//
you're reading...
Berita daerah, Nasional, Pendidikan & Budaya

Tunjangan Guru Non Sertifikasi Di Kabupaten Matim Belum Dibayar

tunjangan sertifikasi guru

Foto: Dok.net

Manggarai Timur, NTT (BIN) – Sudah 10 bulan sejak Januari hingga Oktober 2014, dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur (Matim) belum membayar uang tambahan penghasilan atau uang fungsional bagi guru non sertifikasi di wilayah itu. Selayaknya uang itu wajib diterima setiap bulan oleh guru non sertifikasi.

“Kashian nasib kami sebagai guru, kalau apa yang menjadi hak kami diperlakukan seperti ini oleh pemerintah. Sudah 10 bulan tunjangan tabahan penghasilan belum dibayar oleh pemerintah”, kata guru SDK Jawang kecamatan Borong, Raimundus Katas, yang menghubungi Berita Investigasi Nasional lewat telpon seluler, Minggu (5/10)

Katas mengatakan, tunjangan itu khusus untuk semua guru non sertifikasi di kabupaten Matim dan seharusnya dibayar setiap bulan. Besar tunjang tersebut per bulan sebesar Rp.250 ribu. Jika dikalkulasi selama 10 bulan yang belum pernah dibayar, maka total tunjangan yang menjadi hak guru non sertifikasi itu sebesar Rp.2.500.000. Pembayaran tunjangan itu melalui UPTD dinas PPO yang ada di kecamatan, tapi mandeknya ada pada dinas PPO kabupaten.

Katas belum mengetahui apa alasan pemerintah, dalam hal ini dinas PPO kabupaten Matim belum juga membayar tunjangan yang menjadi hak mereka. Ia sering menanyakan hal itu ke UPTD kecamatan Borong, tapi persoalannya letak pada dinas PPO yang belum mencairkan dana itu ke UPTD. Katas juga pernah menanyakan hal itu ke Sekda Matim lewat sms, tapi jawaban uang tunjangan itu tanggung jawab dinas PPO dan harus dibayar setiap bulan.

“Saya sudah tanya langsung ke pak Sekda lewat sms, tapi jawabannya uang tersebut harus dibayar setiap bulan kepada guru yang menjadi haknya. Tapi faktanya tidak demikian”, ungkap Katas

Lanjut dia, peristiwa yang sama juga terjadi tahun 2013 lalu, dimana pembayaran tunjangan fungsional tidak dilakukan setiap bulan alias pembayaran tidak lancar. Bahkan, tunjangan untuk bulan September hingga Desember 2013, dibayar pada Agustus 2014. Peristiwa ini jadi langganan dan terkesan dibiarkan.

Katas minta kepada dinas terkait untuk segera membayar tunjangan tersebut, karena telah diatur oleh regulasi terkait peruntukan dana tersebut.

Sekertaris dinas PPO Matim, Rokus Jumpa, yang ditemui Berita Investigasi Nasional di ruang kerjanya, Senin (6/10) menjelaskan hingga sampai saat ini dana tunjangan tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi di kabupaten Matim belum ditransfer dari pemerintah pusat.

Menurut dia, Dinas PPO Matim akan mengajukan proses pencairan dana itu setelah ada informasi dari dinas PPKAD Matim, karena dana tunjangan tersebut bersumber dari APBD. Jumlah guru non sertifikasi di kabupaten Matim sampai dengan keadaan tahun 2013 sejumlah 1420 orang dan penambahan tahun 2014 yang masih dalam tahap perekapan, sehingga belum diketahui total seluruhnya.

“Sampai saat ini belum ada informasi dari dinas PPKAD ke kita untuk bisa ajukan proses pencairan. Itu artinya dana ini belum ditransfer dari pusat. Kita hanya berupaya menyurati kementrian pendidikan dan kebudayaan, karena dana ini transfer dari pusat. Saya minta para guru harus memahami hal ini”, Ujar Jumpa, (FR.Yos Syukur)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

lowker

Edisi 101

101_Page_01

Pendiri / Pimpinan Umum

pimred

” Siap Tangkap & Penjarakan KORUPTOR …! “

LOGO W CORRUPTION web
16Y

STOP PRESS !

stopress web joko purnomoedi tengku h martono marshandi

Arsip Berita

Kategori Berita

Kumpulan Berita

Fan’s page BIN

Blog Stats

  • 211,133 hits
%d bloggers like this: