//
you're reading...
Berita daerah, Nasional

Komnas HAM Minta Pemda Matim Beri Penerangan Secara Objektif

IMG-20140917-00125Manggarai Timur-NTT, (BIN) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pihak Pemerintah Daerah MATIM, agar memberikan informasi yang obyektif tentang dampak-dampak aktifitas pertambangan bagi masyarakat. Kepada PT. Adytia Bumi Pertambangan untuk menghentikan sementara proses eksplorasi di Lingko Tumbak, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan ini disampaikan oleh Manager Nasution, Komisioner sekaligus Sub Komisi Bagian Pemantauan dan Penyelidikan KOMNAS HAM Republik Indonesia depan para peserta dialog terbuka bertempat di lehong, Aula Bupati Matim, Rabu (17/9/2014).

“Kami meminta agar pemda memberikan informasi tentang pertambangan dan dampak-dampaknya kepada masyarakat secara obyektif, selain itu pemda diharapkan melakukan mediasi antara kelompok yang pro dan kontra untuk meminimalisir konflik horizontal antara sesama masyarakat lingko Tumbak,” kata Manager

Pihak KomNasHam juga meminta pemerintah Daerah atau Bupati Matim untuk membuat Peraturan Daerah tentang pengakuan lembaga adat sebagai lembaga tertinggi di kampung sehingga lembaga adat dikampung mendapat pengakuan yang kuat disetiap pengambil kebijakan dan memfasilitasi kembali pertemuan warga Tumbak tentang kesepakatan terkait kehadiran perusahaan tambang di kampung Tumbak.

Rapat terbuka yang menghadirkan Bupati Matim, Wakil Bupati, Dandim 1612 Manggarai, Polres Manggarai yang diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Manggarai, Kapolsek Borong, Danramil Borong, Kapolsek Lamba Leda, Kepala Desa Satar PundaN Pihak PT. Adytia Bumi Pertambangan dan Tokoh masyarakat Tumbak, baik yang pro maupun yang kontra terhadap kehadiran industri pertambang. Rapat terbuka ini menghasilkan beberapa rekomendasi yakni meminta Pemda MATIM agar obyektif dalam meberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak pertambangan. Meminta perusahaan tambang agar menghentikan sementara aktifitas tambang di Lingko Tumbak sampai mendapat surat rekomendasi dari pihak Komnas HAM..

Hadir dalam Rapat terbuka tersebut diantaranya, Bupati Matim, Wakil Bupati, Dandim 1612 Manggarai, Polres Manggarai yang diwakili oleh Kasat Reskrim Polres Manggarai, Kapolsek Borong, Danramil Borong, Kapolsek Lamba Leda, Kepala Desa Satar PundaN Pihak PT. Adytia Bumi Pertambangan dan Tokoh masyarakat Tumbak, baik yang pro maupun yang kontra terhadap kehadiran industri pertambang. (Yos Syukur)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: