//
you're reading...
Berita daerah

PT.ABP Tanggapi Surat Penegasan Pemkab Matim

Surat Pemkab Manggarai Timur Berdasarkan Rekomendasi Lisan KOMNAS HAM

Manggarai Timur-NTT, (BIN) – Pertambangan di wilayah ulayat warga Kampung Tumbak, Desa Satar Punda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT dilaporkan dihentikan sementara, pasca adanya surat dari Bupati Yosep Tote.

Informasi yang dihimpun Berita Investigasi, Rabu (24/9/2014), surat dari bupati diantar oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sakarias Sarong dan Matheus Ola Beda, Sekertaris Daerah Manggarai Timur pada Selasa 22/9/2014.
Surat tersebut merupakan tindaklanjut hasil rapat terbuka pada tanggal. Yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Matim, antatar pemda Matim, Masyarakat Pro dan Kontra tambang dan Komnas HAM, yang sebelumnya melakukan investigasi terkait konflik tambang di Tumbak.

surat pemda matim

(Surat Pemkab Matim)

Sabtu 27 September 2014, Berita Investigasi Menemui General Manager PT. PT. Adytia Bumi Pertambangan, Ir. Faryanto Santoso,, untuk meminta tanggapannya terkait surat dari pemkan tersebut. Santoso dalam kondisi kurang fit, hanya berkomentar singkat sambil menunjukkan surat tanggapan. “Silahkan anda baca surat tanggapan kami” tegas santoso.

Tanggapan PT. Adytia Bumi Pertambangan terhadap Surat Penegasan Pemkab Manggarai Timur.

Nomor: 0103/LA/ABP/IX/2014

Reo, 24 September 2014

Kepada:
Yth. Bapak Bupati Manggarai Timur
Di Borong

Perihal: Tanggapan PT Aditya Bumi Pertambangan

Dengan hormat,

Bersama ini izinkanlah kami, PT Aditya Bumi Pertambangan (“PT ABP”), menyampaikan tanggapan kami atas surat nomor BU.540/340/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Penegasan (“Surat Penegasan”) (terlampir) sebagai berikut:

PT ABP bermaksud untuk menanyakan, apakah yang menjadi alasan dan dasar hukum dari Surat Penegasan yang diterbitkan oleh Bupati tersebut? Hal tersebut menjadi pertanyaan karena menurut kami, Surat Penegasan tersebut bertentangan dengan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terutama Pasal 76 angka (1), Pasal 89 dan 91.
Adapun berdasarkan ketentuan UU HAM ini tidak memberikan wewenang untuk menghentikan sementara kegiatan pertambangan.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA) terutama Pasal 113 terutama ayat (4) jo Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terutama Pasal 76, adapun ketentuan undang-undang ini mengatur tentang alasan-alasan dilakukannya penghentian sementara kegiatan serta tata caranya.

Sehubungan dengan Rekomendasi Lisan yang diberikan KOMNAS HAM sebagai dasar penghentian kegiatan PT ABP, dengan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini KOMNAS HAM tidak menemukan adanya bukti-bukti pelanggaran HAM yang disangkakan telah lakukan oleh PT ABP. Selain daripada itu Surat Rekomendasi harus dibuat secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini kami kutip dari Prof Nas Natabaya selaku ahli hukum tata negara.

Bahwa Surat Penegasan tersebut tidak mencantumkan batas waktu penghentian, sehingga lebih lagi tidak memberikan kepastian hukum kepada kami sebagai investor dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 114 UU MINERBA jo Pasal 77 PP MINERBA yang mengatur tentang jangka waktu penghentian sementara. Seperti diketahui, saat ini kami sedang melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan di wilayah IUP OP kami dengan melibatkan mitra dari China yang merupakan perusahaan BUMN terkemuka di China. Dengan penghentian ini maka telah menimbulkan kekawatiran mitra kami untuk melanjutkan kerja sama dengan PT ABP.

Selama ini pula PT ABP sudah menyampaikan semua permasalahan dengan warga di lahan Tumbak ini kepada Dinas ESDM Manggarai Timur, dengan harapan agar Dinas ESDM dapat membantu melakukan mediasi dengan warga Tumbak yang anti kegiatan pertambangan.

PT ABP adalah pemegang Ijin Usaha Pertambanagn Operasi Produksi (IUP OP) nomor HK/81/2009 dan telah mendapat status Clean and Clear dari Dirjen Minerba. oleh karena itu, sebagai wujud komitmen kami untuk melaksanakan IUP OP tersebut, kami melakukan investasi di Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai ratusan milyar.

Melalui surat ini, kami memohon agar Bapak Bupati berkenan meninjau kembali Surat Penegasan tersebut dan mencabut Surat Penegasan tersebut agar PT ABP dapat kembali melanjutkan kegiatan eksplorasi. Lebih jauh kami juga memohon agar Bapak Bupati berkenan membantu kami melakukan mediasi dengan warga Tumbak yang anti kegiatan pertambangan sehingga kami dapat melanjutkan kegiatan penambangan kami secara selaras.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Aditya Bumi Pertambangan.

Ir. Yanto Santoso
General Manager

Tembusan:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM di Jakarta
KOMNAS Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong
Kepala Kepolisian Resort Manggarai di Ruteng
Komandan Kodim 1612/Manggarai di Ruteng
Pimpinan JPIC di Ruteng
Kepala Dinas ESDM Manggarai Timur di Borong
Kepala Kepolisian Sektor Dampek di Dampek
Camat Lamba Leda di Bejawa
Kepala Desa Satar Punda di Satar Teu
Tua Teno Tumbak di Tumbak

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,369 hits
%d bloggers like this: