Mesjid dan Dayah yang akan dibebankan kepada Anggaran Pemerintah.
5. Menempatkan kepala Dinas/Kepala Instansi Pemerintahan sesuai dengan skill dan keahliannya masing-masing, serta Tidak melakukan intervensi dalam memposisikan para pejabat pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya Money Politik (Politik uang)
6. Menyelesaikan semua permasalahan dan kasus Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Melaksanakan program pengentasan kemiskinan
8. Memenuhi kebutuhan hak-hak korban konflik.

Apabila tidak mampu melaksanakan tuntutan ini, serta tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dengan segala hormat agar Ruslan Turun Dari Jabatannya sebagai Bupati Bireuen. Dan Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera turun tangan menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bireuen. (Hasbie)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,560 hits
%d bloggers like this: